Dalam satu dekade sebelum pandemi Covid-19, Riau seperti sulit keluar dari angka pertumbuhan 2,1 – 2,9 persen. Pertumbuhan ekonomi biasanya akan sedikit meningkat pada saat kuantitas dan harga komoditas utamanya, seperti minyak, CPO dan pulp and paper naik, namun sebaliknya menurun pada saat kondisi komoditas-komoditas utama tersebut turun.
Laporan ANNAFI MUJAWAROH, Pekanbaru
DALAM beberapa kesempatan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Riau Decymus menyatakan Riau sebetulnya bisa keluar dari zona pertumbuhan rendah 2-3 persen ke tingkat yang lebih tinggi seperti provinsi lain. Asalkan mendorong hilirisasi komoditas di sisi eksternal perekonomian dan mendorong digitalisasi di sisi domestik.
"Digitalisasi perekonomian merupakan solusi konkret untuk meningkatkan peran lapisan masyarakat kecil, khususnya pelaku usaha subsisten, kecil dan mikro, untuk lebih berperan dalam pembentukan produk domestik bruto atau yang lebih dikenal dengan istilah inklusi ekonomi," katanya, Selasa (4/1).
Decymus memaparkan, aktivitas ekonomi negara-negara utama dunia terus menunjukkan peningkatan, seiring implementasi vaksinasi Covid-19 yang terus meningkat. Ekonomi Cina mencatat pertumbuhan positif pada triwulan III 2021 dan diperkirakan tumbuh 7,9 persen (yoy) secara keseluruhan tahun 2021. Demikian halnya dengan ekonomi Eropa dan India, yang masing-masing diperkirakan tumbuh sebesar 5,0 persen (yoy) dan 9,5 persen (yoy), meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi.
Kondisi Amerika Serikat juga mengalami penguatan yang lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya.
Hal tersebut didorong oleh implementasi vaksin yang masif sehingga peningkatan kasus Covid-19 tidak diikuti dengan peningkatan fatalitas yang signifikan. Secara keseluruhan, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2021 membaik dari perkiraan sebelumnya yaitu mencapai 5,9 persen(yoy) (World Economic Outlook IMF Oktober 2021).
Kondisi perekonomian nasional juga terdampak dari perkembangan positif ekonomi global. Kinerja konsumsi swasta, investasi, serta konsumsi Pemerintah diprakirakan terus meningkat, di tengah tetap terjaganya kinerja ekspor. Pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh kinerja lapangan usaha utama, antara lain industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan yang diprakirakan tetap baik.
Sejumlah indikator hingga Desember 2021 menunjukkan proses pemulihan yang berlanjut, seperti peningkatan mobilitas masyarakat, kenaikan penjualan eceran, penguatan keyakinan konsumen, serta ekspansi PMI Manufaktur. Stabilitas makroekonomi terjaga dengan inflasi yang akan terkendali sesuai sasaran 3 ±1 persen serta nilai tukar rupiah yang akan bergerak stabil.
"Stabilitas sistem keuangan juga semakin membaik, dengan rasio permodalan yang tinggi, NPL yang rendah, serta pertumbuhan kredit yang meningkat sekitar 6-8 persen pada tahun 2022," jelas Decymus.
Meredanya penyebaran Covid-19 di Riau menjadi salah satu trigger utama akselerasi perekonomian Riau. Dikatakan Decymus, sejak pertengahan Agustus 2021, kasus positif terus melandai dengan cepat. Sebagian besar wilayah di Riau mencatat penurunan PPKM hingga ke level 1 dan 2.
"Tentu hal tersebut didukung Pemerintah Provinsi Riau dan seluruh jajaran forkopimda baik di provinsi maupun kabupaten, serta Satgas Covid-19, yang tanpa mengenal lelah, senantiasa mengawal protokol kesehatan dan kebijakan pendukung lainnya serta mempercepat proses vaksinasi," ucapnya.
Perkembangan yang baik dari kondisi Covid-19 mendorong perekonomian Riau tumbuh tinggi pada triwulan III 2021, melanjutkan pertumbuhan positif sejak triwulan I 2021. Level pertumbuhan 4,10 persen (yoy) yang dicapai Riau berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,51 persen (yoy). Tidak banyak provinsi dengan skala ekonomi besar, mampu tumbuh di atas 4 persen.
Mengingat, pada triwulan III 2021, varian baru Covid-19 menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut merupakan kondisi yang mengharuskan pemberlakuan pembatasan aktivitas sosial ekonomi yang ketat. Namun, ekonomi Riau tetap bergerak aktif melalui investasi dan ekspor luar negeri.
"Sehingga perekonomian Riau berada pada jalur yang produktif dalam mengoptimalkan potensinya," ujar Decymus.
Decymus mengungkapkan, pemulihan ekonomi global menjadi berkah tersendiri bagi Riau. Ekspor yang bersumber dari komoditas andalan, yaitu CPO dan pulp and paper, tumbuh signifikan 47,71 persen (yoy) (triwulan III 2021). Tidak hanya menjadi pendorong bagi perekonomian Riau, tetapi juga menjadi penopang ekspor luar negeri nasional. Komoditas CPO, yang menjadi bahan baku keperluan dasar manusia, permintaannya semakin meningkat, karena menjadi bahan dasar bagi barang kebutuhan sehari-hari mulai dari minyak goreng, hand sanitizer, sabun, es krim, biskuit, kosmetik, oleochemical dst, bahkan konsumsi biodiesel dunia yang akan tetap dibutukan baik dalam kondisi pandemi ataupun tidak.
Tingginya permintaan CPO didukung produksi tandan buah segar (TBS) sawit yang masih cukup baik. Program replanting, baik yang dilakukan secara swadaya maupun bantuan pemerintah, masih terus berlangsung walaupun masih perlu dioptimalkan. Di sisi lain, tingginya permintaan mendorong harga CPO mengalami kenaikan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2021.
Selain faktor CPO, peralihan operasional Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina, menjadi pendorong produksi sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi di Riau. Aktivitas pengeboran sumur baru kembali ditingkatkan untuk menggali potensi yang belum tereksplor. Visi pemerintah untuk meningkatkan kemandirian bahan baku minyak mentah didorong melalui target peningkatan produksi blok rokan secara gradual. Investasi hingga 70 miliar dolar AS telah direncanakan dalam jangka panjang.
Selain itu, Decymus memaparkan, stimulan pemerintah pusat di Provinsi Riau dalam bentuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah berlangsung secara konsisten sejak 2020. Program ini berpotensi tidak hanya mempercepat pemulihan ekonomi, tetapi juga mengentaskan kemiskinan dan menciptakan inklusi ekonomi. Realisasi PEN hingga November 2021, telah tersalurkan Rp4,13 triliun, dengan realisasi terbesar untuk klaster perlindungan sosial (57 persen), diikuti klaster kesehatan (22 persen), dukungan UMKM & koperasi (11 persen), dan program prioritas (10 persen).
"Program ini tidak hanya menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi, tetapi juga berupaya meningkatkan kapasitas perekonomian masyarakat," tuturnya.
Dirincikannya, bentuk PEN pada sektor kesehatan berupa klaim biaya perawatan dan insentif untuk tenaga kesehatan. Program ini sangat bermanfaat dalam mencegah dan menangani Covid-19 di Riau sehingga penyebaran menjadi tertahan. Program yang paling besar yaitu perlindungan sosial terdiri dari berbagai stimulus seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sembako tunai, bansos tunai (BST), kartu prakerja, hingga diskon tarif listrik.
"Berbagai stimulus tersebut sangat berperan dalam menjaga daya beli masyarakat yang terdampak pandemi di Riau," imbuhnya.
Dijelaskan Decymus, pertumbuhan ekonomi yang pesat harus merata pada setiap aspek di Riau. Selain menipiskan kesenjangan sosial masyarakat, inklusi ekonomi bermanfaat bagi fleksibilitas para pelaku ekonomi dalam beradaptasi terhadap kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Hasil survei dari World Bank memperlihatkan bahwa setidaknya 92 juta individu telah mendapat keuntungan dari program inklusi keuangan di berbagai negara dunia.
Bank Indonesia mendorong inklusi ekonomi Riau melalui dua program utama yaitu digitalisasi perekonomian dan pengembangan UMKM. Aspek yang pertama, digitalisasi, merupakan kunci penting dalam upaya meningkatkan inklusi ekonomi. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mendorong akselerasi dan perluasan pemanfaatan transaksi digital di berbagai sektor, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD menjadi bukti nyata percepatan digitalisasi di Riau.
Pada tanggal 26 April 2021 telah terbentuk TP2DD di seluruh wilayah Provinsi Riau, baik di tingkat provinsi maupun 12 Kabupaten/Kota. "Melalui TP2DD, koordinasi antar-instansi semakin mudah, sehingga dapat mendorong percepatan dan perluasan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD)," paparnya.
Berbagai kendala dalam keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah, masih tingginya budaya melakukan pembayaran secara tunai, serta kesiapan SDM dan infrastruktur, akan dapat teratasi melalui program-program TP2DD yang terukur.
