“Siak sebagai salah satu daerah yang baru dimekarkan pada tahun 1999, dapat mengakselerasi program pembangunan untuk mewujudkan visi Kabupaten Siak, tidak lepas dari peran dana bagi hasil migas yang besar terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Siak,” ungkapnya. 

Efek industri hulu migas dirasakan dalam menunjang perekonomian daerah, pendapatan daerah, pembangunan daerah berupa belanja modal dan program CSR perusahaan, penyerapan tenaga kerja, dan multiplier efek lainnya dari belanja perusahaan yang bergerak di kegiatan hulu migas. 

Di Siak beroperasi empat ontraktor Kontrak Kerjasama Migas (KKKS), yaitu BOB PT BSP-Pertamina Hulu, EMP Malacca Straits, Sumatera Global Energi dan PHR Rokan. 

Sektor kegiatan hulu migas bersama-sama dengan sektor pengolahan merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Kabupaten Siak, kendatipun ada kecenderungan menurun dari tahun sebelumnya. 

“Sedemikian besarnya sensitivitas pengaruh sektor migas terhadap perekonomian, terlihat dari PDRB Siak yang mengalami penurunan secara drastis pada tahun 2020 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Siak juga menurun drastis,” imbuhnya menegaskan. 

Dari catatan Forum CSR Kabupaten Siak tercatat kontribusi  program CSR sejak tahun 2002-2020, PT. Bumi Siak Pusako telah berkontribusi Rp78,14 miliar dan BOB sebagai operator Blok CPP sebesar Rp37,19 Milyar. 

“Sebenarnya KKKS lain yang beroperasi di Kabupaten Siak juga telah berkontribusi dalam program CSR. Apalagi ketika terjadi lonjakan kasus terkait pandemik Covid-19 beberapa waktu yg lalu. Hanya saja belum terintegrasi dengan Forum CSR Siak sehingga tidak terdata secara resmi. Karenanya kami menghimbau agar untuk menghindari overlapping, agar KKKS lain dapat mengkoordinasikan program CSR melalui Forum CSR Kabupaten Siak,” imbau Alfedri. 

Selain DBH Migas, melalui PT BSP juga telah membagikan  deviden kepada pemegang saham sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 3,16 Triliun dari kegiatan hulu migas yang dilaksanakan BOB dalam kurun waktu yang sama. 

Bupati Alfedri juga menyampaikan, koordinasi dalam rangka kemudahan perizinan merupakan variabel kunci untuk mendorong peningkatan produksi migas yang berperan besar bagi perekonomian daerah. 

Northern Sumatera Forum yang dilaksanakan SKKMigas di Batam dari tanggal 22-25 Nopember di Batam merupakan forum koordinasi yg dilaksanakan dengan seluruh stakeholder kunci untuk menunjang tercapainya target 1 Juta Barrel Oil dan 12 bofcd pada tahun 2030 yang dicanangkan Pemerintah. (mar)

“Siak sebagai salah satu daerah yang baru dimekarkan pada tahun 1999, dapat mengakselerasi program pembangunan untuk mewujudkan visi Kabupaten Siak, tidak lepas dari peran dana bagi hasil migas yang besar terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Siak,” ungkapnya. 

Efek industri hulu migas dirasakan dalam menunjang perekonomian daerah, pendapatan daerah, pembangunan daerah berupa belanja modal dan program CSR perusahaan, penyerapan tenaga kerja, dan multiplier efek lainnya dari belanja perusahaan yang bergerak di kegiatan hulu migas. 

Di Siak beroperasi empat ontraktor Kontrak Kerjasama Migas (KKKS), yaitu BOB PT BSP-Pertamina Hulu, EMP Malacca Straits, Sumatera Global Energi dan PHR Rokan. 

Sektor kegiatan hulu migas bersama-sama dengan sektor pengolahan merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Kabupaten Siak, kendatipun ada kecenderungan menurun dari tahun sebelumnya. 

“Sedemikian besarnya sensitivitas pengaruh sektor migas terhadap perekonomian, terlihat dari PDRB Siak yang mengalami penurunan secara drastis pada tahun 2020 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Siak juga menurun drastis,” imbuhnya menegaskan. 

Dari catatan Forum CSR Kabupaten Siak tercatat kontribusi  program CSR sejak tahun 2002-2020, PT. Bumi Siak Pusako telah berkontribusi Rp78,14 miliar dan BOB sebagai operator Blok CPP sebesar Rp37,19 Milyar. 

“Sebenarnya KKKS lain yang beroperasi di Kabupaten Siak juga telah berkontribusi dalam program CSR. Apalagi ketika terjadi lonjakan kasus terkait pandemik Covid-19 beberapa waktu yg lalu. Hanya saja belum terintegrasi dengan Forum CSR Siak sehingga tidak terdata secara resmi. Karenanya kami menghimbau agar untuk menghindari overlapping, agar KKKS lain dapat mengkoordinasikan program CSR melalui Forum CSR Kabupaten Siak,” imbau Alfedri. 

Selain DBH Migas, melalui PT BSP juga telah membagikan  deviden kepada pemegang saham sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 3,16 Triliun dari kegiatan hulu migas yang dilaksanakan BOB dalam kurun waktu yang sama. 

Bupati Alfedri juga menyampaikan, koordinasi dalam rangka kemudahan perizinan merupakan variabel kunci untuk mendorong peningkatan produksi migas yang berperan besar bagi perekonomian daerah. 

Northern Sumatera Forum yang dilaksanakan SKKMigas di Batam dari tanggal 22-25 Nopember di Batam merupakan forum koordinasi yg dilaksanakan dengan seluruh stakeholder kunci untuk menunjang tercapainya target 1 Juta Barrel Oil dan 12 bofcd pada tahun 2030 yang dicanangkan Pemerintah. (mar)