JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Gerilya politik Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar untuk bisa mendapatkan kursi kuetua MPR periode 2019-2024 makin gencar. Politikus yang biasa disapa Cak Imin itu dikabarkan akan menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membicarakan keinginannya.

’’Soal kursi ketua MPR, Pak Muhaimin sendiri sudah menghadap Pak Ma’ruf Amin, mungkin juga sudah bicara dengan Pak Jokowi,’’ kata Ketua DPP PKB Lukman Edy di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019).

Menurut Lukman Edy, PKB mendukung penuh dan turut mendorong ketua umumnya itu agar terpilih menjadi Ketua MPR RI perioden depan. Karena itu, selain berkomunikasi kepada Jokowi, Cak Imin juga akan sowan ke semua ketua umum partai politik di koalisi Jokowi – Ma’ruf serta anggota DPD RI terpilih nanti.

’’Ini biasa sebagai seorang yang punya keinginan, sepenuhnya berhasil atau tidak itu tergantung keputusan Koalisi 01, plus dengan kelompok yang ada di DPD, dan Pak Jokowi sebagai tokoh sentralnya. Jadi semuanya perlu kami pertimbangkan secara matang,’’ jelas dia.

Lebih lanjut, Lukman juga menganggap penentuan ketua MPR RI tidak diatur dalam UU MD3. Pengaturannya selama ini berdasarkan pilihan secara voting oleh partai politik dan anggota DPD. Karena biasanya yang digunakan adalah sistem paket.

’’Faktanya seperti itu, ketika Pak Amien Rais jadi ketua MPR bukan sebagai partai pemenang pemilu nomor satu atau dua. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Taufik Kiemas, juga bukan berdasarkan apakah dia pemenang pemilu atau tidak. Kemudian Pak Zulkifli Hasan bukan juga,’’ kata dia.

Oleh karena itu, Lukman tak memungkiri jika komunikasi politik juga akan melibatkan partai di kubu oposisi. Namun Lukman mengaku pihaknya lebih memprioritaskan komunikasi politik di partai politik koalisi Jokowi – Ma’ruf.

’’Jadi nanti mekanismenya pasti nanti bicara dulu di koalisi 01, supaya 01 ini tetap solid, baru kemudian mengajak bicara yang lain. 01 sendiri enggak bisa jadi ketua MPR, karena suaranya enggak cukup kalau hanya 01, harus ngambil dari 02,’’ jelas Lukman.(gunawanwibisono)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Gerilya politik Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar untuk bisa mendapatkan kursi kuetua MPR periode 2019-2024 makin gencar. Politikus yang biasa disapa Cak Imin itu dikabarkan akan menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membicarakan keinginannya.

’’Soal kursi ketua MPR, Pak Muhaimin sendiri sudah menghadap Pak Ma’ruf Amin, mungkin juga sudah bicara dengan Pak Jokowi,’’ kata Ketua DPP PKB Lukman Edy di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019).

Menurut Lukman Edy, PKB mendukung penuh dan turut mendorong ketua umumnya itu agar terpilih menjadi Ketua MPR RI perioden depan. Karena itu, selain berkomunikasi kepada Jokowi, Cak Imin juga akan sowan ke semua ketua umum partai politik di koalisi Jokowi – Ma’ruf serta anggota DPD RI terpilih nanti.

’’Ini biasa sebagai seorang yang punya keinginan, sepenuhnya berhasil atau tidak itu tergantung keputusan Koalisi 01, plus dengan kelompok yang ada di DPD, dan Pak Jokowi sebagai tokoh sentralnya. Jadi semuanya perlu kami pertimbangkan secara matang,’’ jelas dia.

Lebih lanjut, Lukman juga menganggap penentuan ketua MPR RI tidak diatur dalam UU MD3. Pengaturannya selama ini berdasarkan pilihan secara voting oleh partai politik dan anggota DPD. Karena biasanya yang digunakan adalah sistem paket.

’’Faktanya seperti itu, ketika Pak Amien Rais jadi ketua MPR bukan sebagai partai pemenang pemilu nomor satu atau dua. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Taufik Kiemas, juga bukan berdasarkan apakah dia pemenang pemilu atau tidak. Kemudian Pak Zulkifli Hasan bukan juga,’’ kata dia.

Oleh karena itu, Lukman tak memungkiri jika komunikasi politik juga akan melibatkan partai di kubu oposisi. Namun Lukman mengaku pihaknya lebih memprioritaskan komunikasi politik di partai politik koalisi Jokowi – Ma’ruf.

’’Jadi nanti mekanismenya pasti nanti bicara dulu di koalisi 01, supaya 01 ini tetap solid, baru kemudian mengajak bicara yang lain. 01 sendiri enggak bisa jadi ketua MPR, karena suaranya enggak cukup kalau hanya 01, harus ngambil dari 02,’’ jelas Lukman.(gunawanwibisono)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Gerilya politik Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar untuk bisa mendapatkan kursi kuetua MPR periode 2019-2024 makin gencar. Politikus yang biasa disapa Cak Imin itu dikabarkan akan menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membicarakan keinginannya.

’’Soal kursi ketua MPR, Pak Muhaimin sendiri sudah menghadap Pak Ma’ruf Amin, mungkin juga sudah bicara dengan Pak Jokowi,’’ kata Ketua DPP PKB Lukman Edy di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019).

Menurut Lukman Edy, PKB mendukung penuh dan turut mendorong ketua umumnya itu agar terpilih menjadi Ketua MPR RI perioden depan. Karena itu, selain berkomunikasi kepada Jokowi, Cak Imin juga akan sowan ke semua ketua umum partai politik di koalisi Jokowi – Ma’ruf serta anggota DPD RI terpilih nanti.

’’Ini biasa sebagai seorang yang punya keinginan, sepenuhnya berhasil atau tidak itu tergantung keputusan Koalisi 01, plus dengan kelompok yang ada di DPD, dan Pak Jokowi sebagai tokoh sentralnya. Jadi semuanya perlu kami pertimbangkan secara matang,’’ jelas dia.

Lebih lanjut, Lukman juga menganggap penentuan ketua MPR RI tidak diatur dalam UU MD3. Pengaturannya selama ini berdasarkan pilihan secara voting oleh partai politik dan anggota DPD. Karena biasanya yang digunakan adalah sistem paket.

’’Faktanya seperti itu, ketika Pak Amien Rais jadi ketua MPR bukan sebagai partai pemenang pemilu nomor satu atau dua. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Taufik Kiemas, juga bukan berdasarkan apakah dia pemenang pemilu atau tidak. Kemudian Pak Zulkifli Hasan bukan juga,’’ kata dia.

Oleh karena itu, Lukman tak memungkiri jika komunikasi politik juga akan melibatkan partai di kubu oposisi. Namun Lukman mengaku pihaknya lebih memprioritaskan komunikasi politik di partai politik koalisi Jokowi – Ma’ruf.

’’Jadi nanti mekanismenya pasti nanti bicara dulu di koalisi 01, supaya 01 ini tetap solid, baru kemudian mengajak bicara yang lain. 01 sendiri enggak bisa jadi ketua MPR, karena suaranya enggak cukup kalau hanya 01, harus ngambil dari 02,’’ jelas Lukman.(gunawanwibisono)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Gerilya politik Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar untuk bisa mendapatkan kursi kuetua MPR periode 2019-2024 makin gencar. Politikus yang biasa disapa Cak Imin itu dikabarkan akan menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membicarakan keinginannya.

’’Soal kursi ketua MPR, Pak Muhaimin sendiri sudah menghadap Pak Ma’ruf Amin, mungkin juga sudah bicara dengan Pak Jokowi,’’ kata Ketua DPP PKB Lukman Edy di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019).

Menurut Lukman Edy, PKB mendukung penuh dan turut mendorong ketua umumnya itu agar terpilih menjadi Ketua MPR RI perioden depan. Karena itu, selain berkomunikasi kepada Jokowi, Cak Imin juga akan sowan ke semua ketua umum partai politik di koalisi Jokowi – Ma’ruf serta anggota DPD RI terpilih nanti.

’’Ini biasa sebagai seorang yang punya keinginan, sepenuhnya berhasil atau tidak itu tergantung keputusan Koalisi 01, plus dengan kelompok yang ada di DPD, dan Pak Jokowi sebagai tokoh sentralnya. Jadi semuanya perlu kami pertimbangkan secara matang,’’ jelas dia.

Lebih lanjut, Lukman juga menganggap penentuan ketua MPR RI tidak diatur dalam UU MD3. Pengaturannya selama ini berdasarkan pilihan secara voting oleh partai politik dan anggota DPD. Karena biasanya yang digunakan adalah sistem paket.

’’Faktanya seperti itu, ketika Pak Amien Rais jadi ketua MPR bukan sebagai partai pemenang pemilu nomor satu atau dua. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Taufik Kiemas, juga bukan berdasarkan apakah dia pemenang pemilu atau tidak. Kemudian Pak Zulkifli Hasan bukan juga,’’ kata dia.

Oleh karena itu, Lukman tak memungkiri jika komunikasi politik juga akan melibatkan partai di kubu oposisi. Namun Lukman mengaku pihaknya lebih memprioritaskan komunikasi politik di partai politik koalisi Jokowi – Ma’ruf.

’’Jadi nanti mekanismenya pasti nanti bicara dulu di koalisi 01, supaya 01 ini tetap solid, baru kemudian mengajak bicara yang lain. 01 sendiri enggak bisa jadi ketua MPR, karena suaranya enggak cukup kalau hanya 01, harus ngambil dari 02,’’ jelas Lukman.(gunawanwibisono)