KAMPAR (RIAUPOS.CO) – Fraksi Partai Golkar Kabupaten Kampar menyoroti utang Jamkesda sebesar Rp9 miliar saat rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kampar terhadap Ranperda ABDP-P di ruang rapat paripurna DPRD Kampar, Senin (27/9).
Juru bicara Fraksi Partai Golkar Harsono menyampaikan, kebijakan tetap mengedepankan agenda pembangunan. Bahwa pelayanan perizinan satu pintu dinas DPMTSP juga dilakukan dinas lainnya. Bahwa meminta Dinas Kesehatan membayar utang Jamkesda di RSUD Bangkinang sebesar Rp9 miliar.
Fraksi Partai Golkar mengharapkan pada Pilkades serentak pada November mendatang melakukan kontrol yang baik tanpa intervensi.
Fraksi Gerindra yang disampaikan juru bicara Sri Rahayu Fraksi Gerindra menilai semenjak wabah pandemi Covid-19 melanda Kabupaten Kampar yang hal yang dialami termasuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat.
"PPKM juga berdampak terhadap PAD khusus nya untuk pariwisata sebagai salah satu sektor yang menyumbangkan untuk PAD,"jelasnya.
Sri Rahayu menyampaikan Fraksi Gerindra menanyakan kepada Pemkab bagaimana tetap meningkat PAD saat pandemi ini. Dalam upaya meningkatkan PAD dan retribusi daerah, serta pengembangan teknologi informasi dan pengelolaan sumber daya alam agar OPD terkait menjelaskan efektifas pelaksanaan tugas.
Juga mempertanyakan apa langkah dasar dan strategi yang disiapkan Pemkab Kampar untuk menurunkan angka kemiskinan. Dalam hal ini Fraksi Partai Gerindra meminta keseriusan Pemkab dalam menyikapi dan membahas rancangan APBDP 2021 agar maksimal. Fraksi Gerindra juga meminta Pemkab apa saja yang menjadi prioritas dalam APBD-P 2021 sehingga bisa menjadi solusi pemulihan ekonomi.
Sementara Fraksi Partai Demokrat disampaikan juru bicara partai Aswinda menyoroti bagi penyampaian target pembangunan Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi beserta OPD yang sudah bekerja keras, ke depan nya mari ditingkatkan lagi. Bagi yang belum tercapai Fraksi Demokrat meminta kepada Bupati Kampar dan OPD untuk meningkatkan kinerja supaya tercapainya Kabupaten Kampar sebagai daerah pertanian dan industri maju dan masyarakat nya yang religius, beradab, berbudaya dan sejahtera.
Fraksi Partai Demokrat menilai terjadinya penurunan PAD membuktikan bahwa bupati dan OPD terkait kurang reaktif dalam rangka pencapaian PAD. Padahal para OPD bisa kreatif mencari sumber-sumber lain untuk peningkatan PAD. Jangan dijadikan alasan penurunan PAD ini karena situasi pandemi Covid-19 ini. Karena itu, Fraksi Demokrat menyarankan kepada bupati dan OPD untuk mencarikan solusinya.
Demokrat meminta Pemkab untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas. Fraksi Demokrat juga menyarankan Pemkab untuk menghemat belanja daerah, agar dapat melakukan kegiatan-kegiatan.Mengharapkan dalam mengelola keuangan daerah dengan transparan dan akuntabilitas, dan mengawasi penyimpangan dan kebocoran APBDP 2021.
Sementara Fraksi PAN yang disampaikan juru bicara Diski menyampaikan, pada penerimaan PAS terdapat perubahan pada semua sektor, fraksi PAN berharap agar realisasi dan optimalisasi APBD-P 2021 dapat dapat diarahkan pada pembangunan secara optimal, berkesinambungan dan pemerataan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta peningkatan sarana dan prasarana.
Sedangkan Fraksi PPP yang disampaikan juru bicara Habiburrahman menyampaikan, dalam peningkatan PAD agar mampu menggali potensi yang ada di Kabupaten Kampar seperti potensi pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan, potensi pertambangan dan pariwisata.
Fraksi PPP berharap kepada OPD agar dapat mengalokasi kan dana untuk ekonomi produktif pasca pandemi Covid-19. Berharap dalam pengelolaan RSUD Bangkinang dikelola secara profesional sehingga tidak ada lagi bahasa rumah sakit tutup.(gem)
Laporan KAMARUDDIN, Bangkinang
