JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pemerintah mendukung adanya pengembangan industri di sektor telekomunikasi digital dengan cara mempermudah dan memfasilitasi berbagai hal yang dibutuhkan oleh perusahaan swasta. Hal tersebut disampaikan Rosarita Niken Widiastuti, Staf Khusus Menkominfo bidang IKP, Transformasi Digital dan Hubungan antar Lembaga saat menjadi narasumber diskusi virtual “Regulasi & Infrastruktur Digital” Indonesia Digital Conference (IDC) 2020, yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). Konferensi virtual akan berlangsung Selasa-Rabu, 15-16 Desember 2020.


Ia menyampaikan regulasi untuk perizinan penyelenggaraan telekomunikasi sebagai landasan pengembangan digital saat ini lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu lama.

“Mungkin dulu mencari izin butuh waktu lama, berbelit-belit, banyak orang, banyak meja. Tapi sekarang bahkan dari rumah pun bisa mengurus. Peraturan-peraturan akan disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi,” kata Rosarita Niken Widiastuti di Jakarta, Selasa (15/12/2020) dalam keterangan resmi yang diterima Riaupos.co.

Sesi diskusi yang dipandu Pemimpin Redaksi Republika Irfan Djunaidi juga menghadirkan narasumber Hazim Ahmadi (Senior Manager Infrastructure, Research, and Standardization Telkom) dan Jamalul Izza (Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia/APJII)

Menurut Niken, Kementerian Kominfo mendapatkan tugas untuk membuat regulasi terkait telekomunikasi maupun digitalisasi. Pembangunan infrastruktur baru yang direncanakan baru selesai 10 tahun, telah diperpendek menjadi paling lama 2-3 tahun.

Kominfo memiliki komitmen menggunakan masa pandemi COVID-19 sebagai momentum akselerasi digitalisasi dan meningkatkan budaya digital di tengah masyarakat dari berbagai.

“Tentunya Kominfo tidak bisa berjalan sendiri untuk perluasan infrastruktur digital. Kominfo menggandeng pihak-pihak swasta atau perusahaan telekomunikasi dalam rangka perluasan akses internet,” kata Niken.

Karena itu, kata Niken, Kominfo juga telah menyiapkan roadmap transformasi digital untuk berbagai sektor. Termasuk sektor publik, swasta, sosial, pendidikan, industri, perdagangan, dan lain-lain. Pemerintah berharap terjadi integrasi dalam proses digitalisasi yang dilakukan berbagai sektor.

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Jamalul Izza dalam sesi yang sama menjelaskan terjadi perubahan perilaku pengguna internet sejak awal pandemi.

“Mau tidak mau dari sisi gaya hidup berubah jadi serba digital. Kondisi pandemi ini dari sisi negatif, ada sisi positif,” kata Izza.

Dulu, kata Izza, tidak mudah untuk mengajak orang meeting atau belajar online. Tapi dengan kondisi sekarang ini orang lebih nyaman untuk belajar dan bekerja secara online. Ia mengatakan problem yang masih perlu diselesaikan pemerintah adalah permasalahan jaringan internet di Indonesia. Karena saat ini sebaran pengguna internet saat ini, masih didominasi masyarakat di Pulau Jawa, kemudian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.

Menurut Izza, masih terdapat sebanyak 12,548 desa yang belum memiliki akses internet, sementara 42,166 desa sudah memiliki akses internet.

“Namun desa yang sudah memperoleh akses internet masih perlu ditingkatkan kualitasnya,” katanya.

Saat ini, kata Izza, APJII juga mengembangkan program desa internet mandiri. Program ini sudah dimulai sejak 2019 sebelum pandemi. Begitu pula penggunaan untuk edukasi dan telemedik yang membutuhkan ketersediaan internet kualitas tinggi.

Hazim Ahmadi, Senior Manager Infrastructure, Research, and Standardization PT Telkom mengatakan infrastruktur digital menjadi tantangan selama pandemi 2020 ini karena terjadi perlambatan dalam investasi infrastruktur. Padahal ketersediaan infrastruktur yang memadai akan meningkatkan kapabilitas digital connectivity, layanan berkualitas dan jangkauan yang luas selama masa pandemi.

“Transformasi digital dipercepat pandemi di 2020 ini. Karena terjadi pergeseran. Semula belanja online didominasi kebutuhan sekunder, saat ini bergeser ke kebutuhan primer,” katanya.

IDC AMSI 2020 mendapat dukungan sponsor dari Telkomsel, BNI, BRI, PLN, BTN, Bank Mandiri, Astra, Gojek, Pertamina dan Astra Honda Motor.

IDC 2020 juga mendapat dukungan dari 14 kampus, masing-masing Universitas Mulawarman (Samarinda), Universitas Islam Malang (Malang), Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah (Surakarta), Prodi Ilmu Komunikasi FIS Universitas Negeri Gorontalo (Gorontalo), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (Aceh).

Kemudian Prodi Ilmu Komunikasi-Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta dan sejumlah Kampus di Jakarta seperti FISIP Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, FIKOM Universitas Prof. Dr. Moestopo-Beragama, Politeknik Negeri Media Kreatif, Universitas Pelita Harapan (UPH), Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP), Universitas Tarumanegara.

Editor: Eka G Putra

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pemerintah mendukung adanya pengembangan industri di sektor telekomunikasi digital dengan cara mempermudah dan memfasilitasi berbagai hal yang dibutuhkan oleh perusahaan swasta. Hal tersebut disampaikan Rosarita Niken Widiastuti, Staf Khusus Menkominfo bidang IKP, Transformasi Digital dan Hubungan antar Lembaga saat menjadi narasumber diskusi virtual “Regulasi & Infrastruktur Digital” Indonesia Digital Conference (IDC) 2020, yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). Konferensi virtual akan berlangsung Selasa-Rabu, 15-16 Desember 2020.


Ia menyampaikan regulasi untuk perizinan penyelenggaraan telekomunikasi sebagai landasan pengembangan digital saat ini lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu lama.

“Mungkin dulu mencari izin butuh waktu lama, berbelit-belit, banyak orang, banyak meja. Tapi sekarang bahkan dari rumah pun bisa mengurus. Peraturan-peraturan akan disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi,” kata Rosarita Niken Widiastuti di Jakarta, Selasa (15/12/2020) dalam keterangan resmi yang diterima Riaupos.co.

- Advertisement -

Sesi diskusi yang dipandu Pemimpin Redaksi Republika Irfan Djunaidi juga menghadirkan narasumber Hazim Ahmadi (Senior Manager Infrastructure, Research, and Standardization Telkom) dan Jamalul Izza (Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia/APJII)

Menurut Niken, Kementerian Kominfo mendapatkan tugas untuk membuat regulasi terkait telekomunikasi maupun digitalisasi. Pembangunan infrastruktur baru yang direncanakan baru selesai 10 tahun, telah diperpendek menjadi paling lama 2-3 tahun.

- Advertisement -

Kominfo memiliki komitmen menggunakan masa pandemi COVID-19 sebagai momentum akselerasi digitalisasi dan meningkatkan budaya digital di tengah masyarakat dari berbagai.

“Tentunya Kominfo tidak bisa berjalan sendiri untuk perluasan infrastruktur digital. Kominfo menggandeng pihak-pihak swasta atau perusahaan telekomunikasi dalam rangka perluasan akses internet,” kata Niken.

Karena itu, kata Niken, Kominfo juga telah menyiapkan roadmap transformasi digital untuk berbagai sektor. Termasuk sektor publik, swasta, sosial, pendidikan, industri, perdagangan, dan lain-lain. Pemerintah berharap terjadi integrasi dalam proses digitalisasi yang dilakukan berbagai sektor.

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Jamalul Izza dalam sesi yang sama menjelaskan terjadi perubahan perilaku pengguna internet sejak awal pandemi.

“Mau tidak mau dari sisi gaya hidup berubah jadi serba digital. Kondisi pandemi ini dari sisi negatif, ada sisi positif,” kata Izza.

Dulu, kata Izza, tidak mudah untuk mengajak orang meeting atau belajar online. Tapi dengan kondisi sekarang ini orang lebih nyaman untuk belajar dan bekerja secara online. Ia mengatakan problem yang masih perlu diselesaikan pemerintah adalah permasalahan jaringan internet di Indonesia. Karena saat ini sebaran pengguna internet saat ini, masih didominasi masyarakat di Pulau Jawa, kemudian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.

Menurut Izza, masih terdapat sebanyak 12,548 desa yang belum memiliki akses internet, sementara 42,166 desa sudah memiliki akses internet.

“Namun desa yang sudah memperoleh akses internet masih perlu ditingkatkan kualitasnya,” katanya.

Saat ini, kata Izza, APJII juga mengembangkan program desa internet mandiri. Program ini sudah dimulai sejak 2019 sebelum pandemi. Begitu pula penggunaan untuk edukasi dan telemedik yang membutuhkan ketersediaan internet kualitas tinggi.

Hazim Ahmadi, Senior Manager Infrastructure, Research, and Standardization PT Telkom mengatakan infrastruktur digital menjadi tantangan selama pandemi 2020 ini karena terjadi perlambatan dalam investasi infrastruktur. Padahal ketersediaan infrastruktur yang memadai akan meningkatkan kapabilitas digital connectivity, layanan berkualitas dan jangkauan yang luas selama masa pandemi.

“Transformasi digital dipercepat pandemi di 2020 ini. Karena terjadi pergeseran. Semula belanja online didominasi kebutuhan sekunder, saat ini bergeser ke kebutuhan primer,” katanya.

IDC AMSI 2020 mendapat dukungan sponsor dari Telkomsel, BNI, BRI, PLN, BTN, Bank Mandiri, Astra, Gojek, Pertamina dan Astra Honda Motor.

IDC 2020 juga mendapat dukungan dari 14 kampus, masing-masing Universitas Mulawarman (Samarinda), Universitas Islam Malang (Malang), Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah (Surakarta), Prodi Ilmu Komunikasi FIS Universitas Negeri Gorontalo (Gorontalo), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (Aceh).

Kemudian Prodi Ilmu Komunikasi-Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta dan sejumlah Kampus di Jakarta seperti FISIP Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, FIKOM Universitas Prof. Dr. Moestopo-Beragama, Politeknik Negeri Media Kreatif, Universitas Pelita Harapan (UPH), Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP), Universitas Tarumanegara.

Editor: Eka G Putra