PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Harga komoditas bahan pokok mengalami kenaikan pasca memasuki bulan suci Ramadan. Beberapa di antaranya adalah harga daging sapi yang mencapai Rp130 ribu per kilogramnya. Termasuk kebutuhan pokok lainnya seperti gula, beras hingga harga cabai.
Mendapati hal itu, Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera menggelar operasi pasar murah guna menstabilkan harga pokok di pasaran.
"Memang sudah dua hari ini kami mendapat aduan bahwa harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Maka dari itu, kami minta Pemprov agar segera melakukan operasi pasar di 12 kabupaten/kota,"ujar Agung kepada Riau Pos, Kamis (15/4).
Dikatakan dia, swasembada pangan menjadi kunci stabilitas harga bahan pokok. Selama Provinsi Riau masih bergantung sengan daerah lain untuk mendapatkan stok bahan pangan, maka harga-harga akan sulit dikendalikan. Sementara itu, operasi pasar dengan dikerjasamakan dengan pihal Badan Usaha Logistik (Bulog) menjadi solusi jangka pendek dan pada kondisi mendesak saat ini.
"Kalau kita bilang mendesak, memang mendesak. Karena saat Ramadan ini biasanya kebutuhan pokok masyarakat meningkat. Jadi untuk jangka pendek solusinya adalan operasi pasar murah untuk menstabilkan harga pasaran,"tuturnya.
Setelah Idulfitri nanti, dirinya memastikan DPRD akan fokus pada persoalan swasembada pangan tingkat lokal. Di mana pihaknya ingin Pemprov lebih maksimal lagi dalam mendorong petani lokal bisa menghasilkan kebutuhan pokok yang mencukupi permintaan pasar Riau.
"Tidak usah muluk-muluk sampai bisa ekspor. Kalau bisa lebih bagus. Tapi yang kita ingin itu bisa memenuhi kebutuhan lokal saja itu sudah kemajuan yang sangat luar biasa. Kita punya potensi pertanian di Kampar, Kuansing, Pelalawan bahkan di Pekanbaru saja masih banyak daerah yang bisa dijadikan sentra pertanian. Ini yang mesti kita dorong agar produksi petani kita bisa memenuhi kebutuhan lokal,"paparnya.
Ia kemudian memberikan contoh ketika beberapa jalan provinsi terputus akibat bencana alam. Maka secara otomatis harga komoditas bahan pokok akan melambung tinggi. Hal itu sampai saat ini seolah belum ada solusi konkret dari pemerintah daerah.
Sebab, program pengembangan daerah pertanian masih belum bisa menjangkau petani secara menyeluruh. Begitu juga dengan ketersediaan bibit serta pupuk bersubsidi yang masih sulit didapat masyarakat.
"Baru kemarin saya dapat aduan petani sulit dapatkan pupuk bersubsidi. Artinya apa, ada yang miss antara pemerintah daerah kita dengan petani. Ini juga salah satu pekerjaan rumah kami sebagai fungsi pengawasan,"tuntasnya.(nda)
