BENGKALIS (RIAUPOS.CO) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kembali menghapus sanksi dan pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 15 persen, hingga 24 Desember 2021.

"Mengingat kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat/wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak kepada orang-orang yang terkena dampak wabah Covid-19, makanya Pemkab Bengkkalis memberikan keringanan wajib pajak," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Bengkalis Syahrudin, Jumat (22/10/2021).

Dijelaskan Syahrudin, pemberlakukan fasilitas penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 dimulai 1 Oktober sampai 24 Desember 2021. Sedangkan untuk pengurangan PBB-P2 sebesar 15 persen dimulai dari tanggal 16 Oktober sampai 24 Desember 2021.

Syajriddin yang juga menjabat Sekretaris Bapenda ini berharap dengan adanya penambahan kemudahan ini, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk segera membayar PBB-P2. Bisa dilakukan langsung melalui Bank Riau Kepri, Bank BNI, Indomart, Alfamart, tokopedia, Ovo, LinkAja, traveloka, GoPay.

"Terkait dengan pemberian fasilitas penghapusan sanksi dan pengurangan PBB-P2 ini, kami akan menyampaikan kepada pemerintah desa dan kelurahan, untuk menyampaikan kepada masyarakat," ujarnya.  

Sebagaimana Perda No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bapenda perlu melakukan terobosan dalam peningkatan pengelolaan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Sebelumnya, Pemkab Bengkalis menerbitkan Perbup No 45 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 Tahun 2021 dan Perbup No 62 tahun 2021 tentang pengurangan PBB-P2 tahun 2021. Nama pemberlakukan penghapusan sanksi administrasi berakhir pada 30 September dan pengurangan PBB-P2 telah berakhir pada 15 Oktober 2021, sehingga perlu diperpanjang lagi.

"Tentu langkah ini sebagai upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dari sektor PBB-P2," ujar Syahruddin.

Laporan: Abu Kasim (Bengkalis)
Editor: Rinaldi

BENGKALIS (RIAUPOS.CO) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kembali menghapus sanksi dan pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 15 persen, hingga 24 Desember 2021.

"Mengingat kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat/wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak kepada orang-orang yang terkena dampak wabah Covid-19, makanya Pemkab Bengkkalis memberikan keringanan wajib pajak," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Bengkalis Syahrudin, Jumat (22/10/2021).

Dijelaskan Syahrudin, pemberlakukan fasilitas penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 dimulai 1 Oktober sampai 24 Desember 2021. Sedangkan untuk pengurangan PBB-P2 sebesar 15 persen dimulai dari tanggal 16 Oktober sampai 24 Desember 2021.

Syajriddin yang juga menjabat Sekretaris Bapenda ini berharap dengan adanya penambahan kemudahan ini, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk segera membayar PBB-P2. Bisa dilakukan langsung melalui Bank Riau Kepri, Bank BNI, Indomart, Alfamart, tokopedia, Ovo, LinkAja, traveloka, GoPay.

"Terkait dengan pemberian fasilitas penghapusan sanksi dan pengurangan PBB-P2 ini, kami akan menyampaikan kepada pemerintah desa dan kelurahan, untuk menyampaikan kepada masyarakat," ujarnya.  

Sebagaimana Perda No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bapenda perlu melakukan terobosan dalam peningkatan pengelolaan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Sebelumnya, Pemkab Bengkalis menerbitkan Perbup No 45 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 Tahun 2021 dan Perbup No 62 tahun 2021 tentang pengurangan PBB-P2 tahun 2021. Nama pemberlakukan penghapusan sanksi administrasi berakhir pada 30 September dan pengurangan PBB-P2 telah berakhir pada 15 Oktober 2021, sehingga perlu diperpanjang lagi.

"Tentu langkah ini sebagai upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dari sektor PBB-P2," ujar Syahruddin.

Laporan: Abu Kasim (Bengkalis)
Editor: Rinaldi