PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Dinas kesehatan (Diskes) Riau mengakui memang belum mengambil Alat Pelindung Diri (APD) di Jakarta. Pasalnya, pihaknya baru saja menerima 40 paket APD bantuan dari Kementerian kesehatan.
"Kami baru saja terima bantuan 40 APD dari Kementerian kesehatan. Jadi yang bantuan 2.000 APD belum diambil," kata Kepala Dinas Kesehatan Riau Mimi Yuliani Nazir.
Lebih lanjut dikatakannya, bantuan 40 APD tersebut juga sudah didistribusikan di tiga rumah sakit rujukan penanganan corona yang ditunjuk pemerintah pusat. Yakni RSUD Arifin Achmad, RSUD Dumai dan RSUD Puri Husada, Tembilahan.
"Kalau untuk rumah sakit lainnya, juga sudah diberikan APD yang didapat dari bantu pihak swasta. Untuk APD yang belum diambil, secepatnya akan kami ambil," ujarnya.
2.000 APD Jatah Riau Belum Diambil
Sebelumnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 telah mendistribusikan sebanyak 151 ribu alat pelindung diri (APD) dari total 170 ribu stok yang ada.
"Dari 170 ribu stok pelingung diri yang ada sampai dengan pagi ini sudah terdistribusi 151 ribu. Sehingga cadanagn nasional yg ada adalah 19 ribu," kata Paban IV/Operasi Dalam Negeri Kol Inf Aditya Nindra Pasha dalam konferensi pers di Gedung BNPB Jakarta, Jumat (27/3/2020).
Meski sudah dialokasikan, namun masih banyak daerah yang belum mengambil dan mendistribusikan APD tersebut ke rumah sakit rujukan pemerintah yang menangani kasus COVID-19, termasuk Riau
"Beberapa yang sudah dialokasikan tetapi belum sempat didistribusikan atau belum diambil, tapi kita sudah alokasikan. Ada beberapa provinsi yaitu Riau, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Gorontalo dan Suleweai Tengah," kata Aditya.
Aditya menjelaskan, terkait pelaksanaan distribusi dilakukan dengan dua skema, yang pertama di mana pendistribusian APD tersebut didorong khususnya daerah-daerah yang memiliki kesulitan transportasi.
"TNI membantu mendukung pelaksanaan distribusi ke wilayah yang sulit dijangkau seperti di Papua dan perbatasan lainnya," katanya.
Aditya menuturkan daerah yang belum terdistribusi APD, hari ini daerah tersebut akan mengambil sesuai dengan yang dibutuhkan wilayah masing-masing.
Lebih lanjut, dia menegaskan, prioritas distribusi APD setiap daerah itu menjadi wewenang gugus tugas daerah tersebut. Untuk, tim Gugus Tugas daerah harus memiliki kepastian data pendistribusian APD tersebut.
"Gugus Tugas daerah memiliki data tentang spot-spot atau wilayah mana yang sangat membutuhkan, sehingga setiap rumah sakit bisa berkomunikasi dengan ke gugus tugas daerah sehingga mereka mendapat alokasi APD yang udah di didistribusikan," jelasnya.
Laporan: Soleh Saputra dan Yusnir (Pekanbaru)
Editor: E Sulaiman
