SELAT PANJANG (RIAUPOS.CO) – Anggota baru KPU Kepulauan Meranti telah resmi dilantik, di mana dua komisioner lama terpilih kembali, sementara tiga komisioner lainnya merupakan wajah baru dalam tubuh KPU.
Pelantikan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti 2024-2029 dipimpin Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari melalui zoom meeting, Senin (22/4) dengan dihadiri anggota KPU Riau.
Hasyim berpesan kepada anggota KPU yang baru dilantik untuk bekerja berdasarkan aturan perundang-undangan dan Peraturan KPU, Bawaslu dan DKPP. Memahami sifat dan karakteristik kelembagaan KPU yang bersifat nasional dan hirarkis serta mampu menjadi pemimpin kepemiluan di daerah masing-masing.
Hasyim juga berharap agar anggota KPU yang baru dilantik untuk segera menyesuaikan diri dengan tahapan yang berjalan dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
Kehadiran dua komisioner lama yang terpilih kembali diharapkan dapat memberikan kontinuitas dan kestabilan dalam menjalankan fungsi KPU.
Sementara itu, kehadiran tiga komisioner baru membawa harapan akan adanya inovasi, semangat baru dan perspektif yang beragam dalam menyelenggarakan proses pemilihan umum di daerah tersebut.
Ini menandai langkah awal dalam menjalankan tugas-tugas KPU di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan komposisi tim yang baru.
Adapun komposisi anggota komisioner KPU Kepulauan Meranti yang telah dibentuk Ketua Katmuji,Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) Hanafi, Divisi Hukum dan Pengawasan Husni Setiawan, Divisi Perencanaan Data dan Informasi Juanda serta Divisi Teknis Penyelenggaraan Romi Indra.
Ketua KPU Meranti Katmuji mengatakan, saat ini pihaknya menghadapi dua tahapan yang bersamaan, yakni tahapan Pemilu 2024 yaitu tahapan penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi dan tahapan Pilkada serentak nasional 2024 yang saat ini memasuki tahapan rekrutmen Badan Adhoc PPK dan PPS.
Meskipun belum ada anggaran hibah dari pemerintah setempat, KPU tetap melaksanakan
tahapan pilkada. Hal ini menunjukkan komitmen dan tanggung jawab KPU dalam menyelenggarakan proses demokrasi yang adil dan transparan, meskipun menghadapi tantangan finansial.(gem)
