RIAUPOS.CO – Pemerintah daerah Rokan Hilir (Rohil) akan menyelesaikan terkait pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 13 dan 14 dan juga gaji bagi honorer di lingkungan Pemkab Rohil tahun 2024 ini.
Hal itu dikatakan Bupati Rohil Afrizal Sintong didampingi Kadiskominfotiks Rohil Indra Gunawan MH, baru-baru ini di Bagansiapiapi.
Hal itu menyikapi adanya unjuk rasa dari kalangan ASN, baik PNS maupun PPPK di Bagansiapiapi. Dalam peryataan sikap yang disampaikan pegawai tersebut, mereka meminta agar pembayaran TPP dituntaskan.
Disebutkan bahwa, Pemkab Rohil akan menuntaskan pembayaran gaji tersebut sebelum tahun 2024 berakhir. “Untuk TPP bagi ASN akan dibayarkan, begitu juga bagi honorer,” katanya.
Pemkab mengimbau agar semua pihak menahan diri lantaran saat ini seluruh OPD sedang menjalankan prosedur administrasi keuangan dan tetap berjalan hingga hari ini, baik GU maupun TU rutin yang sebelumnya tertunda.
Rapat dengan pihak terkait seperti BPKAD, TAPD dan juga pihak perbankan telah dijalankan terang bupati dan dari rapat itu dinilai ketersediaan kas cukup untuk disalurkannya TPP tersebut.
Dirinya menegaskan sudah memerintahkan agar proses yang ada dapat dituntaskan, agar segera dibayarkan semua hak pegawai dan honorer. Menurutnya untuk TPP memang ada yang belakangan baru bisa dibayarkan seperti bulan Desember karena harus memenuhi hari kerjanya terlebih dahulu.
Sebelumnya, ratusan pegawai di lingkungan Pemkab Rohil menggelar aksi protes usai pelaksanaan apel 17 hari bulan di depan Kantor BPKAD Rohil di Jalan Merdeka, Bagansiapiapi, Selasa (17/12). Mereka memprotes soal belum jelasnya penyaluran TPP bagi ASN maupun gaji honorer.
Dari spanduk yang dibentangkan tersebut, terbaca beberapa pernyataan dari para abdi negara tersebut seperti “Kepala BPKAD pakai hati nurani, jangan cuma asas kepentingan”, Bayarkan TPP kami PPPK yang sudah mengabdi dan bekerja”, “Kami hanya menuntut hak kami demi memenuhi keperluan keluarga bukan untuk kaya”, “Segera!!Pemda Rohil bayarkan TPP ASN dan gaji honorer”, “Tolong Pak Presiden kami ingin makanan bergizi,”. “Kegiatan APBD P dijalankan, TPP PNS dikorbankan??”, “Bayar penuh hak kami, jangan zolim”.
Dalam orasi yang disampaikan bergantian, terungkap pegawai menuntut dibayarkannya TPP yang disebut sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar ASN. Apalagi TPP sudah dianggarkan dan ditetapkan dalam APBD 2024, artinya sudah disetujui pemerintah daerah dan DPRD, sehingga pegawai menilai hal itu harus dibayarkan.
Wabup Rohil H Sulaiman SS MH menegaskan agar jajaran di Pemkab Rohil bisa bersama-sama menyikapi kondisi yang terjadi.
“Mudah-mudahan bisa diselesaikan dan kami juga berharap dana DBH baik dari pusat, provinsi turun, sehingga bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang ada,” katanya.
Wabup juga menyampaikan terima kasih dengan aksi yang dilakukan pegawai karena dijalankan dengan baik dan tertib.(lim)
Laporan ZULFADLI, Bagansiapiapi
