PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Memasuki musim hujan, ancaman banjir kembali membayangi warga Kota Pekanbaru. Wali Kota Agung Nugroho menegaskan bahwa pemerintah kota sedang memfokuskan langkah antisipasi dengan memperbarui masterplan drainase yang dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.
Agung mengungkapkan, persoalan banjir sudah lama menjadi pembahasan. Sejak dirinya masih duduk sebagai anggota DPRD Riau, masterplan drainase pernah dibahas, namun implementasinya terkendala anggaran. “Dulu sudah ada masterplan drainase dan banjir, tapi tidak bisa dijalankan karena tidak ada anggaran. Karena itu saya sampaikan, harus ada keputusan wali kota untuk menuntaskan masalah banjir dengan penganggaran maksimal,” jelasnya.
Menurutnya, target penyelesaian banjir dalam satu tahun kepemimpinannya harus disesuaikan. Saat resmi menjabat pada Maret lalu, kondisi lapangan menunjukkan masterplan lama sudah tidak bisa dipakai. “Hampir 90 persen drainase di kota ini tersumbat. Buktinya, setiap hujan selalu muncul genangan, dan saat kering pun air masih tertahan. Karena itu masterplan harus diperbarui,” tegasnya.
Selain peran pemerintah, Agung juga mengajak masyarakat ikut serta melalui gotong royong membersihkan drainase. “Pemerintah akan menyiapkan alat berat jika diperlukan. Tetapi warga bisa berperan menjaga kebersihan saluran. Kalau ada infrastruktur yang perlu diganti, seperti box culvert, itu tentu menjadi tanggung jawab pemerintah,” ujarnya.
Hingga kini, Pemko Pekanbaru telah menangani lebih dari 1.000 titik rawan banjir di berbagai kawasan. Upaya ini akan dilanjutkan seiring dengan pembaruan masterplan drainase agar solusi jangka panjang bisa diwujudkan.
Sementara itu, Dinas Sosial Pekanbaru juga memberi perhatian kepada warga terdampak banjir dengan menyalurkan bantuan. “Pemerintah tentu hadir untuk masyarakat yang terkena dampak,” kata Kepala Dinsos Pekanbaru, Zulfahmi Adrian.(ali/ilo)
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Memasuki musim hujan, ancaman banjir kembali membayangi warga Kota Pekanbaru. Wali Kota Agung Nugroho menegaskan bahwa pemerintah kota sedang memfokuskan langkah antisipasi dengan memperbarui masterplan drainase yang dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.
Agung mengungkapkan, persoalan banjir sudah lama menjadi pembahasan. Sejak dirinya masih duduk sebagai anggota DPRD Riau, masterplan drainase pernah dibahas, namun implementasinya terkendala anggaran. “Dulu sudah ada masterplan drainase dan banjir, tapi tidak bisa dijalankan karena tidak ada anggaran. Karena itu saya sampaikan, harus ada keputusan wali kota untuk menuntaskan masalah banjir dengan penganggaran maksimal,” jelasnya.
Menurutnya, target penyelesaian banjir dalam satu tahun kepemimpinannya harus disesuaikan. Saat resmi menjabat pada Maret lalu, kondisi lapangan menunjukkan masterplan lama sudah tidak bisa dipakai. “Hampir 90 persen drainase di kota ini tersumbat. Buktinya, setiap hujan selalu muncul genangan, dan saat kering pun air masih tertahan. Karena itu masterplan harus diperbarui,” tegasnya.
Selain peran pemerintah, Agung juga mengajak masyarakat ikut serta melalui gotong royong membersihkan drainase. “Pemerintah akan menyiapkan alat berat jika diperlukan. Tetapi warga bisa berperan menjaga kebersihan saluran. Kalau ada infrastruktur yang perlu diganti, seperti box culvert, itu tentu menjadi tanggung jawab pemerintah,” ujarnya.
Hingga kini, Pemko Pekanbaru telah menangani lebih dari 1.000 titik rawan banjir di berbagai kawasan. Upaya ini akan dilanjutkan seiring dengan pembaruan masterplan drainase agar solusi jangka panjang bisa diwujudkan.
Sementara itu, Dinas Sosial Pekanbaru juga memberi perhatian kepada warga terdampak banjir dengan menyalurkan bantuan. “Pemerintah tentu hadir untuk masyarakat yang terkena dampak,” kata Kepala Dinsos Pekanbaru, Zulfahmi Adrian.(ali/ilo)
