JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Persiapan menuju rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 mulai dirumuskan. Tim Kerja Bersama (TKB) Pemilu dan Pilkada 2024 kemarin (24/5) bertemu dalam rapat perdana, membahas desain dan konsep pelaksanaan hajatan besar demokrasi tersebut.
TKB itu terdiri atas Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU RI, Bawaslu RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Pembentukan TKB merupakan hasil dari rapat dengar pendapat (RDP) yang menyepakati pelaksanaan pemilu diserentakkan pada 2024. "Kita bentuk tim ini untuk menindaklanjuti draf konsep dan desain yang sudah disusun teman-teman KPU untuk kita dalami," jelas Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia saat membuka rapat.
Doli menjelaskan, konsep dan desain dari penyelenggara akan disesuaikan dengan kebutuhan pemilu dan pilkada pada 2024. Legislator Partai Golkar tersebut mengingatkan bahwa pelaksanaan pemilu tiga tahun lagi itu berskala besar. Sehingga harus dipersiapkan sematang mungkin.
Sejauh ini berbagai kementerian/lembaga yang tergabung dalam TKB sudah melakukan koordinasi secara informal. Forum rapat bersama Komisi II DPR tersebut bakal menyatukan hasil koordinasi lintas lembaga itu untuk kemudian menjadi konsep yang komprehensif. "Sebetulnya kita ingin mendengarkan hasil koordinasi secara informal tersebut hasilnya bagaimana, kemudian menyusun agenda berikutnya," lanjut dia.
Rapat perdana itu semula dibuka untuk umum. Namun, pimpinan komisi II kemudian memutuskan bahwa rapat diselenggarakan secara tertutup karena hal-hal yang dibicarakan masih menindaklanjuti koordinasi informal. Seusai rapat tertutup, Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menyatakan, lembaga terkait telah memaparkan rencana awal konsep penyelenggaraan pemilu beserta anggaran yang dibutuhkan. Hasil penghitungan awal saat ini, pemilu dan pilkada serentak memerlukan dana Rp112 triliun.
Jumlah itu merupakan akumulasi dari APBD 2024 sebesar kurang lebih Rp26,2 triliun dan APBN sebesar Rp86,2 triliun. Besaran tersebut sudah mencakup biaya untuk kebutuhan teknologi informasi dan anggaran untuk panitia pemilihan kecamatan serta petugas pemutakhiran data pemilih. "Sarana dan prasarana, termasuk teknologi informasi, harus disiapkan dengan mantap. Ini anggaran untuk tahapan dan non tahapan," jelas mantan advokat tersebut.
Selain itu, TKB membahas draf tahapan pelaksanaan pemilu serentak. Tim memutuskan memberi waktu sepuluh hari untuk konsinyering. "Yang pasti ada draf pergeseran tahapan bulan pendaftaran dan pencoblosan," lanjutnya. Dia yakin TKB akan menghasilkan formula terbaik pelaksanaan Pemilu 2024 sehingga dapat berjalan lancar dan aman.
Terpisah, KPU RI memastikan telah merampungkan rencana tahapan itu sejak minggu lalu. KPU juga sudah mengadakan simulasi tahapan. "KPU merampungkan simulasi tahapannya minggu lalu. Tadi sudah disampaikan saat rapat dengan komisi II," jelas Komisioner KPU Viryan Azis.
Secara pokok, lanjut Viryan, tahapan pemilu akan dimulai 30 bulan sebelum hari pemungutan suara. "Pertimbangan ini sebagai bentuk mempersiapkan Pemilu 2024 yang jauh lebih kompleks daripada Pemilu 2019," ucap dia. KPU mengantisipasi jangan sampai terulang pengalaman buruk Pemilu 2019. Saat itu banyak petugas yang sakit dan wafat, terjadi disinformasi dan misinformasi yang merusak demokrasi, serta proses rekapitulasi terlalu lama. (deb/c9/bay/jrr)
Laporan : JPG (Jakarta)
