JAKARTA(RIAUPOS. CO) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan bahwa Indonesia akan segera melakukan tes cepat (rapid test) virus corona atau COVID-19 secara massal. Hal itu agar dapat mendeteksi lebih banyak kasus corona dalam waktu yang lebih singkat.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni segera meminta kepada semua lini pemerintahan untuk dapat membantu mengawal proses pengadaan dan pendistribusian alat rapid test masuk ke Indonesia. 

“Pengadaan alat rapid test ini merupakan pekerjaan besar yang harus dilakukan secara gotong royong. Sehingga Komisi III akan ikut mengawasi pihak yang menjadi rekanan, seperti polisi dan imigrasi, untuk bekerja optimal mengawal proyek ini,” ujar Sahrono kepada wartawan, Jumat (20/3)

Bukan hanya mengawal proses pendistribusian saja, Politikus Nasdem ini juga mengatakan, tetap butuh peran serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut mengawasi pengadaan alat rapid test ini, agar bisa mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hukum.

“KPK juga perlu diturunkan untuk mengawasi agar tidak terjadi penyelewengan karena program ini telah menyerap dana negara yang cukup besar, “katanya. 

Selain itu politikus Partai Nasdem ini meminta kepada pihak-pihak lain seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk dapat menjalankan kordinasi dengan baik dan benar sehingga kebijakan rapid test dapat dijalankan secara merata

“Kemenkes dan pemerintah daerah juga perlu turut berkordinasi dalam menyebarkan alat ini ke daerah-daerah sehingga publik bisa terlayani secara maksimal. Tidak boleh ada ego sektoral dalam menjalankan kebijakan ini,” tandasnya.

Diketahui, Presiden Jokowi meminta supaya jajarannya bisa menekan angka virus korona di Indonesia. Sehingga tidak makin bertambah banyak jumlah korbannya.

Sebelumnya, Jokowi meminta ‎segera lakukan rapid test (tes cepat) dengan cakupan yang lebih besar. Hal itu dilakukan supaya bisa menditeksi dini orang-orang yang terpapar virus corona.

“Agar deteksi dini kemungkinan indikasi awal seorang terpapar COVID-19 bisa kita lakukan,” ujar Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (19/3).

Presiden Jokowi juga meminta alat rapid test terus diperbanyak. Termasuk juga memperbanyak tempat-tempat untuk melakukan tes dan melibatkan banyak pihak.

“Seperti rumah sakit, baik pemerintah, milik BUMN, Pemda, rumah sakit milik TNI dan Polri, dan swasta, dan lembaga-lembaga riset dan pendidikan tinggi yang mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan,” ungkapnya.

Sumber:Jawapos. Com

Editor:Deslina

JAKARTA(RIAUPOS. CO) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan bahwa Indonesia akan segera melakukan tes cepat (rapid test) virus corona atau COVID-19 secara massal. Hal itu agar dapat mendeteksi lebih banyak kasus corona dalam waktu yang lebih singkat.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni segera meminta kepada semua lini pemerintahan untuk dapat membantu mengawal proses pengadaan dan pendistribusian alat rapid test masuk ke Indonesia. 

“Pengadaan alat rapid test ini merupakan pekerjaan besar yang harus dilakukan secara gotong royong. Sehingga Komisi III akan ikut mengawasi pihak yang menjadi rekanan, seperti polisi dan imigrasi, untuk bekerja optimal mengawal proyek ini,” ujar Sahrono kepada wartawan, Jumat (20/3)

Bukan hanya mengawal proses pendistribusian saja, Politikus Nasdem ini juga mengatakan, tetap butuh peran serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut mengawasi pengadaan alat rapid test ini, agar bisa mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hukum.

“KPK juga perlu diturunkan untuk mengawasi agar tidak terjadi penyelewengan karena program ini telah menyerap dana negara yang cukup besar, “katanya. 

Selain itu politikus Partai Nasdem ini meminta kepada pihak-pihak lain seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk dapat menjalankan kordinasi dengan baik dan benar sehingga kebijakan rapid test dapat dijalankan secara merata

“Kemenkes dan pemerintah daerah juga perlu turut berkordinasi dalam menyebarkan alat ini ke daerah-daerah sehingga publik bisa terlayani secara maksimal. Tidak boleh ada ego sektoral dalam menjalankan kebijakan ini,” tandasnya.

Diketahui, Presiden Jokowi meminta supaya jajarannya bisa menekan angka virus korona di Indonesia. Sehingga tidak makin bertambah banyak jumlah korbannya.

Sebelumnya, Jokowi meminta ‎segera lakukan rapid test (tes cepat) dengan cakupan yang lebih besar. Hal itu dilakukan supaya bisa menditeksi dini orang-orang yang terpapar virus corona.

“Agar deteksi dini kemungkinan indikasi awal seorang terpapar COVID-19 bisa kita lakukan,” ujar Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (19/3).

Presiden Jokowi juga meminta alat rapid test terus diperbanyak. Termasuk juga memperbanyak tempat-tempat untuk melakukan tes dan melibatkan banyak pihak.

“Seperti rumah sakit, baik pemerintah, milik BUMN, Pemda, rumah sakit milik TNI dan Polri, dan swasta, dan lembaga-lembaga riset dan pendidikan tinggi yang mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan,” ungkapnya.

Sumber:Jawapos. Com

Editor:Deslina