Minggu, 6 April 2025
spot_img

1,1 Juta Dosis Vaksin Kedaluarsa

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Sebanyak 1,1 juta dosis vaksin Covid-19 diketahui telah berstatus kedaluarsa atau expired. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar memperhatikan proses distribusi. Terlebih saat ini tengah digencarkan vaksin booster atau doses ketiga.

"Saya ingatkan agar vaksin yang diindikasikan akan kedaluwarsa terus dipelototi. Dan yang sudah kedaluwarsa harus segera dibuang. Cek satu-satu petanya dan jumlahnya berapa di masing-masing daerah," kata Cak Imin kepada wartawan, Kamis (20/1).

Cak Imin mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk tidak segan menanyakan masa kedaluwarsa vaksin yang bakal disuntikkan oleh petugas. Dengan begitu, tidak ada vaksin kedaluarsa yang diterima oleh masyarakat.

Baca Juga:  Puan: Mari Menjadi Bangsa yang Penuh Berkah

"Masyarakat juga perlu proaktif ya, tanyakan dulu status vaksinnya sebelum disuntikkan. Jaga-jaga siapa tahu petugasnya tidak perhatikan," imbuhnya.

Wakil Ketua DPR RI itu mendesak Kemenkes untuk segera mengevaluasi penyebab masih banyaknya vaksin yang belum digunakan dan akan memasuki tenggat waktu kedaluwarsa.

"Saya harap ada evaluasi menyeluruh soal vaksin ini. Kok bisa sampai 1,1 juta dosis belum terpakai, malah mau kedaluarsa. Jangan sampai ada ketimpangan dengan di luar Jawa. Ingat lho, masih banyak warga yang belum bisa vaksinasi dosis pertama dan kedua di luar Jawa," jelasnya.

Kampanye vaksinasi booster disebut Cak Imin memang bagus. Meski begitu dia mengimbau agar praktiknya tidak mengenyampingkan target vaksinasi primer atau dosis pertama dan kedua bagi 70 persen populasi penduduk Indonesia.

Baca Juga:  Hasto Minta Keluarga Jokowi Diperiksa KPK

"Kita tidak boleh mengabaikan target utama kita untuk vaksinasi 70 persen dari jumlah penduduk. Alih-alih ngurusi booster, malah banyak juga yang belum divaksin pertama dan kedua. Itu tidak bagus," pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan, ada 1,1 juta dosis vaksin Covid-19 kedaluwarsa. Mayoritas vaksin kedaluwarsa tersebut merupakan donasi gratis dari negara-negara maju.

"Vaksin yang expired (kedaluwarsa) sampai Desember (2021) ada 1,121 juta dosis. Dari jumlah itu, 1,1 juta yang expired adalah donasi gratis, 98 persen donasi gratis," kata Budi Gunadi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi

 

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Sebanyak 1,1 juta dosis vaksin Covid-19 diketahui telah berstatus kedaluarsa atau expired. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar memperhatikan proses distribusi. Terlebih saat ini tengah digencarkan vaksin booster atau doses ketiga.

"Saya ingatkan agar vaksin yang diindikasikan akan kedaluwarsa terus dipelototi. Dan yang sudah kedaluwarsa harus segera dibuang. Cek satu-satu petanya dan jumlahnya berapa di masing-masing daerah," kata Cak Imin kepada wartawan, Kamis (20/1).

Cak Imin mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk tidak segan menanyakan masa kedaluwarsa vaksin yang bakal disuntikkan oleh petugas. Dengan begitu, tidak ada vaksin kedaluarsa yang diterima oleh masyarakat.

Baca Juga:  Hasto Minta Keluarga Jokowi Diperiksa KPK

"Masyarakat juga perlu proaktif ya, tanyakan dulu status vaksinnya sebelum disuntikkan. Jaga-jaga siapa tahu petugasnya tidak perhatikan," imbuhnya.

Wakil Ketua DPR RI itu mendesak Kemenkes untuk segera mengevaluasi penyebab masih banyaknya vaksin yang belum digunakan dan akan memasuki tenggat waktu kedaluwarsa.

"Saya harap ada evaluasi menyeluruh soal vaksin ini. Kok bisa sampai 1,1 juta dosis belum terpakai, malah mau kedaluarsa. Jangan sampai ada ketimpangan dengan di luar Jawa. Ingat lho, masih banyak warga yang belum bisa vaksinasi dosis pertama dan kedua di luar Jawa," jelasnya.

Kampanye vaksinasi booster disebut Cak Imin memang bagus. Meski begitu dia mengimbau agar praktiknya tidak mengenyampingkan target vaksinasi primer atau dosis pertama dan kedua bagi 70 persen populasi penduduk Indonesia.

Baca Juga:  Pilgub Jatim, Khofifah Jadi Rebutan Partai Pendukung

"Kita tidak boleh mengabaikan target utama kita untuk vaksinasi 70 persen dari jumlah penduduk. Alih-alih ngurusi booster, malah banyak juga yang belum divaksin pertama dan kedua. Itu tidak bagus," pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan, ada 1,1 juta dosis vaksin Covid-19 kedaluwarsa. Mayoritas vaksin kedaluwarsa tersebut merupakan donasi gratis dari negara-negara maju.

"Vaksin yang expired (kedaluwarsa) sampai Desember (2021) ada 1,121 juta dosis. Dari jumlah itu, 1,1 juta yang expired adalah donasi gratis, 98 persen donasi gratis," kata Budi Gunadi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi

 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos
spot_img

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

spot_img

1,1 Juta Dosis Vaksin Kedaluarsa

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Sebanyak 1,1 juta dosis vaksin Covid-19 diketahui telah berstatus kedaluarsa atau expired. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar memperhatikan proses distribusi. Terlebih saat ini tengah digencarkan vaksin booster atau doses ketiga.

"Saya ingatkan agar vaksin yang diindikasikan akan kedaluwarsa terus dipelototi. Dan yang sudah kedaluwarsa harus segera dibuang. Cek satu-satu petanya dan jumlahnya berapa di masing-masing daerah," kata Cak Imin kepada wartawan, Kamis (20/1).

Cak Imin mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk tidak segan menanyakan masa kedaluwarsa vaksin yang bakal disuntikkan oleh petugas. Dengan begitu, tidak ada vaksin kedaluarsa yang diterima oleh masyarakat.

Baca Juga:  Pilgub Jatim, Khofifah Jadi Rebutan Partai Pendukung

"Masyarakat juga perlu proaktif ya, tanyakan dulu status vaksinnya sebelum disuntikkan. Jaga-jaga siapa tahu petugasnya tidak perhatikan," imbuhnya.

Wakil Ketua DPR RI itu mendesak Kemenkes untuk segera mengevaluasi penyebab masih banyaknya vaksin yang belum digunakan dan akan memasuki tenggat waktu kedaluwarsa.

"Saya harap ada evaluasi menyeluruh soal vaksin ini. Kok bisa sampai 1,1 juta dosis belum terpakai, malah mau kedaluarsa. Jangan sampai ada ketimpangan dengan di luar Jawa. Ingat lho, masih banyak warga yang belum bisa vaksinasi dosis pertama dan kedua di luar Jawa," jelasnya.

Kampanye vaksinasi booster disebut Cak Imin memang bagus. Meski begitu dia mengimbau agar praktiknya tidak mengenyampingkan target vaksinasi primer atau dosis pertama dan kedua bagi 70 persen populasi penduduk Indonesia.

Baca Juga:  Gerindra Minta 3 Jatah Menteri pada Jokowi? Ini Penjelasan Dahnil

"Kita tidak boleh mengabaikan target utama kita untuk vaksinasi 70 persen dari jumlah penduduk. Alih-alih ngurusi booster, malah banyak juga yang belum divaksin pertama dan kedua. Itu tidak bagus," pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan, ada 1,1 juta dosis vaksin Covid-19 kedaluwarsa. Mayoritas vaksin kedaluwarsa tersebut merupakan donasi gratis dari negara-negara maju.

"Vaksin yang expired (kedaluwarsa) sampai Desember (2021) ada 1,121 juta dosis. Dari jumlah itu, 1,1 juta yang expired adalah donasi gratis, 98 persen donasi gratis," kata Budi Gunadi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi

 

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Sebanyak 1,1 juta dosis vaksin Covid-19 diketahui telah berstatus kedaluarsa atau expired. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar memperhatikan proses distribusi. Terlebih saat ini tengah digencarkan vaksin booster atau doses ketiga.

"Saya ingatkan agar vaksin yang diindikasikan akan kedaluwarsa terus dipelototi. Dan yang sudah kedaluwarsa harus segera dibuang. Cek satu-satu petanya dan jumlahnya berapa di masing-masing daerah," kata Cak Imin kepada wartawan, Kamis (20/1).

Cak Imin mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk tidak segan menanyakan masa kedaluwarsa vaksin yang bakal disuntikkan oleh petugas. Dengan begitu, tidak ada vaksin kedaluarsa yang diterima oleh masyarakat.

Baca Juga:  Zulkifli Hasan Enggak Pakai Syarat, Tidak seperti Amien

"Masyarakat juga perlu proaktif ya, tanyakan dulu status vaksinnya sebelum disuntikkan. Jaga-jaga siapa tahu petugasnya tidak perhatikan," imbuhnya.

Wakil Ketua DPR RI itu mendesak Kemenkes untuk segera mengevaluasi penyebab masih banyaknya vaksin yang belum digunakan dan akan memasuki tenggat waktu kedaluwarsa.

"Saya harap ada evaluasi menyeluruh soal vaksin ini. Kok bisa sampai 1,1 juta dosis belum terpakai, malah mau kedaluarsa. Jangan sampai ada ketimpangan dengan di luar Jawa. Ingat lho, masih banyak warga yang belum bisa vaksinasi dosis pertama dan kedua di luar Jawa," jelasnya.

Kampanye vaksinasi booster disebut Cak Imin memang bagus. Meski begitu dia mengimbau agar praktiknya tidak mengenyampingkan target vaksinasi primer atau dosis pertama dan kedua bagi 70 persen populasi penduduk Indonesia.

Baca Juga:  Besok Anggota Dewan 2019-2024 Dilantik, 6.000 Prajurit TNI Amankan

"Kita tidak boleh mengabaikan target utama kita untuk vaksinasi 70 persen dari jumlah penduduk. Alih-alih ngurusi booster, malah banyak juga yang belum divaksin pertama dan kedua. Itu tidak bagus," pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan, ada 1,1 juta dosis vaksin Covid-19 kedaluwarsa. Mayoritas vaksin kedaluwarsa tersebut merupakan donasi gratis dari negara-negara maju.

"Vaksin yang expired (kedaluwarsa) sampai Desember (2021) ada 1,121 juta dosis. Dari jumlah itu, 1,1 juta yang expired adalah donasi gratis, 98 persen donasi gratis," kata Budi Gunadi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi

 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari