PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menargetkan angka kemiskinan turun dari sekitar 3,1 persen menjadi 2 persen dalam tiga tahun ke depan. Target tersebut disiapkan untuk membalik tren peningkatan angka kemiskinan yang terjadi dalam lima tahun terakhir.

Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan, upaya tersebut membutuhkan program yang terarah serta kolaborasi berbagai pihak. Pemko Pekanbaru akan memusatkan program pengentasan kemiskinan pada tiga kecamatan yang memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi.

“Karena ada tiga kecamatan yang tingkat kemiskinannya tinggi. Program-program kita fokuskan ke situ,” kata Markarius Anwar usai mengikuti Forum Group Discussion (FGD) Penurunan Kemiskinan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Jumat (11/9).

Menurut Markarius, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam mengentaskan kemiskinan. Program Pemko perlu disinergikan dengan berbagai stakeholder agar bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

Salah satu upaya yang disiapkan adalah menyinkronkan program Pemko Pekanbaru dengan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta lembaga lainnya. Bantuan yang berasal dari zakat, wakaf maupun sedekah dinilai tidak seluruhnya harus bersifat konsumtif.

Sebagian bantuan, kata Markarius, dapat diarahkan menjadi bantuan produktif bagi masyarakat yang memiliki potensi mengembangkan usaha. Dengan demikian, bantuan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dapat menjadi modal meningkatkan pendapatan keluarga.

“Warga miskin dibantu bisa untuk modal usaha, sehingga mereka bisa berusaha. Tapi tentu perlu kolaborasi dengan stakeholder. Kalau diberi bantuan oleh BAZNAS, harus ada pendampingan dari dinas koperasi. Ini baru bisa berhasil, kalau sendiri-sendiri tentu tidak kuat,” jelasnya.

Ia menekankan, bantuan modal perlu disertai pendampingan agar usaha penerima manfaat dapat berjalan dan berkembang. Pendampingan dapat dilakukan perangkat daerah sesuai bidang dan kebutuhan usaha masyarakat.

Markarius menilai pola tersebut penting agar program penanggulangan kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinkronisasi data, program, bantuan dan pendampingan diharapkan membuat intervensi kepada masyarakat miskin lebih tepat sasaran.

Pemko Pekanbaru menargetkan angka kemiskinan berkurang 1,1 persen dalam tiga tahun mendatang. Dari sekitar 3,1 persen, angka tersebut ditargetkan menjadi 2 persen.

“Dari angka kemiskinan 3,1 ke 2 persen target kita. Ada target 1,1 persen yang harus kita turunkan, dan itu bukan hal yang mudah. Karena lima tahun terakhir itu trennya kan naik, bagaimana kita mengubah tren ini,” pungkasnya.(ilo)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menargetkan angka kemiskinan turun dari sekitar 3,1 persen menjadi 2 persen dalam tiga tahun ke depan. Target tersebut disiapkan untuk membalik tren peningkatan angka kemiskinan yang terjadi dalam lima tahun terakhir.

Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan, upaya tersebut membutuhkan program yang terarah serta kolaborasi berbagai pihak. Pemko Pekanbaru akan memusatkan program pengentasan kemiskinan pada tiga kecamatan yang memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi.

“Karena ada tiga kecamatan yang tingkat kemiskinannya tinggi. Program-program kita fokuskan ke situ,” kata Markarius Anwar usai mengikuti Forum Group Discussion (FGD) Penurunan Kemiskinan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Jumat (11/9).

Menurut Markarius, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam mengentaskan kemiskinan. Program Pemko perlu disinergikan dengan berbagai stakeholder agar bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

Salah satu upaya yang disiapkan adalah menyinkronkan program Pemko Pekanbaru dengan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta lembaga lainnya. Bantuan yang berasal dari zakat, wakaf maupun sedekah dinilai tidak seluruhnya harus bersifat konsumtif.

Sebagian bantuan, kata Markarius, dapat diarahkan menjadi bantuan produktif bagi masyarakat yang memiliki potensi mengembangkan usaha. Dengan demikian, bantuan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dapat menjadi modal meningkatkan pendapatan keluarga.

“Warga miskin dibantu bisa untuk modal usaha, sehingga mereka bisa berusaha. Tapi tentu perlu kolaborasi dengan stakeholder. Kalau diberi bantuan oleh BAZNAS, harus ada pendampingan dari dinas koperasi. Ini baru bisa berhasil, kalau sendiri-sendiri tentu tidak kuat,” jelasnya.

Ia menekankan, bantuan modal perlu disertai pendampingan agar usaha penerima manfaat dapat berjalan dan berkembang. Pendampingan dapat dilakukan perangkat daerah sesuai bidang dan kebutuhan usaha masyarakat.

Markarius menilai pola tersebut penting agar program penanggulangan kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinkronisasi data, program, bantuan dan pendampingan diharapkan membuat intervensi kepada masyarakat miskin lebih tepat sasaran.

Pemko Pekanbaru menargetkan angka kemiskinan berkurang 1,1 persen dalam tiga tahun mendatang. Dari sekitar 3,1 persen, angka tersebut ditargetkan menjadi 2 persen.

“Dari angka kemiskinan 3,1 ke 2 persen target kita. Ada target 1,1 persen yang harus kita turunkan, dan itu bukan hal yang mudah. Karena lima tahun terakhir itu trennya kan naik, bagaimana kita mengubah tren ini,” pungkasnya.(ilo)