JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Komisi IX DPR begitu serius meminta Pemerintah menghadirkan vaksin halal untuk dosis tiga (booster). Permintaan itu disampaikan dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Vaksin.
Anggota Panja Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta Pemerintah untuk membuat kebijakan konkret persediaan vaksin halal di program Booster sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
- Advertisement -
"Kami meminta harus ada kebijakan dan aksi konkret tentang vaksin halal," ungkap Anggota Fraksi PKS itu saat menghadiri rapat Panja Vaksin di Gedung DPR RI, Selasa (12/4).
Dilansir Antara, Kurniasih Mufidayati menilai pemerintah terkesan hanya berbasa-basi dalam menjawab keinginan masyarakat. "Jawabannya hanya normatif. Ini harus segera dijawab agar bisa menjawab keinginan masyarakat," ungkapnya.
- Advertisement -
Senada dengan itu, Anggota Panja Saleh Daulay merasa heran terhadap pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sampai saat ini tidak menjawab permintaan masyarakat untuk menyediakan vaksin halal.
Menurut dia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah membolehkan vaksin di bulan Ramadan. "Padahal sudah di bulan Ramadan ini MUI sudah pasang badan. Tapi vaksin halal sampai saat ini tidak dijawab," ujarnya.
Saleh Daulay meminta Pemerintah segera menjawab ketersidaan vaksin halal saat ini. "Karena itulah, ini tolong dijawab Kemenkes," pintanya.(jpg)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Komisi IX DPR begitu serius meminta Pemerintah menghadirkan vaksin halal untuk dosis tiga (booster). Permintaan itu disampaikan dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Vaksin.
Anggota Panja Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta Pemerintah untuk membuat kebijakan konkret persediaan vaksin halal di program Booster sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
"Kami meminta harus ada kebijakan dan aksi konkret tentang vaksin halal," ungkap Anggota Fraksi PKS itu saat menghadiri rapat Panja Vaksin di Gedung DPR RI, Selasa (12/4).
Dilansir Antara, Kurniasih Mufidayati menilai pemerintah terkesan hanya berbasa-basi dalam menjawab keinginan masyarakat. "Jawabannya hanya normatif. Ini harus segera dijawab agar bisa menjawab keinginan masyarakat," ungkapnya.
Senada dengan itu, Anggota Panja Saleh Daulay merasa heran terhadap pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sampai saat ini tidak menjawab permintaan masyarakat untuk menyediakan vaksin halal.
Menurut dia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah membolehkan vaksin di bulan Ramadan. "Padahal sudah di bulan Ramadan ini MUI sudah pasang badan. Tapi vaksin halal sampai saat ini tidak dijawab," ujarnya.
Saleh Daulay meminta Pemerintah segera menjawab ketersidaan vaksin halal saat ini. "Karena itulah, ini tolong dijawab Kemenkes," pintanya.(jpg)
