PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar meminta sistem pengurusan perizinan yang ada di Riau, bisa dipermudah. Hal tersebut perlu dilakukan agar semakin banyak investor yang menanamkan modalnya ke Riau.
"Sistem pengurusan perizinan kita harus dipermudah, apalagi saat ini perkembangan teknologi semakin pesat. Harusnya juga dapat mempermudah perizinan," katanya pada kegiatan Forum Konsultasi Publik rancangan awal RKPD Riau tahun 2023 di gedung daerah Riau, Senin (4/4).
Dalam hal perizinan ini, Presiden Joko Widodo juga sudah meminta semua pihak terkait dapat memberikan kemudahan. Karena jika ada investasi yang masuk, maka akan mendatangkan manfaat pada daerah tersebut.
"Bahkan Pak Presiden berkata, kalau ada orang mau mengurus izin sambil tutup mata bisa langsung tanda tangan. Begitulah Pak Presiden ingin soal perizinan ini dipermudah," ujarnya.
Saat ini, lanjut Gubri, ada investor dari luar negeri yang akan membangun rumah sakit di Riau. Pihaknya berharap, rumah sakit yang dibangun tersebut adalah rumah sakit spesialis.
"Kalau rumah sakit biasa, di Riau sudah banyak yang bagus-bagus. Tapi kalau rumah sakit spesialis, kita masih kurang," sebutnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubri juga menyampaikan, pelaksanaan forum konsultasi publik ini merupakan amanah peraturan perundangan-undangan yang berlaku, setelah perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau telah disahkan oleh DPRD Riau.
"Karena kemarin sudah disahkan perubahan RPJMD maka dilanjutkan forum konsultasi publik," katanya.
Ia menerangkan, perubahan RPJMD Provinsi Riau ini disebabkan seperti salah satunya, adanya pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia, termasuk Riau. Di mana akibat pandemi pendapatan daerah menurun sehingga target yang telah disiapkan pada 2019 lalu, dikhawatirkan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
"Jadi karena itulah, sesuai amanah peraturan perundangan juga kalau terjadi bencana, karena itu diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan RPJMD. Untuk itu, alhamdulillah telah disahkan beberapa waktu lalu oleh DPRD Riau," terangnya.
Maka setelah disahkan perubahan RPJMD, ungkapnya, dilanjutkan dengan RKPD untuk penyiapan dokumen-dokumen perencanaan yang dimulai dengan forum konsultasi publik ini.
Gubernur menjelaskan, hal yang menjadi penekanan pada forum tersebut di mana pelaksanaan RKPD ini harus menyesuaikan dengan situasi ekonomi saat ini, termasuk juga pendapatan daerah.
"Karena itu harus disesuaikan dengan prioritas-prioritas pembangunan," lanjutnya.
Seperti yang menjadi salah satu bagian pemulihan ekonomi daerah seperti pariwisata. Menurutnya, terkait pariwisata yaitu dengan memfokuskan dengan pemanfaatan desa-desa wisata dengan pengembangan daerah untuk menumbuhkan kembangkan kunjungan atau minat wisatawan domestik ke desa wisata tersebut.
"Termasuk event wisata dan budaya selama ini ada. Kita buka itu agar membuat daya tarik daerah," ujarnya.
Gubernur menyebutkan, melalui event wisata dan budaya di daerah juga dapat membuat daya tarik suatu daerah tersebut hingga diharapkan bukan hanya kunjungan dari orang Riau. Namun dari daerah lain juga dapat berkunjung ke Provinsi Riau.
"Seperti itu misi kita untuk pemulihan ekonomi sekaligus untuk meningkatkan usaha-usaha ekonomi kreatif," sebutnya.(gem)
Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru
