JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali di 2.143 TPS. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja juga menyebutkan adanya pemilih yang mencoblos di satu wilayah, namun tidak memiliki KTP di wilayah tersebut.
Hanya, Bagja belum bisa menyebutkan di mana saja TPS dan wilayah yang dimaksud. Bagja mengungkapkan, temuan tersebut merupakan kritik bagi KPU dan pengawas. Sebab, hal itu mestinya tidak boleh terjadi. ”Yang menurut aturan tidak boleh ya, tidak boleh,” kata Bagja di kantornya kemarin.
Mengenai protes kubu 1 dan 3 terkait sistem TI KPU, Bagja menyatakan bahwa pihaknya tengah menggodok persoalan tersebut dan memberikan saran perbaikan kepada KPU. Dia pun meyakini KPU akan terbuka untuk melakukan audit sistem online tersebut. ”Saya yakin Mas Hasyim (Asy’ari, ketua KPU) dkk terbuka untuk diaudit,” paparnya.
Sederet kejanggalan sistem teknologi dan informasi (TI) di situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD terus bereaksi. Mereka kompak mempertanyakan kredibilitas dan reliabilitas sistem real count online tersebut.
Deputi Hubungan Antarlembaga Timnas Amin Putra Jaya Husain mengungkapkan, pihaknya mendapati keanehan baru di sistem online KPU. Yakni, berkurangnya jumlah suara 1 di tabulasi data pemilu2024.kpu.go.id.
Dia menjelaskan, awalnya jumlah suara nasional pasangan Amin pada Kamis (15/2) pukul 19.30.24 di sistem tersebut sebanyak 13.243.659 suara atau 31,97 persen.
Sementara suara paslon nomor urut 2 sebesar 21.362.432 suara atau 51,63 persen. Kemudian, suara nomor urut 3 sebanyak 6.765.067 atau 16,4 persen.
Namun, 30 menit setelahnya, suara nasional Pilpres 2024 tersebut berubah. Suara pasangan Amin berkurang 3.411.646 menjadi 9.832.013 suara (25,59 persen). Sementara suara 2 naik menjadi 21.708.715 suara (56,51 persen). Begitu pula suara 3 yang naik menjadi 6.874.062 suara (17,89 persen).
Menurut Putra, berkurangnya suara Amin dalam tabulasi data itu sangat tidak wajar. Sebab, dalam tabulasi umumnya tidak terjadi pengurangan suara. Melainkan penambahan suara. ”Karena tabulasi itu adalah data dari TPS (Tempat Pemungutan Suara). Data (TPS) dari seluruh Indonesia dimasukkan melalui tabulasi,” ujarnya.
Tadi malam pukul 21.00 WIB, penelusuran Jawa Pos (JPG)menemukan suara yang sempat hilang itu telah kembali. Per 17.30 kemarin (16/2), di laman pemilu2024.kpu.go.id tercatat pasangan 1 (Anies-Muhaimin) meraup 16.095.885 (24,94 persen). Pasangan (Prabowo-Gibran) mendapatkan 36.827.806 (57,06 persen), dan pasangan 3 (Ganjar-Mahfud) mengantongi 11.615.146 (18 persen).
Di pihak kubu 3, Deputi Kanal Media Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Karaniya Dharmasaputra menyebut tidak semestinya kejanggalan sistem TI KPU, terutama aplikasi Sirekap, terjadi. Karaniya menyebut masifnya temuan perbedaan jumlah suara antara tabulasi dan dokumen pendukung C1 hasil merupakan hal yang semestinya dapat dihindari.
Sebab, menurut dia, pemanfaatan teknologi OCR (optical character recognition) dan OMR (optical mark recognition) bukan hal baru di Indonesia. Di level swasta, teknologi digital itu sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. ”Kami melihat ada banyak sekali kejanggalan yang seharusnya tidak terjadi, apalagi di level negara,” ungkapnya.
Karaniya juga mempertanyakan situs KPU yang sempat down seharian saat hari H pencoblosan. Menurut dia, hal itu semestinya bisa diantisipasi untuk event sebesar pemilu. Antisipasi tersebut bisa dilakukan dengan menerapkan disaster recovery protocol yang berfungsi untuk mem-back up sistem utama ketika terjadi down atau overload.
Selain mendesak dilakukannya audit TI KPU oleh pihak independen, TPN Ganjar-Mahfud juga mendorong DPR untuk meminta pertanggungjawaban KPU atas masalah-masalah TI yang terjadi belakangan ini. Terlebih, bukti-bukti kejanggalan dan keanehan sudah bertebaran di media sosial (medsos) dan menjadi perhatian banyak pihak.
Keanehan yang terus bermunculan itu mendorong berbagai pihak untuk mendalami asal internet protocol (IP) yang digunakan KPU. Dari hasil penelusuran Jawa Pos melalui metode terbuka, IP address situs pemilu2024.kpu.go.id adalah 47.246.50.79 dengan CNAME (canonical name) pemilu2024.kpu.go.id.w.cdngslb.com.
Ketika ditelusuri lebih lanjut, posisi server domain itu menggunakan layanan cloud provider (komputasi awan) Alibaba Cloud yang berlokasi di Paris dengan penyedia layanan internet (ISP) bernama Zhejiang Taobao Network Co., Ltd.
Sementara IP address sirekap-web.kpu.go.id adalah 170.33.97.36 memiliki CNAME 4w4kpyk1tqp8s14z.aliyunddos0010.com. Posisinya berada di Singapura. IP tersebut juga bagian dari layanan Alibaba Cloud dengan ISP bernama Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited.
Sementara itu, Jawa Pos telah mencoba meminta klarifikasi KPU terkait informasi terbuka tersebut. Namun, Komisioner KPU Idham Holik belum memberikan jawaban terkait pertanyaan seputar IP address dan layanan cloud luar negeri itu.
Dari Sragen, Jawa Tengah, Aliansi Masyarakat Madani (AMM) Sragen menyebut adanya penggelembungan di 115 TPS. Mereka mengklaim penggelembungan itu dinilai menguntungkan pasangan 02 dan 03.
Dikutip dari Jawa Pos Radar Solo, Ketua AMM Sragen Eko Wijiono memberikan contoh pasangan 02 di TPS 002 Kelurahan Kragilan, Kecamatan Gemolong, mendapat 752 suara. Padahal, jumlah DPT hanya 246. Selain itu, di data C1 hanya 70 suara.
”Kami ada ratusan data semacam ini. Padahal, nggak mungkin di Sragen dapat lebih dari 300,” ujar Eko.
Untuk sementara, lanjut Eko, dugaan penggelembungan suara itu terdata di 115 TPS di Kabupaten Sragen. Lebih lanjut diungkapkan Eko, dugaan penggelembungan suara banyak terjadi di atas pukul 00.00.
Dia menegaskan, hal ini bukan sekadar isu pelanggaran. Namun, fakta pelanggaran lantaran terbukti adanya perbedaan dengan hasil penghitungan di TPS.
Apakah sudah melapor ke Bawaslu Sragen? Eko mengatakan belum. Alasannya, dia meragukan kompetensi anggota Bawaslu dan jajarannya.
Ketua KPU Sragen Prihantoro menuturkan belum menerima laporan dugaan penggelembungan suara di TPS seperti yang dituduhkan AMM. Diterangkan Prihantoro, surat suara paslon di setiap TPS dibuka dan dihitung serta bisa dipertanggungjawabkan.
Saat rapat pleno di panitia pemilihan kecamatan (PPK), ada saksi dari masing-masing parpol. ”Prosesnya terbuka kok. Kalau ada dugaan penggelembungan suara, bisa ditanyakan di rapat pleno PPK,” tegas Prihantoro kepada Jawa Pos Radar Solo (JPG).
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sragen Dwi Budhi Prasetyo belum merespons pertanyaan dari wartawan terkait dugaan penggelembungan suara yang dikirimkan lewat pesan singkat.
Sedangkan di TPS 4 Desa Lanjaran, Kecamatan Tamansari, Boyolali, juga di Jawa Tengah, jumlah surat suara yang dicoblos lebih banyak ketimbang jumlah pemilih. Baik daftar pemilih tetap (DPT) maupun daftar pemilih tambahan (DPTb).
Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Boyolali Lilik Wahyu Catur Wibowo mengatakan, temuan tersebut dilaporkan oleh panwascam. Pengawas curiga saat mengecek berita acara form C hasil pemungutan suara. Ditemukan selisih antara tingkat kehadiran dan jumlah surat suara tercoblos.
”Ditemukan tingkat kehadiran itu 199 pemilih meliputi 195 DPT asli dan 4 DPTb, kan totalnya 199 pemilih. Tetapi, surat yang digunakan dalam catatan C1 itu kan 192 surat suara yang sah dan yang tidak sah 10 surat suara. Berarti kan totalnya 202 surat suara, ada selisih tiga surat suara. Nah, itu baru diklarifikasi,’’ terangnya saat dihubungi RadarSolo.com kemarin.
Temuan tersebut lantas ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi lewat panwascam. Apakah memang terjadi penambahan surat suara atau kesalahan daftar hadir. Saat ini posisi kotak suara telah tersegel. Sehingga penghitungan ulang bisa dilakukan saat rekapitulasi tingkat kecamatan.(tyo/din/wa/rgl/c6/ttg/jpg)
