PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali memberikan bantuan keuangan (Bankeu) khusus bagi pemerintah 12 kabupaten/kota di Riau tahun ini. Total Rp185.514.000.000 bantuan dialokasikan untuk lima pembiayaan kegiatan, salah satunya adalah untuk guru bantu provinsi sebesar Rp90 miliar lebih. Bankeu tersebut bersumber pada APBD Riau tahun 2022.
"Bankeu khusus tersebut untuk pembiayaan gaji guru bantu, bantuan keuangan ke kecamatan, bantuan rumah layak huni, pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi di Kuantan Singingi, dan bantuan pembiayaan kegiatan MTQ di Rokan Hilir," ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Riau Indra SE, Rabu (6/4).
"Alokasi bantuan keuangan khusus tersebut (untuk guru bantu, red) untuk selama 12 bulan. Di mana masing-masing guru mendapatkan Rp2 juta setiap bulan. Total bantuan keuangan gaji guru bantu sebesar Rp90.744.000.000," tambahnya.
Dipaparkan Indra, khusus untuk gaji guru bantu, Kabupaten Kampar tahun ini yang paling banyak, yakni Rp15.312.000.000. Di mana total guru bantu di Kampar sebanyak 638 orang.
"Bankeu khusus tersebut disesuaikan dengan jumlah guru bantu yang ada di kabupaten/kota. Tahun ini Kampar yang terbanyak yakni mencapai Rp15,312 miliar lebih," ujarnya.
Kabupaten selanjutnya yakni Kuantan Singingi mencapai Rp12.192.000.000 yang diperuntukan bagi 508 orang guru bantu. Kemudian Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp10.128.000.000 untuk 422 orang guru bantu, Rokan Hulu Rp9.120.000.000 untuk 380 guru bantu, Indragiri Hulu Rp8.376.000.000 untuk 349 guru bantu, Kota Dumai sebesar Rp7.296.000.000 untuk 304 guru bantu, dan Kota Pekanbaru sebesar Rp7.152 000.000 untuk 298 guru bantu.
Untuk Kabupaten Bengkalis mendapatkan Rp6.936.000.000 untuk 289 orang guru bantu, Kabupaten Pelalawan sebesar Rp5.640.000.000 untuk 235 orang guru bantu, Kabupaten Siak sebesar Rp4.512.000.000 untuk 188 orang guru bantu, Kabupaten Rokan Hilir Rp2.520.000.000 untuk 105 guru bantu, dan Kepulauan Meranti sebesar Rp1.560.000.000 untuk 65 guru bantu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Riau Dr Kamsol mengatakan, hingga saat ini baru menerima usulan pencairan gaji guru bantu dari lima daerah di Riau. Karena itu, pihaknya sudah melayangkan surat kedua kepada dinas pendidikan kabupaten/kota untuk segera mengirimkan usulan pencairan gaji guru bantu tersebut.
"Sampai saat ini baru lima daerah yang mengajukan, yakni Kabupaten Indragiri Hulu, Pelalawan, Indragiri Hilir, Rokan Hilir dan Kota Dumai yang mengajukan pencairan gaji guru bantu. Karena itu kami meminta kepada kabupaten/kota lainnya segera mengajukan pencairan untuk gaji guru bantu tersebut," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, jika berkas pencairan gaji guru bantu tersebut segera dikirimkan, maka pihaknya juga akan segera memproses. Dengan harapan para guru bantu bisa segera menerima gaji tersebut sebelum Idulfitri tahun ini.
"Kami sudah membuat surat penegasan kedua ke dinas pendidikan kabupaten/kota agar segera mengajukan pencairan. Informasi yang kami terima, kendalanya masih di pemberkasan dari masing-masing disdik kabupaten/kota, dan ada beberapa kabupaten/kota yang masih tahap penjabaran RKA. Tapi kami imbau untuk segera melakukan permintaan pencairan," ujarnya.
Dijelaskan Kamsol, Gubri Syamsuar, juga menyarankan agar pemerintah kabupaten/kota yang telah mengajukan pencairan untuk bisa segera mentransfer ke rekening masing-masing guru yang telah mendapatkan hasil verifikasi evaluasi faktual yang dilakukan sejak Januari sampai Februari.
"Jadi sesuai hasil verifikasi yang diajukan oleh kabupaten/kota, di mana jumlah guru bantu yang berhak menerima gaji sebanyak 3.383 orang. Pak Gubernur juga berkeinginan gaji guru bantu yang sekarang ini dinaikkan. Sekarang kan gaji yang diterima itu sebesar Rp2 juta per bulan. In sya Allah dinaikkan sesuai UMP, dan kita lihat nanti APBD Perubahan," sebutnya.
Dijelaskan Kamsol, pengajuan gaji guru bantu tersebut langsung dilakukan untuk enam bulan. Namun pembayaran gaji guru tetap dilakukan sesuai bulan berjalan. Hal tersebut dimaksudkan agar gaji guru bantu tidak lagi terlambat.
"Kita ini sekarang bergerak cepat. Kalau ada daerah yang tidak paham pengajuan pencairan sampaikan kepada kami dan akan segera diselesaikan. Untuk bankeu akan ditransfer langsung untuk 6 bulan agar nanti tidak ada yang telat lagi. Untuk semester kedua juga hendaknya bisa segera diajukan sebelum memasuki bulannya," ujarnya.
Tunggu SK Wali Kota Pekanbaru
Kota Pekanbaru termasuk daerah yang belum mengajukan pencairan gaji guru bantu provinsi ke Disdik Provinsi Riau. Pengajuan dari Pekanbaru ini masih menunggu SK Wali Kota. Demikian disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru Muzailis saat dikonfirmasi Riau Pos, Rabu (6/4). "Pekanbaru kan kemarin harus ada SK penetapan guru bantu dari walikota," kata dia.
Dijelaskannya, untuk Kota Pekanbaru jumlah guru bantu tahun 2022 diverifikasi Januari lalu. "Januari baru diverifikasi. Kita tunggu SK Pak Wali Kota, baru usulkan ke provinsi. SK sudah kita ajukan ke Pak Wali," ujarnya.
Mengenai jumlah, di Pekanbaru untuk tahun 2022 ada 261 orang guru bantu. Ini dengan besaran gaji di angka Rp2 juta per orang. Merujuk angka ini maka diperlukan anggaran sekitar Rp1,5 miliar untuk membayar gaji keseluruhannya selama tiga bulan.
Meranti Baru Rampung
Sementara itu, Kepulauan Meranti mengklaim usulan gaji guru bantu provinsi telah rampung dan menunggu pencairan. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Bambang Suprianto SE MM, Rabu (6/3).
"Usulan baru saja rampung. Kemarin jajaran DPKAD sudah melengkapi seluruh berkas usulan. Tadi (kemarin, red) rampungnya verifikasinya. Artinya hanya menunggu proses pencairan saja," ungkapnya.
Yang diajukan untuk 65 orang, dengan besaran pendapatan tidak kurang dari Rp2 juta per bulan. Namun kata dia yang diajukan tersebut khusus untuk semester satu (enam bulan). "Untuk semester pertama saja, total anggaran yang kami ajukan Rp780 juta," ungkapnya.
Semula proses usulan pencairan terganjal pendataan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti. "Data dari bawah baru diterima oleh jajaran DPKAD akhir pekan kemarin. Jadi makanya agak sedikit molor," bebernya.
Rohul Klaim Usulkan Pekan Lalu
Sementara itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) mengaku pekan lalu, telah mengusulkan pencairan gaji guru bantu provinsi yang bertugas di 16 kecamatan se-Kabupaten Rohul.
