(RIAUPOS.CO) — Wakil Bupati (Wabup) Indragiri Hilir (Inhil) H Syamsuddin Uti (SU) bersama Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Inhil H Yuspik, mengikuti lokakarya BNPB di Jakarta, Selasa (8/10).
Lokakarya Optimalisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta kabut asap, mendapat respon positif oleh wabup. Mengingat Inhil salah satu daerah yang berisiko terhadap musibah tersebut.
Selain melibatkan BNPB, lokakarya Optimalisasi Pencegahan Karhutla serta Kabut Asap, juga hadir Badan Meteorologi Klimatotogi dan Geofisika (BMKG), Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK), Badan Restorasi Gambut ( BRG), Kementerian PUPR, Kemenko Bidang Perekonomian, Triputra Group dan pejabat-pejabat daerah.
Salah satu tujuan kegiatan itu, agar seluruh komponen bertanggung jawab menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dalam kesempatan ini disepakati pencegahan harus lebih diutamakan dari pada penanggulangan.
Beberapa upaya itu, di antaranya sosialisasi dan kampanye penyadaran pencegahan karhutla, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, dan penguatan keteknikan pencegahan karhutla. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, dan penguatan keteknikan pencegahan karhutla.
Saat itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengingatkan bahwa, kebakaran hutan dan lahan bisa menjadi ancaman bencana yang bersifat permanen apabila tidak segera diselesaikan.
Permasalahan karhutla sudah ada dari tahun-tahun yang lalu dan terus berulang. Penyebabnya pun selalu sama, yang mana 99 persen karhutla terjadi atas ulah manusia. Faktor cuaca ditambah fenomena el nino juga menjadi faktor meluasnya karhutla tersebut.
Wabup Inhil H Syamsuddin Uti menilai pertemuan tersebut sangat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Terutama dalam rangka menekan bahaya Karhutla, diwilayah administrasi Kabupaten Inhil.
"Pada dasarnya kami siap dan akan selalu menindaklanjuti apa yang sudah menjadi arahan dari pemerintah pusat,"kata Wabup, yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Inhil ini.
Di hadapan para peserta, pemerintahan ingin mencari solusi berupa teknologi agar bisa menciptakan inovasi pembukaan lahan dengan tidak menggunakan cara-cara pembakaran dan penegakan hukum supaya terdapat efek jera.(adv)
