SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) – Sepanjang 2021 lalu, seluas 400 hektare lahan pertanian padi di Kepulauan Meranti dinyatakan gagal panen, dampak intrusi. Jumlah tersebut terdiri dari 2.963 hektare lahan pertanian padi yang tersebar di daerah setempat. 

Demikian disampaikan Plt Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Ketahanan Pangan, dan Tanaman Pangan Kepulauan Meranti, Ifwandi SP,  Senin (24/1). 

"Memang ada sekitar 400 hektare lahan sawah kita yang gagal panen. Hal itu diakibatkan kondisi tanggul yang tidak baik dan jaringan irigasi yang mengalami pendangkalan," katanya.

Sebaliknya, dari seluas 2.963 hektare lahan padi, seluas 250 hektare sudah berhasil menerapkan IP 200 atau dalam setahun sudah bisa dilakukan dua kali panen. Sejumlah desa yang sudah berhasil menerapkan IP 200 di antaranya, di Desa Kedabu Rapat, Desa Mengkirau, Desa Meranti Bunting, Bina Maju, Sendaur dan Segomeng.

"Memang di satu sisi ada yang gagal panen. Namun di sisi lain ada yang berhasil dua kali panen dalam setahun. Bahkan, tahun ini (2022), kita akan coba tingkatkan luasan lahan yang bisa panen padi dua kali. Target kita bisa mencapai 500 hektare IP 200," terangnya.

Ifwandi juga mengharapkan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dan OPD terkait seperti Dinas PU Meranti untuk membantu mengatasi masalah tanggul dan jaringan irigasi. Tentunya, dengan memperbaiki dan menyelesaikan masalah pendangkalan.

"Kita sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPRPKP Meranti untuk mengadakan sebanyak 4 unit excavator. Sehingga, masalah pendangkalan jaringan irigasi dapat diatasi. Termasuk, mencegah intrusi atau masuknya air laut ke kawasan pertanian padi," harapnya.

Terpisah, Kepala Dinas PUPRPKP, Mardiansyah SSTP MAP menegaskan, empat unit excavator yang sudah dianggarkan tahun ini akan segera dilelang. Sehingga bisa dikirim ke sejumlah kawasan pertanian padi dalam upaya menyelesaikan masalah intrusi.

"Mudah-mudahan paling lama bulan Maret sudah bisa lelang dan excavatornya segera dikirim ke sejumlah wilayah kawasan pertanian padi di Meranti," ungkap Mardiansyah.

Disisi lain, juga terdapat lahan sawah petani yang juga tidak bisa ditanami karena terendam air. Seperti, di Desa Batang Meranti, Kecamatan Pulau Merbau. Hingga kini mengalami gagal tanam padi akibat curah hujan yang tinggi.

"Sedangkan tanggul tidak berfungsi lagi. Hal itu terjadi sejak Tahun 2004 lalu. Sebab tanggul juga sudah ditumbuhi pohon nipah dan tidak pernah dicuci, " terang Camat Pulau Merbau,  Atan Ibrahim.(wir)

SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) – Sepanjang 2021 lalu, seluas 400 hektare lahan pertanian padi di Kepulauan Meranti dinyatakan gagal panen, dampak intrusi. Jumlah tersebut terdiri dari 2.963 hektare lahan pertanian padi yang tersebar di daerah setempat. 

Demikian disampaikan Plt Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Ketahanan Pangan, dan Tanaman Pangan Kepulauan Meranti, Ifwandi SP,  Senin (24/1). 

"Memang ada sekitar 400 hektare lahan sawah kita yang gagal panen. Hal itu diakibatkan kondisi tanggul yang tidak baik dan jaringan irigasi yang mengalami pendangkalan," katanya.

Sebaliknya, dari seluas 2.963 hektare lahan padi, seluas 250 hektare sudah berhasil menerapkan IP 200 atau dalam setahun sudah bisa dilakukan dua kali panen. Sejumlah desa yang sudah berhasil menerapkan IP 200 di antaranya, di Desa Kedabu Rapat, Desa Mengkirau, Desa Meranti Bunting, Bina Maju, Sendaur dan Segomeng.

"Memang di satu sisi ada yang gagal panen. Namun di sisi lain ada yang berhasil dua kali panen dalam setahun. Bahkan, tahun ini (2022), kita akan coba tingkatkan luasan lahan yang bisa panen padi dua kali. Target kita bisa mencapai 500 hektare IP 200," terangnya.

Ifwandi juga mengharapkan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dan OPD terkait seperti Dinas PU Meranti untuk membantu mengatasi masalah tanggul dan jaringan irigasi. Tentunya, dengan memperbaiki dan menyelesaikan masalah pendangkalan.

"Kita sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPRPKP Meranti untuk mengadakan sebanyak 4 unit excavator. Sehingga, masalah pendangkalan jaringan irigasi dapat diatasi. Termasuk, mencegah intrusi atau masuknya air laut ke kawasan pertanian padi," harapnya.

Terpisah, Kepala Dinas PUPRPKP, Mardiansyah SSTP MAP menegaskan, empat unit excavator yang sudah dianggarkan tahun ini akan segera dilelang. Sehingga bisa dikirim ke sejumlah kawasan pertanian padi dalam upaya menyelesaikan masalah intrusi.

"Mudah-mudahan paling lama bulan Maret sudah bisa lelang dan excavatornya segera dikirim ke sejumlah wilayah kawasan pertanian padi di Meranti," ungkap Mardiansyah.

Disisi lain, juga terdapat lahan sawah petani yang juga tidak bisa ditanami karena terendam air. Seperti, di Desa Batang Meranti, Kecamatan Pulau Merbau. Hingga kini mengalami gagal tanam padi akibat curah hujan yang tinggi.

"Sedangkan tanggul tidak berfungsi lagi. Hal itu terjadi sejak Tahun 2004 lalu. Sebab tanggul juga sudah ditumbuhi pohon nipah dan tidak pernah dicuci, " terang Camat Pulau Merbau,  Atan Ibrahim.(wir)

SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) – Sepanjang 2021 lalu, seluas 400 hektare lahan pertanian padi di Kepulauan Meranti dinyatakan gagal panen, dampak intrusi. Jumlah tersebut terdiri dari 2.963 hektare lahan pertanian padi yang tersebar di daerah setempat. 

Demikian disampaikan Plt Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Ketahanan Pangan, dan Tanaman Pangan Kepulauan Meranti, Ifwandi SP,  Senin (24/1). 

"Memang ada sekitar 400 hektare lahan sawah kita yang gagal panen. Hal itu diakibatkan kondisi tanggul yang tidak baik dan jaringan irigasi yang mengalami pendangkalan," katanya.

Sebaliknya, dari seluas 2.963 hektare lahan padi, seluas 250 hektare sudah berhasil menerapkan IP 200 atau dalam setahun sudah bisa dilakukan dua kali panen. Sejumlah desa yang sudah berhasil menerapkan IP 200 di antaranya, di Desa Kedabu Rapat, Desa Mengkirau, Desa Meranti Bunting, Bina Maju, Sendaur dan Segomeng.

"Memang di satu sisi ada yang gagal panen. Namun di sisi lain ada yang berhasil dua kali panen dalam setahun. Bahkan, tahun ini (2022), kita akan coba tingkatkan luasan lahan yang bisa panen padi dua kali. Target kita bisa mencapai 500 hektare IP 200," terangnya.

Ifwandi juga mengharapkan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dan OPD terkait seperti Dinas PU Meranti untuk membantu mengatasi masalah tanggul dan jaringan irigasi. Tentunya, dengan memperbaiki dan menyelesaikan masalah pendangkalan.

"Kita sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPRPKP Meranti untuk mengadakan sebanyak 4 unit excavator. Sehingga, masalah pendangkalan jaringan irigasi dapat diatasi. Termasuk, mencegah intrusi atau masuknya air laut ke kawasan pertanian padi," harapnya.

Terpisah, Kepala Dinas PUPRPKP, Mardiansyah SSTP MAP menegaskan, empat unit excavator yang sudah dianggarkan tahun ini akan segera dilelang. Sehingga bisa dikirim ke sejumlah kawasan pertanian padi dalam upaya menyelesaikan masalah intrusi.

"Mudah-mudahan paling lama bulan Maret sudah bisa lelang dan excavatornya segera dikirim ke sejumlah wilayah kawasan pertanian padi di Meranti," ungkap Mardiansyah.

Disisi lain, juga terdapat lahan sawah petani yang juga tidak bisa ditanami karena terendam air. Seperti, di Desa Batang Meranti, Kecamatan Pulau Merbau. Hingga kini mengalami gagal tanam padi akibat curah hujan yang tinggi.

"Sedangkan tanggul tidak berfungsi lagi. Hal itu terjadi sejak Tahun 2004 lalu. Sebab tanggul juga sudah ditumbuhi pohon nipah dan tidak pernah dicuci, " terang Camat Pulau Merbau,  Atan Ibrahim.(wir)

SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) – Sepanjang 2021 lalu, seluas 400 hektare lahan pertanian padi di Kepulauan Meranti dinyatakan gagal panen, dampak intrusi. Jumlah tersebut terdiri dari 2.963 hektare lahan pertanian padi yang tersebar di daerah setempat. 

Demikian disampaikan Plt Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Ketahanan Pangan, dan Tanaman Pangan Kepulauan Meranti, Ifwandi SP,  Senin (24/1). 

"Memang ada sekitar 400 hektare lahan sawah kita yang gagal panen. Hal itu diakibatkan kondisi tanggul yang tidak baik dan jaringan irigasi yang mengalami pendangkalan," katanya.

Sebaliknya, dari seluas 2.963 hektare lahan padi, seluas 250 hektare sudah berhasil menerapkan IP 200 atau dalam setahun sudah bisa dilakukan dua kali panen. Sejumlah desa yang sudah berhasil menerapkan IP 200 di antaranya, di Desa Kedabu Rapat, Desa Mengkirau, Desa Meranti Bunting, Bina Maju, Sendaur dan Segomeng.

"Memang di satu sisi ada yang gagal panen. Namun di sisi lain ada yang berhasil dua kali panen dalam setahun. Bahkan, tahun ini (2022), kita akan coba tingkatkan luasan lahan yang bisa panen padi dua kali. Target kita bisa mencapai 500 hektare IP 200," terangnya.

Ifwandi juga mengharapkan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dan OPD terkait seperti Dinas PU Meranti untuk membantu mengatasi masalah tanggul dan jaringan irigasi. Tentunya, dengan memperbaiki dan menyelesaikan masalah pendangkalan.

"Kita sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPRPKP Meranti untuk mengadakan sebanyak 4 unit excavator. Sehingga, masalah pendangkalan jaringan irigasi dapat diatasi. Termasuk, mencegah intrusi atau masuknya air laut ke kawasan pertanian padi," harapnya.

Terpisah, Kepala Dinas PUPRPKP, Mardiansyah SSTP MAP menegaskan, empat unit excavator yang sudah dianggarkan tahun ini akan segera dilelang. Sehingga bisa dikirim ke sejumlah kawasan pertanian padi dalam upaya menyelesaikan masalah intrusi.

"Mudah-mudahan paling lama bulan Maret sudah bisa lelang dan excavatornya segera dikirim ke sejumlah wilayah kawasan pertanian padi di Meranti," ungkap Mardiansyah.

Disisi lain, juga terdapat lahan sawah petani yang juga tidak bisa ditanami karena terendam air. Seperti, di Desa Batang Meranti, Kecamatan Pulau Merbau. Hingga kini mengalami gagal tanam padi akibat curah hujan yang tinggi.

"Sedangkan tanggul tidak berfungsi lagi. Hal itu terjadi sejak Tahun 2004 lalu. Sebab tanggul juga sudah ditumbuhi pohon nipah dan tidak pernah dicuci, " terang Camat Pulau Merbau,  Atan Ibrahim.(wir)