SIAK (RIAUPOS.CO) — Riau memiliki 9 sampai 10 masyarakat adat. Sebagian masyarakat adat Riau termarginalkan. Mereka terasing di negeri sendiri. Kawasan yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka belakangan dijadikan hak guna usaha (HGU) dan kawasan hutan. Ada regulasi, namun belum bisa menyelesaikan masalah itu.
Sebagian masyarakat adat saat ini berada dalam kecemasan dan sebagian lainnya tidak memiliki tempat tinggal. Untuk menyelamatkan mereka agar memiliki rumah adat, desa adat, hutan adat dan hukum adat, semua pihak harus bergerak.
Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Yayasan Bahtera Alam Harry Octavian usai pertemuan dengan Bupati Siak Drs H Alfedri MSi dengan Tim Tanjak yang di dalamnya ada LAM Riau, NGO dan pihak lainnya.
Tim Tanjak konsen di wilayah Kampar dan kini konsentrasi bergeser ke Siak, setelah sebagian wilayah Kampar hutan adatnya terjaga, masyarakatnya hidup damai, dan hukum adatnya terlaksana.
Tapi dari segi pengakuan dan adanya surat keputusan menteri atau legitimasi perlu kerja sama semua pihak. Makanya terbentuk Tim Tanjak dan mengajak Pemkab Siak bersama memperjuangkan desa adatnya.
Sementara Bupati Siak Alfedri dalam hal ini sebagai tuan rumah sangat bangga dan mengapresiasi kehadiran Tim Tanjak terdiri dari LAM Riau Syahril Abu Bakar, WRI Syafredo, dan Direktur Eksekutif Yayasan Bahtera Alam Harry Octavian, Kadis Pariwisata Siak Fauzi Hasni, Kabag Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Syamsir audiensi dengannya di ruang Pucuk Rebung Kantor Bupati Siak, Selasa (27/8) siang.
Meski saat ini Siak sudah punya Perda Kampung Adat yang jumlahnya delapan kampung, namun itu belum cukup, perlu peraturan dari gubernur dan SK dari kementerian.(mng)
