BHATIN SOLAPAN (RIAUPOS.CO) – Kendati Pemerintah Kabupaten Bengkalis mampu menekan angka prevalesi tengkes (stunting) di 2021 sebesar 13,5 persen dari 21,9 persen, namun kondisi itu harus terus ditekan Pemkab Bengkalis, karena angkanya di 2023 lalu baru mencapai 8,3 persen.
“Meski demikian kami sangat mengapresiasi langkah yang diambil oleh Pemkab Bengkalis dalam menekan angka prevalesi tengkes. Karena ini bukan hal yang mudah, tapi perlu kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan untuk saling bahu-membahu, bersinergi untuk hasil yang maksimal,” ujar Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo saat mengikuti Gebyar audit Kasus Stunting (AKS) Riau 2024 yang dipusatkan di Kampar melalui virtual, dan diikuti Wabup Bengkalis Bagus Santoso di Kantor Camat Bhatin Solapan, Selasa (5/3).
Hasto menyebutkan, Kabupaten Bengkalis di 2023 lalu, tingkat pencapaian prevalensi tengkes sebesar 8,4 persen. Di mana artinya Pemkab Bengkalis telah mampu menekan 13,5 persen dari 21,9 persen di 2021.
“Makanya tahun ini kami mengharapkan Pemkab Bengkalis mampu kembali menekan angka prevalensi tengkes dengan capaian yang lebih baik lagi, sampai ke titik nol,” harapnya.
Sementara itu, Wabup Bagus Santoso saat dialog bersama Kepala BKKBN RI dalam acara Gebyar Audit Kasus Stunting (AKS) Riau menyebutkan, saat ini kepala desa sudah bisa menggunakan anggaran dana program Bermasa, untuk memberikan makanan tambahan (PMT).
“Kami juga menjadikan seluruh kepala desa serta lurah sebagai bapak asuh anak tengkes di wilayah kerjanya masing-masing. Setelah itu kepala desa dan lurah bekerja sama dengan Puskesmas, telah menetapkan menu yang harus diberikan kepada sasaran setiap harinya sebanyak 2 kali, yakni siang dan malam, yang di antar langsung oleh petugas ke rumah sasaran selama 3 bulan,” ujarnya.
Bagus menjelaskan, setelah 3 bulan nantinya, akan dilakukan evaluasi terhadap status gizi pada sasaran tersebut. Sampai saat ini, sebanyak 1.039 anak tengkes telah diberikan PMT, melalui program bapak asuh anak stunting oleh seluruh kepala desa dan lurah.
Ia menyebutkan, Pemkab Bengkalis telah menetapkan sebanyak 12 desa lokasi fokus (Lokus) penanganan tengkes, 6 desa di antaranya berada di Kecamatan Bathin Solapan untuk AKS 2024 ini.
“Adapun jumlah sasaran yang akan dilakukan audit kasus tengkes, terdiri dari Catin sebanyak 3 orang, ibu hamil sebanyak 17 orang, ibu pasca bersalin sebanyak 10 orang, Baduta 30 orang dan pelaksanaan pelayanan KB (pemasangan alat kontrasepsi) kepada 40 orang,” ujar Bagus.
Ia mengungkapkan, pihaknya juga memiliki komitmen yang tinggi, agar anak-anak yang tengkes dapat diintervensi sehingga berubah status gizinya menjadi normal.
“Ya, sudah kita berdayakan semua sumberdaya yang ada, baik melalui PMT maupun program kegiatan intervensi lainnya. Dan yang tak kalah pentingnya, upaya-upaya pencegahan tengkes dari hulu, harus terlaksana secara baik, masiv dan sistematis, mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, terutama 1.000 hari kehidupan pertama yang benar-benar harus dipastikan mendapatkan perhatian,” ujar Bagus.
Ia menambahkan, jika hasil rekomendasi dan hasil Audit Kasus Stunting ini, tentunya memiliki makna serta nilai yang sangat strategis. Dari hasil evaluasi nantinya akan diketahui bersama faktor-faktor determinan apa saja yang memicu terjadinya tengkes, sehingga ini akan menjadi acuan dasar penyusunan kebijakan daerah untuk ke depannya agar kasus serupa tidak kembali terjadi.(ade)
Laporan Abu Kasim, Bhatin Solapan
