JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Presiden Prabowo Subianto resmi merombak susunan kabinetnya, Senin (8/9), dengan mengganti lima menteri sekaligus. Salah satu yang paling mengejutkan publik adalah posisi Menteri Keuangan. Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Selain itu, Abdul Kadir Karding digeser dari kursi Menteri Perlindungan Pekerja Migran dan digantikan Mukhtarudin. Budi Arie juga dicopot dari Menteri Koperasi dan digantikan Ferry Juliantono. Sementara itu, Prabowo menunjuk Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakilnya.
Di sisi lain, Menpora Dito Ariotedjo dan Menko Polhukam Budi Gunawan juga diberhentikan, meski hingga Senin malam nama pengganti definitifnya belum diumumkan.
Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan reshuffle ini merupakan hak prerogatif Presiden. Ia membantah isu yang menyebut Sri Mulyani mundur sendiri. “Pertimbangannya banyak, dan ini murni keputusan Presiden,” katanya.
Dampak ke Pasar Saham
Pergantian Sri Mulyani dari kursi Menkeu langsung mengguncang pasar modal. Pada penutupan perdagangan Senin (8/9), IHSG anjlok 100,50 poin atau 1,28 persen ke level 7.766,85. Sebanyak 463 saham melemah, 252 naik, dan 241 stagnan.
Analis pasar modal Hans Kwee menyebut, sejak lama investor asing menaruh kepercayaan pada Sri Mulyani karena reputasinya menjaga fiskal Indonesia. “Kehilangan sosok seperti Sri Mulyani menimbulkan kekhawatiran defisit anggaran bisa melebar. Ini membuat pasar makin sensitif,” ujarnya.
Ekonom senior INDEF, Fadhil Hasan, menambahkan, meski Sri Mulyani banyak menyesuaikan kebijakan dengan Presiden pada periode terakhir, reputasinya tetap tinggi di mata dunia usaha dan lembaga internasional. “Siapapun penggantinya, tugas Menkeu ke depan sangat berat,” katanya.
Kementerian Haji dan Umrah Dibentuk
Dalam reshuffle ini, Presiden Prabowo juga membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Irfan Yusuf dilantik sebagai menteri, dengan Dahnil Anzar sebagai wakil. Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, menyambut baik langkah ini.
Menurutnya, kementerian baru harus bergerak cepat karena persiapan haji 2026 sudah berjalan. “Integritas dan akuntabilitas harus jadi nilai utama. Layanan haji di daerah juga harus segera menyesuaikan agar tidak mengganggu jamaah,” jelasnya.
