PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah mengajukan izin pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari, Anggota Komisi V DPRD Riau Agung Nugroho meminta pembagian beban antara kabupaten/kota, dengan provinsi harus jelas.
Karena, dikatakan dia, jangan sampai PSBB diberlakukan, jumlah anggaran yang disediakan daerah dan provinsi tidak mampu menanggulangi masyarakat terdampak.
"Jadi beban tanggungan antara daerah (kota/kabupaten, red) dengan pemprov itu harus jelas. Berapa uang yang dianggarkan pemprov berapa yang dianggarkan kabupaten/kota. Kepala daerah jangan sampai dikejar-kejar masyarakat karena tidak mampu memberikan bantuan selama masa PSBB," ujar Agung kepada Riaupos.co, Senin (3/5/2020).
Ia sendiri mengaku bukan tidak mendukung adanya PSBB tingkat provinsi. Namun sebelum menimbulkan persoalan yang lebih berat, kajian penerapan PSBB harus sudah tuntas dan matang. Ia mencontohkan penerapan PSBB oleh Pemko Pekanbaru yang pada akhirnya mendapat keluhan dari banyak masyarakat.
Kepada pemerintah di kabupaten/kota, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau itu meminta agar menyelesaikan seluruh data masyarakat penerima bantuan. Mulai dari masyarakat miskin hingga rentan miskin. Karena ketika PSBB diterapkan, sudah pasti banyak warga yang kehilangan mata pencarian. Terutama pedagang kecil, ojek daring hingga buruh.
"Jangan sampai masyarakat menderita karena tidak bisa keluar rumah untuk cari makan. Maka semua harus diperhitungkan dengan matang. Berapa masyarakat yang ditanggung pemprov? Berapa yang ditanggung kabupaten/kota? Berapa uang yang disiapkan? Harus clear sebelum PSBB di terapkan," pungkasnya.
Laporan: Afiat Ananda (Pekanbaru)
Editor: Hary B Koriun
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah mengajukan izin pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari, Anggota Komisi V DPRD Riau Agung Nugroho meminta pembagian beban antara kabupaten/kota, dengan provinsi harus jelas.
Karena, dikatakan dia, jangan sampai PSBB diberlakukan, jumlah anggaran yang disediakan daerah dan provinsi tidak mampu menanggulangi masyarakat terdampak.
- Advertisement -
"Jadi beban tanggungan antara daerah (kota/kabupaten, red) dengan pemprov itu harus jelas. Berapa uang yang dianggarkan pemprov berapa yang dianggarkan kabupaten/kota. Kepala daerah jangan sampai dikejar-kejar masyarakat karena tidak mampu memberikan bantuan selama masa PSBB," ujar Agung kepada Riaupos.co, Senin (3/5/2020).
Ia sendiri mengaku bukan tidak mendukung adanya PSBB tingkat provinsi. Namun sebelum menimbulkan persoalan yang lebih berat, kajian penerapan PSBB harus sudah tuntas dan matang. Ia mencontohkan penerapan PSBB oleh Pemko Pekanbaru yang pada akhirnya mendapat keluhan dari banyak masyarakat.
- Advertisement -
Kepada pemerintah di kabupaten/kota, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau itu meminta agar menyelesaikan seluruh data masyarakat penerima bantuan. Mulai dari masyarakat miskin hingga rentan miskin. Karena ketika PSBB diterapkan, sudah pasti banyak warga yang kehilangan mata pencarian. Terutama pedagang kecil, ojek daring hingga buruh.
"Jangan sampai masyarakat menderita karena tidak bisa keluar rumah untuk cari makan. Maka semua harus diperhitungkan dengan matang. Berapa masyarakat yang ditanggung pemprov? Berapa yang ditanggung kabupaten/kota? Berapa uang yang disiapkan? Harus clear sebelum PSBB di terapkan," pungkasnya.
Laporan: Afiat Ananda (Pekanbaru)
Editor: Hary B Koriun
