BENGKALIS (RIAUPOS.CO) – Pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir mendapat sorotan serius dari DPRD Bengkalis. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi, pihak dewan memanggil manajemen PLN ULP Bengkalis untuk meminta penjelasan terkait gangguan listrik yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
Rapat yang digelar di Bengkalis, Rabu (8/4), dipimpin oleh Anggota Komisi III Fakhtiar Qadri. Dalam pertemuan itu, dewan menelusuri berbagai kemungkinan penyebab pemadaman, mulai dari perbaikan jaringan, kerusakan mesin, hingga faktor eksternal seperti gangguan hewan.
Para anggota dewan dari berbagai komisi menekankan agar pemadaman tidak dilakukan pada waktu-waktu krusial, terutama saat Magrib atau waktu salat. Hal ini dinilai sangat mengganggu aktivitas dan ibadah masyarakat sehari-hari.
Sekretaris Komisi II, Rendra Wardana, meminta PLN menjelaskan langkah antisipasi setelah terjadinya pemadaman. Ia menilai perlu adanya rencana konkret dalam satu hingga dua bulan ke depan agar gangguan serupa tidak kembali terjadi.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. Informasi yang jelas dinilai dapat membantu warga mengantisipasi dampak pemadaman, termasuk mencegah kerusakan pada perangkat elektronik.
Sorotan juga datang dari Komisi IV melalui Muhammad Isa yang mempertanyakan tingginya frekuensi pemadaman di wilayah Bantan. Ia menilai sistem cadangan listrik perlu diperkuat, mengingat daerah tersebut berada di ujung Pulau Bengkalis dan sering mengalami pemadaman mendadak.
Hal senada disampaikan Anggota DPRD Firman yang menyoroti kondisi di Teluk Lancar. Ia mengungkapkan, warga di daerah tersebut hampir setiap hari bersiap menghadapi pemadaman saat Magrib. Kondisi ini dinilai mengganggu ibadah dan aktivitas masyarakat karena tidak adanya jadwal yang pasti.
Ketua Komisi IV Irmi Syakip Arsalan menegaskan agar jadwal pemadaman dibuat lebih rasional dan adil. Ia juga menyinggung peran kabel bawah laut yang tidak hanya berfungsi untuk komunikasi, tetapi juga sebagai penghubung jaringan listrik antarwilayah, termasuk antar pulau dan negara.
Menanggapi hal tersebut, Manajer Teknik PLN Ridho menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya meminimalisir pemadaman meskipun menghadapi keterbatasan bahan bakar minyak (BBM). Untuk tiang listrik yang miring, khususnya di Kecamatan Bantan, PLN telah melakukan pendataan dan perbaikan secara bertahap.
Ridho juga menjelaskan bahwa penerangan jalan umum merupakan kewenangan Dinas Perhubungan. Sementara itu, informasi terkait pemadaman, baik yang direncanakan maupun darurat, akan disampaikan paling lambat satu hari sebelumnya. Ia menambahkan, beban puncak listrik biasanya terjadi pada pukul 18.00 hingga 22.00 WIB.
PLN turut mengakui bahwa tegangan listrik di Kecamatan Bantan masih tergolong rendah. Untuk itu, dilakukan penambahan sementara guna menjaga kestabilan pasokan listrik bagi masyarakat. PLN juga menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai masukan dari dewan dan masyarakat.
Sementara itu, Tim Leader K3L dan Keamanan PLN ULP Bengkalis, Muhammad Juliandra, menjelaskan bahwa selama Idulfitri 1447 Hijriah tidak dilakukan pemeliharaan terencana pada jaringan maupun mesin pembangkit.
Menurutnya, upaya yang dilakukan lebih difokuskan pada pengamanan jaringan dari gangguan hewan. Namun, saat sistem kembali dinormalkan, beban pada mesin pembangkit meningkat dan memicu pelepasan otomatis yang menyebabkan pemadaman total atau blackout.
Terkait proyek kabel bawah laut, PLN menyebut seluruh perizinan telah rampung, termasuk dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkalis serta wilayah Pakning. Saat ini, proyek tersebut masih berada pada tahap penyesuaian teknis.(ksm)
