KAMPAR (RIAUPOS.CO) – Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kampar tidak akan membiarkan masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini merujuk pada terancam berhentinya pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang berkaitan dengan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Program berobat untuk masyarakat miskin itu tercanam dihentikan karena tunggakan hutangnya mencapai Rp9 miliar saat ini.
"Instansi terkait harus mengambil langkah supaya masalah teknis ini dapat diselesaikan secepatnya sesuai aturan. Pada prinsipnya saya yakin masyarakat Kampar akan bisa dilayani. Mereka harus mendapat layanan kesehatan dan pengobatan. OPD atau instansi teknis bersangkutan, harus dapat mengambil langkah yang cepat, langkah yang baik agar masyarakat tidak dirugikan," sebut bupati, Senin (6/9).
Bupati meminta Dinas Kesehatan mencarikan solusi menjelang semua hutang itu dapat dilunasi. Bupati menyebutkan, kondisi keuangan daerah memang tertekan dengan kondisi Covid-19 yang dialami Kabupaten Kampar beberapa tahun terakhir ini.
Namun hal itu harusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
"Selagi itu memenuhi aturan main yang ada dan tentunya tidak ada pertentangan dengan kondisi anggaran (harus dicarikan solusinya). Kondisi pandemi ini sulit, tapi bukan berarti pelayanan kesehatan publik terabaikan," terangnya.(gem)
Laporan HENDRAWAN KARIMAN, Bangkinang
KAMPAR (RIAUPOS.CO) – Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kampar tidak akan membiarkan masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini merujuk pada terancam berhentinya pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang berkaitan dengan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Program berobat untuk masyarakat miskin itu tercanam dihentikan karena tunggakan hutangnya mencapai Rp9 miliar saat ini.
"Instansi terkait harus mengambil langkah supaya masalah teknis ini dapat diselesaikan secepatnya sesuai aturan. Pada prinsipnya saya yakin masyarakat Kampar akan bisa dilayani. Mereka harus mendapat layanan kesehatan dan pengobatan. OPD atau instansi teknis bersangkutan, harus dapat mengambil langkah yang cepat, langkah yang baik agar masyarakat tidak dirugikan," sebut bupati, Senin (6/9).
Bupati meminta Dinas Kesehatan mencarikan solusi menjelang semua hutang itu dapat dilunasi. Bupati menyebutkan, kondisi keuangan daerah memang tertekan dengan kondisi Covid-19 yang dialami Kabupaten Kampar beberapa tahun terakhir ini.
Namun hal itu harusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
"Selagi itu memenuhi aturan main yang ada dan tentunya tidak ada pertentangan dengan kondisi anggaran (harus dicarikan solusinya). Kondisi pandemi ini sulit, tapi bukan berarti pelayanan kesehatan publik terabaikan," terangnya.(gem)
Laporan HENDRAWAN KARIMAN, Bangkinang
