PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) – GUBERNUR Riau (Gubri) Syamsuar resmi melantik tiga pasang kepala daerah di Riau, Jumat (26/2). Yakni Bupati-Wakil Bupati Bengkalis Kasmarni-Bagus Santoso, Bupati-Wakil Bupati Kepulauan Meranti M Adil-Asmar, dan Wali Kota-Wakil Wali Kota Dumai Paisal-Amris. Pelantikan dilaksanakan dengan undangan terbatas di Balai Pelangi, Kompleks Kediaman Gubri Jalan Diponegoro, Pekanbaru.
Dalam arahannya usai pelantikan, Gubri berharap kepada kepala daerah yang baru dilantik bisa menjalankan tugas dengan amanah. Karena dengan begitu, akan dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi kabupaten atau kota yang dipimpin.
"Kemudian juga dapat mempercepat penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi masyarakat dan mendukung program prioritas pemerintah," katanya.
Lebih lanjut dikatakan Gubri, setelah pemilihan kepala daerah berakhir, dan telah dilantiknya kepala daerah terpilih, maka diharapkan kepada para kepala daerah untuk dapat merangkul seluruh kalangan di masyarakat untuk bersatu demi kemajuan daerah.
"Inilah saatnya kita melangkah bersama untuk membangun Riau lebih maju. Dengan mewujudkan janji-janji dalam kampanye yang lalu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang dipimpin dan dapat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Riau," ajaknya.
Menurut Gubri, pada saat ini diperlukan kerja yang lebih ekstra. Sehingga dapat memulihkan ekonomi masyarakat dalam masa pandemi Covid-19, dan begitu pula dengan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus dilakukan secara lebih cepat dan terukur agar tidak bertambah meluas.
"Kepada bupati dan wali kota harus mempedomani peraturan yang berlaku agar proses sinkronisasi dan harmonisasi dari daerah sampai ke pusat. Sesuai dengan keperluan dan kondisi daerah masing-masing, sehingga tidak ada lagi kabupaten/kota yang berjalan sendiri tanpa mengikuti arahan dan program dari pemerintah pusat yang turun ke provinsi dan dari provinsi sampai ke kabupaten/kota," ujarnya.
Bupati Perempuan
Pertama di Riau
Pemerintahan Bengkalis resmi dipimpin Bupati dan Wakil Bupati Baru selama lima tahun ke depan. Kasmarni yang baru selesai dilantik pagi kemarin merupakan bupati perempuan pertama di Riau. Usai menerima ucapan selamat dari Gubri Syamsuar dan undangan lainnya, Kasmarni sempat menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bengkalis.
"Alhamdulillah, kami telah dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Bengkalis untuk menjalankan amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis. Ini tentunya sebuah tantangan tersendiri serta dapat menjadi spirit bagi saya sendiri dan kaum hawa, di mana perempuan juga bisa menjadi bupati," ujarnya Kasmarni.
Menurut Kasmarni, semuanya harus sama-sama yakin bahwa perempuan itu bisa. Tidak semua bupati itu harus laki-laki. Karena posisi laki laki dan perempuan itu sederajat dan perempuan harus terus meningkatkan derajat perempuan.
"Kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bengkalis, baik legislatif, forkopimda, serta pihak lainnya, bantu dan doakan kami. Mari kita saling bersinergi untuk meraih masa depan Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, maju dan sejahtera di bawah kepemimpinan kami berdua," harapnya.
Sementara Wakil Bupati Bagus Santoso bersyukur atas karunia Tuhan yang tercurah penuh berkah. Pada hari pelantikan dirinya dan keluarga semua sehat serta diselimuti kebahagian. Menurut dia, dalam menjalani takdir Tuhan ini sebagai wakil bupati dia tidak berpikir apa yang akan dibuat pertama kali. Tetapi yang ada di pikirannya akan melanjutkan dengan sungguh sungguh membangun Kabupaten Bengkalis yang sudah berkembang dan maju oleh pemimpin-pemimpin hebat sebelumnya. Masa bhakti Kasmarni-Bagus Santoso ibaratnya tinggal mempercantik negeri yang memang sudah molek.
"Yang jelas bersama Bupati minggu pertama bulan Maret langsung tancap gas melanjutkan musrenbang RKPD di 11 kecamatan se Kabupaten Bengkalis yang sudah dimulai 22 Februari," terang Bagus.
Pihaknya bersama Bupati dan masyarakat akan menatap masa depan lebih optimis dan realistis.
"Yang sudah ada kita rawat agar lebih mantap. Yang belum ada kita buat dan bangun bersama-sama agar Bengkalis bermarwah, lebih maju dan sejahtera," tegasnya.
Bangun Dumai Lebih Baik
Wali Kota-Wakil Wali Kota Dumai periode 2021-2024 H Paisal SKM MARS-H Amris SSy resmi dilantik Gubri Syamsuar, kemarin. Di Dumai sendiri forkompimda dan para pejabat menyaksikan pelantikan secara virtual di Gedung Sri Bunga Tanjung Jalan Putri Tujuh. Terlihat Sekda Dumai Herdi Salioso, Dandim Dumai Letkol TNI Irdhan serta Kepala OPD di lingkungan Kota Dumai. Mereka tampak serius menyaksikan pelantikan.
Sekda Kota Dumai Herdi Salioso mengucapkan selamat kepada Paisal-Amris yang sudah dilantik.
"Kami akan menyiap beberapa agenda ke depannya mulai dari rapat koordinasi dan berbagai kegiatan lainnya," ujarnya.
Sementara itu Paisal saat dihubungi menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan amanah memimpin Dumai.
"Kami juga menegaskan tidak ada tim A atau tim B lagi. Saatnya membangun Dumai menjadi lebih baik lagi," terangnya.
"In sya Allah kami akan segera bekerja, kami mohon doanya, agar program-program kami dapat terwujud dengan baik. Bagaimana pelayanan kesehatan mudah bagi masyarakat, birokrasi pegawai dan pelayanan-pelayanan lain. Terutama database orang miskin dan agar dapat membantu orang tidak mampu yang menunggak BPJS," tambah Paisal.
Ia juga akan segera menggelar rapat terbatas dengan TNI, Polri dan seluruh stakeholder.
"Kami ingin seluruh pihak bersama-sama di dalam penanganan karhutla dan in sya Allah karhutla dapat terselesaikan dengan baik sesegera mungkin," terangnya.
Selain itu, mengenai pemulihan ekonomi masyarakat pascapandemi Covid-19, Paisal akan memprioritaskan kemajuan UMKM.
"In sya Allah kami akan menggerakkan UMKM, apalagi Dumai sudah ada jalan tol, jadi banyak yang berkunjung ke Kota Dumai. Hal tersebut menjadi prioritas dan keunggulan kami sehingga ekonomi masyarakat akan menjadi bangkit dengan membuat ikon-ikon terbaik di Kota Dumai," jelasnya.
Paisal juga mengatakan dirinya dan Wakil Wali Kota Amris akan selalu sejalan dalam merealisasikan program yang sudah disampaikan pada saat kampanye. Tidak ada jatah-jatah jabatan di pemerintah, dan sepakat akan menempatkan kepala dinas atau badan serta kantor yang professional. Tak hanya sekadar bapak senang, akan tetapi semua harus bekerja sama dan bisa bekerja dalam merealisasikan visi dan misi kepala daerah.
"Sekali lagi saya katakan kepala organisasi perangkat daerah agar fokus bekerja sesuai tugas pokok fungsi, dan tidak terpengaruh dengan isu pergantian. Apalagi sampai gelisah. Tak perlu gelisah. Fokus bekerja sesuai tupoksi biar kami yang menilai," tegasnya.
Ia mengatakan selain prestasi, kepala OPD juga harus bisa berinovasi dibarengi juga dengan mental dan moralitas yang akan jadi penilaian tersendiri bagi pihaknya.
"Harus lebih inovatif dan kreatif, karena memang anggaran kita terbatas," terangnya.
Terkait program di APBD 2021 yang sepenuhnya merupakan usulan dari kepala daerah sebelumnya, Paisal mengaku, telah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melihat program apa saja di tahun 2021 ini. Kalau dinilai tak penting atau kurang prioritas, maka akan ditunda realisasinya. Mengingat anggaran daerah sangat terbatas, makanya harus dilakukan skala prioritas.
"Kami akan fokus untuk mengejar APBN untuk masuk ke Dumai, tentunya bersinergi dengan Anggota DPRD dan para Pejabat di Kota Dumai," tutupnya.
M Adil Gesa Tujuh Program
Sementara Bupati Kepulauan Meranti M Adil mengaku akan langsung tancap gas di hari pertama kerja Senin (1/3) lusa. Ia telah sepakat dengan wakilnya untuk membuka itu dengan apel pagi bersama seluruh jajarannya di halaman kantor bupati.
"Dimulai apel. Selanjutnya kami akan rapat evaluasi dengan seluruh OPD kinerja untuk mengetahui permasalahan mendasar yang harus segera diselesaikan," bebernya.
Selanjutnya ia mengaku akan menggesa terwujudnya tujuh program prioritas sesuai dengan visi dan misi yang telah dijanjikan kemarin. Pertama, membangun infrastruktur dasar dengan membangun jalan penghubung dari desa, kecamatan hingga kabupaten. Kedua, meningkatkan dan pemerataan kualitas dan kuantitas SDM dengan beasiswa pendidikan. Ketiga, menjadikan RSUD Meranti sebagai rumah sakit rujukan dengan konsep ketuk pintu layani dengan hati. Keempat, menciptakan ribuan usahawan. Kelima, menyediakan pemenuhan air bersih yang sehat dan berkualitas. Keenam, pelayanan administrasi prima yang mudah, cepat, tepat dan akurat satu hari siap.Terakhir PKH.
"Tujuh itu. Dan saya tidak akan lari dari tujuh program yang saya anggap strategis tersebut," ujarnya.
Terkait ketersediaan dan kemampuan anggaran daerah akan dievaluasi kembali di APBD Perubahan 2021, namum harus didorong oleh perampingan birokrasi. Bahkan dari 35 OPD ia berencana merampingkan jumlah tersebut menjadi 16 OPD saja.
"Itu harus dilakukan supaya lebih efesien dan efektif. Pejabat strukturalnya benar-benar bekerja. Namun untuk mewujudkan itu tentu kami perlu dukungan dan doa dari masyarakat dan pihak terkait. Doakan niat baik ini bisa segera kami wujudkan," ungkapnya.
Minta Kepala Daerah Berkolaborasi Atasi Pandemi
Sebanyak 178 kepala daerah baru resmi menjabat kemarin (26/2). Setumpuk tugas berat sudah menanti. Salah satu prioritas adalah menekan persebaran Covid-19.
Sejumlah pihak meminta para gubernur, bupati, dan wali kota yang kemarin dilantik tidak larut dalam euforia. Mereka harus langsung bekerja. Apalagi, waktu yang dimiliki hanya sekitar empat tahun. Dirjen Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA. mengingatkan, janji-janji yang disampaikan selama kampanye harus djalankan.
’’Kami ingatkan, janji adalah utang,’’ ujarnya kemarin.
Safrizal juga mengingatkan terkait program yang menjadi prioritas nasional. Yakni, penanganan Covid-19 di daerah. Setidaknya ada tiga hal yang harus mendapat prioritas kepala daerah.
Pertama, memastikan program percepatan penanganan Covid-19 berjalan berkesinambungan dan kolaboratif. Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, penanganan Covid-19 tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Karena itu, dia meminta kepala daerah baru segera berkomunikasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).
’’Berkoordinasi juga dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, sektor swasta, hingga media,’’ imbuhnya. Selain memperkuat gerakan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak), upaya meningkatkan kemampuan 3T (testing, tracing, treatment) harus digenjot.
Prioritas kedua adalah pemulihan ekonomi. Dia mengakui, pandemi membuat daya beli masyarakat merosot. Karena itu, pemda perlu memantau dan menyiapkan jaring pengaman sosial.
’’Perhatikan juga ketersediaan bahan pokok, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta permasalahan sosial lain akibat pandemi,’’ tuturnya.
Terakhir, dia menekankan agar kepala daerah membantu memastikan kelancaran pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah masing-masing. Kepala daerah harus memastikan program vaksinasi berjalan sesuai timeline.
Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim mengatakan, para kepala daerah baru harus menyesuaikan diri dengan penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah pusat. Politikus PKB itu menambahkan, saat ini adalah masa yang genting dan krusial. Sebab, pemerintah tengah melaksanakan vaksinasi.
Kepala daerah harus melakukan pengawasan ketat terhadap masyarakat. Jangan sampai setelah divaksin, banyak yang tidak menjalankan protokol kesehatan (prokes). Jika prokes tidak dilaksanakan, vaksinasi akan sia-sia.
’’Berapa triliun anggaran yang terbuang sia-sia,’’ terang dia.
Pria kelahiran Semarang itu mengatakan, penanganan Covid-19 dan dampak ekonomi yang ditimbulkannya harus sejalan. Karena itu, kepala daerah harus fokus menangani Covid-19 dan dampak ekonominya.
Sementara itu, Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Penindakan Ipi Maryati Kuding mengingatkan kepala daerah yang baru saja dilantik agar mewujudkan janji kampanye. Khususnya yang terkait dengan tata kelola pemerintahan yang bersih. KPK, kata Ipi, berharap kepala daerah selalu memegang teguh integritas dan mengedepankan prinsip-prinsip good governance.
Ipi menjelaskan, KPK mendorong perbaikan tata kelola pemda yang transparan dan akuntabel. Salah satunya melalui implementasi delapan area intervensi sebagai fokus perbaikan. Yakni, sektor perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), penguatan aparat pengawas intern pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.
’’Delapan area intervensi itu dipetakan berdasar pengalaman KPK dalam menangani tindak pidana korupsi,’’ ujarnya kepada Jawa Pos (JPG). Menurut Ipi, delapan sektor tersebut merupakan titik rawan korupsi yang kerap dilakukan kepala daerah.
Sejak 2004–2020, sebanyak 125 kepala daerah ditangani KPK. Tahun ini, tepatnya pertengahan Februari, ada satu kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka. Yakni, Bupati Muara Enim Juarsah.
Dengan begitu, total KPK telah menetapkan 126 kepala daerah sebagai tersangka. Terdiri atas, 110 bupati/wali kota dan wakilnya serta 16 gubernur.
Ipi menjelaskan, ada beberapa modus korupsi yang dilakukan kepala daerah tersebut. Antara lain, terkait belanja daerah yang meliputi pengadaan barang dan jasa; pengelolaan kas daerah, hibah, dan bantuan sosial (bansos); pengelolaan aset, hingga penempatan modal pemda di BUMD atau pihak ketiga. Kemudian, korupsi pada sektor penerimaan daerah, baik pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan daerah dari pusat.
Ada pula modus korupsi di sektor perizinan. Mulai pemberian rekomendasi hingga penerbitan izin. Selanjutnya, benturan kepentingan serta penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi, dan promosi ASN di lingkungan pemerintahan. ’’KPK berharap para kepala daerah tidak lagi mengulang praktik korupsi tersebut,’’ tuturnya.
Ipi menambahkan, pihaknya mengajak kepala daerah menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. ’’Terutama pada masa pandemi saat ini, kepala daerah mestinya menciptakan inovasi bagi daerahnya demi kesejahteraan masyarakat,’’ terangnya.(sol/esi/wir/hsb/far/lum/tyo/c7/oni/ted)
