JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Video yang memperlihatkan banyak surat suara di Malaysia telah dicoblos pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapat atensi banyak pihak. Terlebih video tersebut diduga melibatkan penyelenggara salah satu Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) di Malaysia.
Di Malaysia sendiri, ada enam PPLN yang melayani WNI. Yakni PPLN Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kota Kinabalu, Kuching, Penang, dan PPLN Tawau. Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, kasus itu sudah masuk dalam radar KPU. Pihaknya bakal mengirimkan tim dari Jakarta untuk mengecek kasus tersebut.
“Kami akan mengirim tim untuk melakukan pendalaman terhadap semua informasi berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan suara di Malaysia baik pemungutan suara pos maupun KSK,” ujarnya kemarin.
Oleh karenanya, Idham belum bisa berspekulasi soal apakah kasus itu benar dilakukan oleh PPLN atau tidak. Pihaknya masih harus menunggu hasil pengecekan tim KPU.
Meski ada kasus tersebut, Idham memastikan proses pemungutan suara melalui Pos dan Kotak Suara Keliling (KSK) di banyak negara lainnya berjalan dengan baik. Dari laporan di seluruh penjuru dunia, semuanya berjalan sesuai ketentuan.
Untuk yang via pos, misalnya, saat ini sebagian besar sudah dalam proses pengembalian. Angkanya juga mengalami peningkatan yang tajam. “Kecuali Malaysia yang perlu kami konfirmasi lebih lanjut,” tuturnya.
Untuk diketahui, sebagian besar pemilihan di luar negeri menggunakan sistem early voting atau memilih lebih dulu. Hal itu untuk mengantisipasi proses pengiriman logistik yang jauh dan memakan waktu. Bahkan untuk pemilihan lewat pos sudah mulai dilakukan sejak 2 Januari.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga telah melakukan pendalaman kasus di Malaysia. Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan, tim dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sudah bekerja di lapangan. “Sedang dalam penelusuran Panwaslu KL (Kuala Lumpur),” ujarnya.
Soal teknis penelusuran, lanjut dia, dilakukan dengan meminta keterangan pihak-pihak terkait untuk mengecek kebenaran peristiwa. Karena ada potensi pidana pemilu, Panwaslu juga berkoordinasi dengan Atase Kepolisian KBRI.
Dia mengakui, untuk metode pemungutan suara via pos memang sulit untuk dilakukan pengawasan. Sebab, ekspedisi yang bertugas terkait langsung dengan negara yang bersangkutan. Sehingga di luar jangkauan pengawas.
Yang bisa diawasi Bawaslu sejauh ini terbatas pada tahapannya. “Yang Bawaslu awasi pada proses persiapan pengiriman. Memastikan data pemilih pos tepat jumlah, tepat nama dan tepat tujuan sesuai alamat, dan proses kedatangan atau surat suara yg kembali,” ujarnya.
Pengawasan pun, dibebankan kepada pengawas LN yang mencakup semua pekerjaan dengan personel terbatas. “Kami tidak punya Pengawas LN Pos karena ketiadaan anggaran,” kata wanita asal Sukabumi itu.
Malaysia sendiri, sejak awal telah diprediksi sebagai negara yang punya kerawanan tinggi. Hal itu tertuang dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang disusun Bawaslu. Sebab, dari total Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) yang berjumlah 1.750.474 pemilih, sekitar 800 ribuan di antaranya ada di Malaysia. Sehingga cukup signifikan untuk perolehan suara.
Terpisah, WNI di Turki yang berada di wilayah kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Ankara mulai menggunakan hak pilihnya di Kotak Suara Keliling (KSK) 001 untuk kota Antalya dan Isparta, serta KSK 002 di kota Kutahya, kemarin.
Menurut Ketua PPLN Ankara Adi Sutrisno, total DPT di kedua KSK tersebut mencapai 579 orang pemilih. Detailnya, KSK Antalya sebesar 300 pemilih dan KSK Kutahya sebesar 279 KSK. ”Kami lega penyelenggaraan rangkaian Pemilu berjalan lancar dan tanpa hambatan yang signifikan,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, dari data kedua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN), partisipasi pemilih di KSK 002 Kutahya mencapai 101 persen. Sementara di KAK 001 Antalya mencapai 50 persen, di sana kebanyakan WNI yang berprofesi sebagai terapis spa. Angkamnya lebih rendah lantaran pencoblosan dilaksanakan di hari kerja sehingga tidak dapat menyoblos.
Hal ini turut diamini oleh Dubes RI untuk Turki Achmad Rizal Purnama. Ia menekankan, kesuksesan Pemilu merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Selain itu, pemilu ini juga merupakan showcase kematangan demokrasi Indonesia kepada dunia.
”Karena itulah, perwakilan RI di Turki terus bekerja sama dengan pelaksana Pemilu di Turki agar pelaksanaan Pemilu berlangsung jujur, adil dan transparan. Serta semua prosesnya berjalan dengan lancar,” ungkapnya.
Rangkaian Pemilu di Turki, kata dia, masih akan berlangsung di beberapa kota. Yakni, KSK Izmir pada 8 Februari 2024, KSK Bursa pada 9 Februari 2024, dan terakhir di 3 TPS yaitu Ankara, Istanbul dan Sakarya pada 11 Februari 2024.
Secara keseluruhan, DPT di Turki berjumlah 6.161 orang. Di mana pada umumnya adalah pelajar level SMA, S1 hingga S3, pasangan menikah dengan WN Turki, terapis spa, dan ekspatriat.
Wahyu Pria Budhi, salah seorang WNI di Turki, momen ini jadi kali pertamanya menggunakan hak pilihnya. Berasal dari kota Eskisehir, sekitar 250 km dari Kutahya, ia datang ke KSK 002 di kota Kutahya bersama puluhan pemilih lainnya yang juga sama-sama pertama kali menggunakan hak pilihnya. ”Saya harap ada perubahan Indonesia untuk menjadi lebih maju,” katanya.
Pelaksanaan pemilu di Turki melibatkan dukungan dari instansi setempat. Atase Kepolisian RI di Turki, Kombes. Pol. Harviadhi Agung Prathama mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Turkish National Police untuk membantu pengamanan Pemilu. Baik itu di lokasi KSK maupun TPS dalam rangkaian pelaksanaan di berbagai kota ini.(far/mia/jpg)
