PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Penghitungan suara Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Riau Daerah Pemilihan (Dapil) 8 (Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi) belum tuntas. Tapi, dari data suara masuk tercatat 56,03 persen yang ditampilkan di laman resmi KPU pemilu2024.kpu.go.id, Rabu (28/2), pukul 14.00 WIB, tiga petahana terlihat berpeluang duduk kembali.
Mereka adalah Ade Agus Hartanto dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Manahara Napitupulu dari Partai Demokrat, dan Mardianto dari Partai Amanat Nasional (PAN). Ketiganya, berpeluang meraih kursi dari delapan kursi yang tersedia di dapil ini. Namun, caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dodi Nefeldi SPBU meraih suara tertinggi di dapil ini yakni 14.449 suara.
Ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperlihatkan dominasinya. Dengan suara yang masuk di 1.320 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari total 2.356 TPS di dapil ini, PDIP unggul dengan raihan 19,18 persen suara setelah meraup 33.540 suara.
PDIP pun masih berpeluang merebut dua kursi di dapil Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi ini. Maka dua peraih suara teratas di partai berlambang Banteng ini yakni Dodi Nefeldi SPBU dan Chandra Saragih yang meraih 5.684 suara berpeluang duduk di DPRD Riau tersebut.
Pada Pileg 2019 lalu, Golkar sukses merebut dua kursi. Namun dari data sementara saat di Pileg 2024 tahun ini, Golkar harus terlempar ke posisi kelima dengan 17.378 suara (9,94 persen). Caleg peraih suara tertinggi di Partai Golkar saat ini adalah Wisma Happy yang baru mengemas 3.775 suara.
Posisi kedua suara partai terbanyak Pileg 2024 dapil ini adalah Partai Gerindra yang meraih 23.257 suara (13,3 persen). Zulhendri berada posisi teratas di Gerindra dengan raihan 5.682 suara. Adapun posisi ketiga dan keempat bercokol PKB dan Nasdem.
PKB yang sementara mengemas 20.860 atau 11,93 persen suara berpeluang mendudukkan Ade Agus Hartanto yang meraih suara signifikan 13.819. Sementara Nasdem sedikit di bawah dengan catatan 19.693 suara (11,26 persen ), Daniel Eka Perdana yang meraih 11.758 suara sebagai andalannya.
Adapun di posisi keenam, tepat di bawah Golkar ada Partai Demokrat yang meraih 16.840 suara (9,63 persen). Manahara Napitupulu yang mengumpulkan 10.298 suara berpeluang kembali duduk. Sementara itu di posisi ketujuh, Mardianto bersaing ketat dengan caleg PAN lainnya. Mardianto unggul tipis dengan 6.685 suara, menyusul suara PAN yang sejauh ini meraih 16.120 suara (9,22 persen).
Berdasarkan penghitungan sementara Sirekap, Mardianto hanya terpaut 13 suara dari Dodi Irawan. Ketatnya perolehan suara dua caleg PAN ini masih mungkin terjadi perubahan. Karena penghitungan baru 56,03 persen TPS.
Adapun partai ke delapan yang meraih suara terbanyak di dapil ini adalah PKS. Lewat data sementara KPU ini, PKS meraih 9.818 suara (5,61 persen). Jika PDIP gagal mengklaim dua kursi, maka caleg PKS Rizal Zamzami yang meraih 4.812 suara berpeluang duduk di DPRD Riau.
Pengamat Politik Universitas Riau Dr Belli Nasution mengingatkan para anggota DPRD Riau terpilih nantinya untuk kembali ‘’berpijak ke bumi’’. Selama kampanye ada janji-janji politik, semakin banyak maka makin banyak kerja yang menunggu. Terlebih yang baru duduk, harus segera menyesuaikan, mempelajari cara kerja sebagai wakil rakyat.
‘’Ingat dulu janji-janji politik saat kampanye. Perjuangkan, buktikan diri. Harus perjuangkan, konsisten, dan betul-betul diwujudkan. Apalagi yang baru, pasti menyesuaikan diri dulu di parlemen,’’ ujarnya.
Dipilih oleh belasan ribu dan mewakili ratusan ribu masyarakat, duduk sebagai anggota DPRD Riau menurut Belli, bukan ajang coba-coba. ‘’Jangan setelah duduk di dewan, keenakan, lalu lupa. Yang sudah pernah duduk sebelumnya, perbaiki lagi kinerja. Hubungan yang selama ini mungkin ada yang kurang baik, diperbaiki untuk menunjang pencapaian janji-janji politik kepada masyarakat,’’ kata dia.
Apalagi, kata Belli, anggota DPRD Riau mewakili wilayah heterogen seperti Pekanbaru, ketika ada tekad untuk memperbaiki kota ini lewat legislatif, maka perjuangkanlah sekuat tenaga. Dirinya mengingatkan, warga kota kritis, terdidik, lebih baik, dan dapat informasi lebih cepat.
‘’Kita misalkan, anggota DPRD Riau di Pekanbaru ini langsung bersentuhan langsung dengan warganya. Ketika tak ada perubahan, apalagi Pekanbaru ini mudah kita lihat. Ketika tidak ada yang berubah langsung nampak,’’ ungkapnya.
Belli menyebutkan, jika mengikuti etika politik, karier politik seorang politisi itu harus konsisten. Kalau dia berangkat dari Kota Pekanbaru misalnya, maka perjuangkanlah. Ketika berhasil sebagai seorang legislator, baru bisa lanjut mendaftar jadi wali kota.
Belli melihat ada fenomena di mana status anggota DPRD Riau seperti batu loncatan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dirinya menyarankan agar wakil rakyat ini duduk dulu, perjuangkan dulu dapil masing-masing di musim pertama ini. ‘’Jangan cepat meloncat, apalagi yang baru naik kelas dari kabupaten. Tunjukkan dulu kinerja, perjuangkan wilayah yang diwakili,’’ ujarnya.
Pada dasarnya DPRD kabupaten dan kota adalah wakil rakyat di kecamatan karena mereka mewakili masyarakat dari beberapa kecamatan saja. Maka ketika duduk di DPRD provinsi, itu baru wakil rakyat dari satu kabupaten.
Bahkan yang sudah dua periode pun, kata dia, harus lihat-lihatlah dulu. Apa yang sudah dibuat. Berubah tidak wilayah yang diwakili. Terlihat dulu kinerjanya karena modalnya adalah hasil kerjanya. Maka kalau benar sudah bagus misalnya Kota Pekanbaru, yang diperjuangkan lewat undang-undang dan aturan yang memihak kepada daerah pemilihannya, barulah mengubah haluan karier.
‘’Jadi, jangan loncat-loncat. Begitu duduk, sudah terkenal, belum apa-apa, lalu daftar lagi (jadi kepala daerah). Berhasil dululah sesuai janji politik. Otomatis masyarakat melihat, tidak modal populer saja lalu maju,’’ tutur Belli.(end)
