Sabtu, 23 November 2024
spot_img

Posko Presisi Mabes Polri, Pantau Pelaksanaan Program Utama Kapolri

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Posko Presisi di Mabes Polri. Posko ini bertujuan untuk memantau dan mengukur kinerja jajaran Polda hingga tingkat Polsek dalam menjalankan program transformasi Polri, yakni Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (PRESISI)

Listyo Sigit menyatakan, dalam program ini ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif atau predictive policing.

“Dengan begitu, Polri mampu menakar tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) melalui analisis berdasarkan pengetahuan, data, dan metode yang tepat sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan sedini mungkin,” ujar Listyo dalam penjelasan tertulisnya di Jakarta, Rabu (7/4/2021)

Sementara itu, responsibilitas dan transparansi berkeadilan menyertai pendekatan pemolisian prediktif yang ditekankan agar setiap anggota Polri mampu melaksanakan tugasnya secara cepat dan tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan.

“Peta jalan Transformasi Polri Presisi itu diturunkan dalam empat kebijakan utama, yaitu Transformasi Organisasi, Transformasi Operasional, Transformasi Pelayanan Publik dan Transformasi Pengawasan. Program prioritas Kapolri tahun 2021-2024 ini yang dipantau pelaksanaannya melalui Posko Presisi,” ungkapnya.

Baca Juga:  Doktor Nurdin, Lulusan Ke-45 PPs Unri

Lebih lanjut, Listyo menerangkan bahwa empat kebijakan utama peta jalan Transformasi Polri Presisi itu kemudian diterjemahkan Kapolri menjadi 16 program, 51 giat dan 177 aksi.

Dalam keterangan persnya, Kapolri menerangkan bahwa ia menunjuk seorang perwira tinggi kepolisian sebagai Kepala Posko Presisi. Selain itu, sebanyak 51 perwira tinggi juga ditunjuk untuk memastikan semua terlaksana dengan baik.

“Mereka membawahi langsung 34 Polda yang bertugas membuat dan menjabarkan 51 giat dari 16 program tersebut menjadi 177 aksi yang unggul dan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.

Menurut Listyo, penanggung jawab di Posko Presisi ini kemudian menunjuk lagi penanggung jawab di tingkat Polda dan demikian seterusnya hingga ke tingkat polsek. Penanggung jawab ini juga bertugas membuat indikator keberhasilan dengan persentase pe 30 hari, 60 hari dan 100 hari.

Baca Juga:  Susy Susanti Bela Negara di Tengah Kacaunya Kondisi Indonesia

Dalam pembentukan Posko Presisi ini juga, Kapolri membangun aplikasi Posko Presisi. Aplikasi ini bisa diunduh di smartphone, aksi yang dijalankan dari mulai tingkat Mabes hingga polsek dapat dipantau lengkap dengan indikator pencapaiannya.

“Misalnya terkait kebijakan utama dalam Transformasi Operasional terdapat program 'pemantapan kinerja pemeliharaan', yang mana kegiatannya adalah pemeliharaan Kamtibmas dengan mengedepankan pemolisian prediktif,” jelasnya.

Kapolri memastikan, meski pelaporannya melalui aplikasi, pelaporannya tidak bisa asal-asalan. Sebab, penanggung jawab mulai dari lapangan hingga Mabes Polri akan melakukan pemeriksaan berjenjang. Semua laporan yang diterima dipastikan yang benar-benar baik dan layak. 

“Pihak eksternal Polri juga akan dilibatkan dalam penilaian indikator. Tim eksternal yang dipimpin seorang profesor akan menilai kualitas indikator hingga kualitas laporan yang disampaikan penanggung jawab kegiatan,” pungkasnya.

Laporan: Yusnir (Jakarta)

Editor: Eka G Putra

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Posko Presisi di Mabes Polri. Posko ini bertujuan untuk memantau dan mengukur kinerja jajaran Polda hingga tingkat Polsek dalam menjalankan program transformasi Polri, yakni Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (PRESISI)

Listyo Sigit menyatakan, dalam program ini ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif atau predictive policing.

- Advertisement -

“Dengan begitu, Polri mampu menakar tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) melalui analisis berdasarkan pengetahuan, data, dan metode yang tepat sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan sedini mungkin,” ujar Listyo dalam penjelasan tertulisnya di Jakarta, Rabu (7/4/2021)

Sementara itu, responsibilitas dan transparansi berkeadilan menyertai pendekatan pemolisian prediktif yang ditekankan agar setiap anggota Polri mampu melaksanakan tugasnya secara cepat dan tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan.

- Advertisement -

“Peta jalan Transformasi Polri Presisi itu diturunkan dalam empat kebijakan utama, yaitu Transformasi Organisasi, Transformasi Operasional, Transformasi Pelayanan Publik dan Transformasi Pengawasan. Program prioritas Kapolri tahun 2021-2024 ini yang dipantau pelaksanaannya melalui Posko Presisi,” ungkapnya.

Baca Juga:  Doktor Nurdin, Lulusan Ke-45 PPs Unri

Lebih lanjut, Listyo menerangkan bahwa empat kebijakan utama peta jalan Transformasi Polri Presisi itu kemudian diterjemahkan Kapolri menjadi 16 program, 51 giat dan 177 aksi.

Dalam keterangan persnya, Kapolri menerangkan bahwa ia menunjuk seorang perwira tinggi kepolisian sebagai Kepala Posko Presisi. Selain itu, sebanyak 51 perwira tinggi juga ditunjuk untuk memastikan semua terlaksana dengan baik.

“Mereka membawahi langsung 34 Polda yang bertugas membuat dan menjabarkan 51 giat dari 16 program tersebut menjadi 177 aksi yang unggul dan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.

Menurut Listyo, penanggung jawab di Posko Presisi ini kemudian menunjuk lagi penanggung jawab di tingkat Polda dan demikian seterusnya hingga ke tingkat polsek. Penanggung jawab ini juga bertugas membuat indikator keberhasilan dengan persentase pe 30 hari, 60 hari dan 100 hari.

Baca Juga:  Susy Susanti Bela Negara di Tengah Kacaunya Kondisi Indonesia

Dalam pembentukan Posko Presisi ini juga, Kapolri membangun aplikasi Posko Presisi. Aplikasi ini bisa diunduh di smartphone, aksi yang dijalankan dari mulai tingkat Mabes hingga polsek dapat dipantau lengkap dengan indikator pencapaiannya.

“Misalnya terkait kebijakan utama dalam Transformasi Operasional terdapat program 'pemantapan kinerja pemeliharaan', yang mana kegiatannya adalah pemeliharaan Kamtibmas dengan mengedepankan pemolisian prediktif,” jelasnya.

Kapolri memastikan, meski pelaporannya melalui aplikasi, pelaporannya tidak bisa asal-asalan. Sebab, penanggung jawab mulai dari lapangan hingga Mabes Polri akan melakukan pemeriksaan berjenjang. Semua laporan yang diterima dipastikan yang benar-benar baik dan layak. 

“Pihak eksternal Polri juga akan dilibatkan dalam penilaian indikator. Tim eksternal yang dipimpin seorang profesor akan menilai kualitas indikator hingga kualitas laporan yang disampaikan penanggung jawab kegiatan,” pungkasnya.

Laporan: Yusnir (Jakarta)

Editor: Eka G Putra

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img
spot_img
spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari