(RIAUPOS.CO) — Fokus Group Discussion (FGD) diharapkan mampu meningkatkan ekonomi produktif bagi pelaku usaha perikanan dan nelayan. Khususnya mereka yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).
Sebagaimana FGD yang baru dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Inhil baru-baru ini. Dengan itu pula mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan.
“Termasuk pembudaya ikan, pelaku pengolahan hasil perikanan dan pelaku pemasaran hasil perikanan,†ungkap Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Inhil, H Muktar T.
Saat itu hadir sebagai pemateri Kasubdit Pulau-pulau Kecil dan Terluar Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
Direktur LPMUKP Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI serta perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Inhil. Para peserta perwakilan dari 12 kecamatan.
- Advertisement -
“Saya berharap, diskusi antara pelaku usaha perikanan dengan pihak pemerintah ini bisa memberikan manfaat positif,†katanya.
Mukhtar mengungkapkan, beberapa waktu lalu, pihaknya mengadakan pertemuan dengan Komisi II DPRD Inhil. Dalam pertemuan itu, diketahui ada sumber permodalan yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
- Advertisement -
“Salah satunya kredit usaha rakyat (KUR). Kecil bunganya, lebih simpel. Banyak kita yang belum tahu. Di sana ada keistimewaan bagi kita yang bergerak di bidang usaha perikanan,†terangnya.(adv)
(RIAUPOS.CO) — Fokus Group Discussion (FGD) diharapkan mampu meningkatkan ekonomi produktif bagi pelaku usaha perikanan dan nelayan. Khususnya mereka yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).
Sebagaimana FGD yang baru dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Inhil baru-baru ini. Dengan itu pula mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan.
“Termasuk pembudaya ikan, pelaku pengolahan hasil perikanan dan pelaku pemasaran hasil perikanan,†ungkap Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Inhil, H Muktar T.
Saat itu hadir sebagai pemateri Kasubdit Pulau-pulau Kecil dan Terluar Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
Direktur LPMUKP Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI serta perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Inhil. Para peserta perwakilan dari 12 kecamatan.
“Saya berharap, diskusi antara pelaku usaha perikanan dengan pihak pemerintah ini bisa memberikan manfaat positif,†katanya.
Mukhtar mengungkapkan, beberapa waktu lalu, pihaknya mengadakan pertemuan dengan Komisi II DPRD Inhil. Dalam pertemuan itu, diketahui ada sumber permodalan yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
“Salah satunya kredit usaha rakyat (KUR). Kecil bunganya, lebih simpel. Banyak kita yang belum tahu. Di sana ada keistimewaan bagi kita yang bergerak di bidang usaha perikanan,†terangnya.(adv)
