PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Penyekatan kendaraan di perbatasan Provinsi Riau dengan beberapa provinsi tetangga terus dilaksanakan. Hingga saat ini tercatat setidaknya 2.805 kendaraan yang diminta untuk memutar balik arah. Sedangkan kendaraan yang telah diperiksa oleh petugas di lapangan berjumlah 4.633.
Sisanya sebanyak 1.833 kendaraan diizinkan melanjutkan perjalanan karena memenuhi syarat. Seperti kendaraan barang atau bahan pangan, pengantar orang sakit, dan beberapa kriteria lainnya sesuai ketentuan pemerintah.
Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto kepada Riau Pos, Ahad (9/5). Disampaikan dia, sebanyak 54 pos penyekatan telah diaktifkan oleh Polda Riau beserta jajaran terhitung sejak 6 Mei 2021. Pos penyekatan tersebut dijaga oleh aparat gabungan. Seperti Polri, TNI, Dishub hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
"Sampai sekarang masih terus aktif melakukan pemeriksaan kendaraan di perbatasan. Total dari tanggal 6-8 Mei 2021 atau selama tiga hari sudah 2.805 kendaraan yang diminta untuk putar balik. Karena memang tidak sesuai dengan klasifikasi pengendara yang diizinkan oleh pemerintah selama masa larangan mudik," sebut Sunarto.
Ia meminta masyarakat agar tetap patuh kepada anjuran serta larangan yang telah di tetapkan pemerintah. Karena bagaimanapun juga, peniadaan mudik ini ditujukan agar penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat bisa dihentikan. Sebab, saat ini tren penyebaran virus corona masih terus bertambah. Sehingga masyarakat diharapkan dapat mengerti demi keselamatan bersama.
Kepada masyarakat yang telah patuh dan berdiam di rumah, Kombes Sunarto menyampaikan terimakasih. Ia juga mengajak masyarakat untuk mengingatkan satu sama lain agar kesadaran untuk patuh terhadap protokol kesehatan bisa tumbuh dari diri masing-masing.
"Terimakasih kepada masyarakat yang telah patuh. Ayo sama-sama kita lawan penyebaran Covid-19 dengan mematuhi seluruh anjuran pemerintah," ajak Sunarto.
Jumlah Kendaraan dan Penumpang Turun
Kementerian Perhubungan mengklaim bahwa pada momen mudik kali ini terdapat penurunan kendaraan dan penumpang. Namun, di sisi lain masih ditemukan upaya untuk menerobos aturan larangan mudik.
Kemarin (9/5), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni dan Merak, serta Pos Penyekatan di Gerbang Tol Pejagan, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu dia menyatakan transportasi khususnya di sektor udara, kereta api dan sektor laut pada momen ini cukup terkendali.
"Di sektor udara turun hingga 93 persen, sektor kereta api turun hingga 90 persen, dan sektor laut turun hingga 90 persen," ungkapnya.
Budi mengungkapkan, pengendalian di transportasi darat yang memiliki tantangan tersendiri. "Di masa peniadaan mudik arus lalu lintas turun sampai 45 persen," katanya.
Dengan temuan ini, dia menganggap bahwa semua dapat terkendali. Walaupun mengalami penurunan yang signifikan, Budi tetap meminta para petugas mewaspadai potensi lonjakan arus lalu lintas pada H-4 dan H-3 jelang lebaran. Sejalan dengan peniadaan mudik ini, penerbangan turun. Di bandara milik PT Angkasa Pura II tercatat penurunan mencpai 90 persen.
"Ketentuan peniadaan mudik ini berjalan efektif di bandara AP II, dan kami melakukan penyesuaian jam operasional di 16 bandara agar dapat tetap beroperasi secara optimal," ujar President Director AP II Muhammad Awaluddin.
Awaluddin menambahkan penyesuaian jam operasional di 16 bandara AP II dikoordinasikan dengan seluruh stakeholder. Langkah ini juga telah mendapat persetujuan seiring dengan terbitnya Notice to Airmen (Notam) bagi bandara-bandara yang melakukan penyesuaian jam operasional. Director of Operation & Service AP II Muhamad Wasid menuturkan telah mengatur jadwal penerbangan.
"Kami mengatur sedemikian rupa jam-jam penerbangan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan termasuk memperhatikan protokol kesehatan," katanya.
Wasid menambahkann seluruh bandara tetap bersiaga apabila ada penerbangan tidak berjadwal yang berada di luar jam operasional.
"Bandara AP II akan tetap melayani penerbangan tidak berjadwal yang ada di luar jam operasional, misalnya penerbangan dalam rangka kemanusiaan, evakuasi medis, repatriasi, penerbangan militer," ungkapnya.
Di sisi lain, upaya untuk pencegahan pemudik juga terus dilakukan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berhasil menggagalkan rombongan masyarakat yang nekat mudik secara tersembunyi melalui jalur laut. Kejadian itu terjadi kemarin di Perairan Teluk Jakarta.
Para pemudik gelap tersebut diberikan sanksi berupa teguran dan diwajibkan untuk putar balik. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad menyebutkan bahwa patroli laut dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan pengendalian transportasi laut sesuai dengan Surat Edaran Satgas Covid-19 dan Peraturan Menteri Perhubungan No.13 Tahun 2021.
"Saat patroli berlangsung, petugas mendapati sekelompok masyarakat yang melakukan upaya mudik menggunakan kapal service boat dari wilayah pesisir pelabuhan Tanjung Priok Jakarta," katanya. Ada tiga kapal service boat yang mengangkut warga yang tetap nekat mudik dan telah dihentikan.
Ahmad mengungkapkan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa ada kapal tradisional atau service boat di sepanjang pesisir teluk Jakarta yang dimanfaatkan warga untuk mudik ke wilayah Cirebon dan sekitarnya. "Yang lebih membahayakan adalah para penumpang pemudik itu tidak menggunakan lifejacket," ungkapnya.(nda/lyn/jpg)
