JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pemerintah berencana membuka skema booster atau penguat vaksin Covid-19 secara mandiri tahun depan. Dengan kata lain masyarakat membayar sendiri untuk menerima suntikan vaksin. Rencana ini disambut baik pengelola travel umrah.
Vaksin booster untuk penyelenggaraan umrah sangat krusial. Sebab sampai saat ini pemerintah Arab Saudi mengatur mereka menerima kedatangan jamaah umrah yang sudah divaksin Sinovac. Tetapi dengan catatan mereka sudah mendapatkan booster vaksin Covid-19 sesuai dengan merek yang digunakan Saudi. Yaitu Pfizer, Astrazeneca, Moderna, atau Johnson & Johnson.
Wacana vaksin booster dengan skema mandiri sebelumnya diungkap oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dia menyampaikan vaksin booster Covid-19 dengan skema mandiri bisa mulai diterapkan di awal 2022. "Diskusi dengan Bapak Presiden sudah diputuskan oleh beliau, bahwa ke depan yang dibayarkan pemerintah hanya PBI (penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan, red) saja," kata Budi.
Ketua Umum Sarikat Penyelenggaraan Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengatakan kebijakan vaksin booster merupakan salah satu masalah dalam persiapan pengiriman kembali jamaah umrah. Dia menyambut baik jika memang tahun depan dibuka kesempatan vaksinasi booster Covid-19 secara mandiri.
"Alhmadulillah masalah satu demi satu bisa diselesaikan," katanya kemarin (15/11). Dia menegaskan calon jamaah umrah tidak keberatan untuk membayar biaya vaksin booster sendiri. Kebijakan ini sama seperti vaksinasi meningitis selama ini.
Syam mengatakan calon jamaah umrah maupun jamaah haji menanggung sendiri biaya vaksinasi meningitis. Dengan kisaran harga Rp305 ribuan untuk setiap suntikan. Syam mengatakan selama ini tidak ada persoalan dengan vaksinasi meningitis.
Selain itu Syam juga mengomentari keberangkatan tim dari Kementerian Agama (Kemenag) yang terbang ke Saudi untuk membahas teknis pelaksanaan umrah maupun haji di tengah pandemi Covid-19. "Keberangkatan ini merupakan bentuk keseriusan Kemenag menangani percepatan keberangkatan umrah," tuturnya.
Dia berharap kedatangan tim Kemenag di Saudi tersebut membuahkan hasil positif. Yaitu kembali dibukanya pengiriman jamaah umrah dari Indonesia. Syam menegaskan saat ini pengiriman jamaah umrah dari Indonesia belum dibuka. Termasuk sistem permohonan visa umrah untuk warga Indonesia juga belum bisa diakses.
Tim Kemenag yang berangkat ke Saudi adalah Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief. Kemudian Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Nur Arifin dan staf khusus Menteri Agama. Sedangkan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tidak bergabung dalam rombongan ini. Tim ini berharap segera ada kepastian soal pengiriman jamaah umrah. Tidak perlu menunggu sampai awal Januari 2022.
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Nur Arifin belum bisa merinci agenda kedatangan mereka di Saudi. Begitupun dengan Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali juga belum bisa memberikan keterangan soal kedatangan tim dari Kemenag tersebut.(wan/jpg)
