PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution mengatakan, prevalensi stunting/kekerdilandi Kabupaten Rokan Hulu tercatat 25,8 persen masih tinggi, sehingga diperlukan upaya strategis untuk mempercepat penurunannya sesuai target Pemerintah sebesar 14 persen pada 2024.
"Upaya strategis yang harus dilakukan untuk mencapai target 14 persen itu yakni kerja keras dan kerja sama yang baik antara organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan juga masyarakat dalam menjalankan perannya masing-masing," kata Edy, Senin (18/7).
Ia mengatakan, dalam menuntaskan stunting di Riau tidak bisa menjadi tanggungjawab BKKBN dan Dinas Kesehatan saja, namun menjadi tanggung semua pemangku kepentingan untuk mendorong masyarakat, orang tua bapak dan ibu agar bisa mengubah perilaku yang salah khususnya menjaga dan merawat anak balita mereka.
Sebab, katanya, perubahan perilaku menjadi faktor dominan sebagai pemicu munculnya kasus stunting seperti penyebabnya pendidikan orang tua yang rendah serta pemahaman dalam menjaga lingkungan yang sehat, pola asuh anak, keterbatasan dalam mengakses air bersih, pengetahuan pemberian asupan gizi yang baik bagi anak-anakdan lainnya.
Karenanya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), katanya, berperan penting melakukan identifikasi yang baik terlebih dahulu sebelum memberikan program pendampingan berikut pemetaan masalah mengeliminasi berbagai kekurangan, serta memberdayakan potensi yang ada di lokus stunting.
Berdasarkan data 2021, Kabupaten Rokan Hulu tercatat memiliki angka stunting 25,8 persen, Indragiri Hilir 28,4 persen, dan yang tertinggi yaitu di Kabupaten Rokan Hilir sebesar 29,7 persen. Untuk itu, Wagubri menegaskan hal ini perlu menjadi perhatian serius.
Berdasarkan data pada 2013, angka stunting di Rohul mencapai 59 persen, tahun 2021 turun menjadi 25 persen, artinya sudah jauh menurun, namun demikian masih dinilai tinggi dibanding prevalensi stunting Riau sebesar 22,3 persen itu.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau telah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) beranggotakan sebanyak 10.674 orang dan tersebar di seluruh 10 kabupaten/kota setempat.
Kepala Perwakilan BKKBN Riau Mardalena Wati Yulia mengatakan, sebanyak 10.674 orang ini sudah dibekali sejak 2021 dan Juni 2022 sudah mengikuti orientasi terkait tugas-tugas mereka.
TPK tersebut berasal dari Kader TP PKK, Kader KB, dan Bidan Desa yang di SK-kan oleh Kepala Desa/Lurah setempat. Namun jika di Desa tersebut tidak terdapat Bidan, maka dapat diambil bidan dari desa terdekat yang juga tergabung dalam TPK. "TPK ini akan mendampingi keluarga yang berisiko stunting," katanya.
Selain itu, BKKBN juga telah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melalui anggaran BKKBN, yang fungsinya sebagai pendukung konsultasi, koordinasi dan penguatan penyediaan data.
Keberadaan TPPS membantu Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Satgas ini diketuai oleh Rozi, ada dua orang manager bidang data dan program, didukung seorang staf kantor dan 11 technical assistant (asisten teknik).
BKKBN juga membentuk tim audit di 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau yang melibatkan dokter anak, dokter obgyn(Spesialis Obstetri dan Ginekologi), ahli gizi, dan psikolog. Penanganan terhadap anak stunting selain itu juga pemberian tambahan makanan bergizi 100 paket yang sudah dilakukan Pertamina Hulu Rokan (PHR) bagi 100 anak selama enam bulan.
"Kemarin terpilih salah satunya sebagai praktik baik dalam mengevaluasi pemetaan stunting sesuai mekanismenya adalah Kabupaten Indragiri Hulu," katanya.
Koordinator Program Manager Satgas TPPS Riau Fachrurozi menuturkan,TPPS Kecamatan dan Desa perlu mendapat perhatian lebih, terkait masih ditemukan-nya kendala dalam pengumpulan data.
"TPK itu berada di Desa, sehingga kalau dari Pemerintah Desanya sendiri nanti tidak memberikan perhatian yang cukup kepada TPK, karena tugas dan fungsinya sangat banyak seperti di tingkat Provinsi," katanya.(eca)
