JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo meminta pemerintah berhati-hati dalam menyusun kurikulum. Dia tidak ingin kelalaian hilangnya mata pelajaran (mapel) Pancasila dan bahasa Indonesia terulang.

Hal tersebut disampaikan Bambang saat mengisi webinar memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diselenggarakan Universitas Terbuka (UT) kemarin (3/5). "Saya berharap tidak mengulang kelalaian dan kealpaan menempatkan mata pelajaran Pancasila dan bahasa Indonesia," katanya.

Menurut sosok yang akrab disapa Bamsoet itu, mapel Pancasila dan bahasa Indonesia di semua jenjang merupakan rujukan moral dalam pendidikan nasional. Dia juga menegaskan, di dalam UUD 1945 sudah diamanatkan, Pancasila dan bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran atau mata kuliah wajib.

Luputnya dua mapel dalam Peraturan Pemerintah (PP) 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) itu harus menjadi koreksi bersama. Bamsoet menyambut baik akhirnya Kemendikbudristek merevisi PP tersebut. Dia menegaskan, pendidikan harus mencetak SDM secara menyeluruh. Baik itu kemampuan akademik maupun karakternya.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi memandang perlu adanya penguatan pendidikan karakter. Menurut dia, pendidikan di Indonesia telah mengalami kemunduran. Mulai urusan akademik sampai karakter. "Buktinya, korupsi makin merajalela, tawuran pelajar, peredaran narkoba, dan lainnya," kata dia.

Menurut Unifah, salah satu penyebab kemunduran pendidikan di tanah air adalah terlalu menekankan urusan administrasi. Mulai urusan kurikulum, penggunaan anggaran, sistem evaluasi dan kelulusan, hingga dana bantuan sekolah dan berbagai persoalan administrasi lainnya.

Bahkan, guru seakan terjebak urusan administrasi. Misalnya dikejar target kurikulum yang menguras tenaga. Kemudian juga dituntut membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), menentukan kriteria ketuntasan minimal (KKM), dan menjalankan analisis hasil ulangan (AHU). "Urusan tersebut menuntut konsentrasi tinggi,"ujarnya.(wan/c9/bay/jrr)

Laporan JPG, Jakarta

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo meminta pemerintah berhati-hati dalam menyusun kurikulum. Dia tidak ingin kelalaian hilangnya mata pelajaran (mapel) Pancasila dan bahasa Indonesia terulang.

Hal tersebut disampaikan Bambang saat mengisi webinar memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diselenggarakan Universitas Terbuka (UT) kemarin (3/5). "Saya berharap tidak mengulang kelalaian dan kealpaan menempatkan mata pelajaran Pancasila dan bahasa Indonesia," katanya.

Menurut sosok yang akrab disapa Bamsoet itu, mapel Pancasila dan bahasa Indonesia di semua jenjang merupakan rujukan moral dalam pendidikan nasional. Dia juga menegaskan, di dalam UUD 1945 sudah diamanatkan, Pancasila dan bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran atau mata kuliah wajib.

Luputnya dua mapel dalam Peraturan Pemerintah (PP) 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) itu harus menjadi koreksi bersama. Bamsoet menyambut baik akhirnya Kemendikbudristek merevisi PP tersebut. Dia menegaskan, pendidikan harus mencetak SDM secara menyeluruh. Baik itu kemampuan akademik maupun karakternya.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi memandang perlu adanya penguatan pendidikan karakter. Menurut dia, pendidikan di Indonesia telah mengalami kemunduran. Mulai urusan akademik sampai karakter. "Buktinya, korupsi makin merajalela, tawuran pelajar, peredaran narkoba, dan lainnya," kata dia.

Menurut Unifah, salah satu penyebab kemunduran pendidikan di tanah air adalah terlalu menekankan urusan administrasi. Mulai urusan kurikulum, penggunaan anggaran, sistem evaluasi dan kelulusan, hingga dana bantuan sekolah dan berbagai persoalan administrasi lainnya.

Bahkan, guru seakan terjebak urusan administrasi. Misalnya dikejar target kurikulum yang menguras tenaga. Kemudian juga dituntut membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), menentukan kriteria ketuntasan minimal (KKM), dan menjalankan analisis hasil ulangan (AHU). "Urusan tersebut menuntut konsentrasi tinggi,"ujarnya.(wan/c9/bay/jrr)

Laporan JPG, Jakarta

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo meminta pemerintah berhati-hati dalam menyusun kurikulum. Dia tidak ingin kelalaian hilangnya mata pelajaran (mapel) Pancasila dan bahasa Indonesia terulang.

Hal tersebut disampaikan Bambang saat mengisi webinar memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diselenggarakan Universitas Terbuka (UT) kemarin (3/5). "Saya berharap tidak mengulang kelalaian dan kealpaan menempatkan mata pelajaran Pancasila dan bahasa Indonesia," katanya.

Menurut sosok yang akrab disapa Bamsoet itu, mapel Pancasila dan bahasa Indonesia di semua jenjang merupakan rujukan moral dalam pendidikan nasional. Dia juga menegaskan, di dalam UUD 1945 sudah diamanatkan, Pancasila dan bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran atau mata kuliah wajib.

Luputnya dua mapel dalam Peraturan Pemerintah (PP) 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) itu harus menjadi koreksi bersama. Bamsoet menyambut baik akhirnya Kemendikbudristek merevisi PP tersebut. Dia menegaskan, pendidikan harus mencetak SDM secara menyeluruh. Baik itu kemampuan akademik maupun karakternya.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi memandang perlu adanya penguatan pendidikan karakter. Menurut dia, pendidikan di Indonesia telah mengalami kemunduran. Mulai urusan akademik sampai karakter. "Buktinya, korupsi makin merajalela, tawuran pelajar, peredaran narkoba, dan lainnya," kata dia.

Menurut Unifah, salah satu penyebab kemunduran pendidikan di tanah air adalah terlalu menekankan urusan administrasi. Mulai urusan kurikulum, penggunaan anggaran, sistem evaluasi dan kelulusan, hingga dana bantuan sekolah dan berbagai persoalan administrasi lainnya.

Bahkan, guru seakan terjebak urusan administrasi. Misalnya dikejar target kurikulum yang menguras tenaga. Kemudian juga dituntut membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), menentukan kriteria ketuntasan minimal (KKM), dan menjalankan analisis hasil ulangan (AHU). "Urusan tersebut menuntut konsentrasi tinggi,"ujarnya.(wan/c9/bay/jrr)

Laporan JPG, Jakarta

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo meminta pemerintah berhati-hati dalam menyusun kurikulum. Dia tidak ingin kelalaian hilangnya mata pelajaran (mapel) Pancasila dan bahasa Indonesia terulang.

Hal tersebut disampaikan Bambang saat mengisi webinar memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diselenggarakan Universitas Terbuka (UT) kemarin (3/5). "Saya berharap tidak mengulang kelalaian dan kealpaan menempatkan mata pelajaran Pancasila dan bahasa Indonesia," katanya.

Menurut sosok yang akrab disapa Bamsoet itu, mapel Pancasila dan bahasa Indonesia di semua jenjang merupakan rujukan moral dalam pendidikan nasional. Dia juga menegaskan, di dalam UUD 1945 sudah diamanatkan, Pancasila dan bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran atau mata kuliah wajib.

Luputnya dua mapel dalam Peraturan Pemerintah (PP) 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) itu harus menjadi koreksi bersama. Bamsoet menyambut baik akhirnya Kemendikbudristek merevisi PP tersebut. Dia menegaskan, pendidikan harus mencetak SDM secara menyeluruh. Baik itu kemampuan akademik maupun karakternya.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi memandang perlu adanya penguatan pendidikan karakter. Menurut dia, pendidikan di Indonesia telah mengalami kemunduran. Mulai urusan akademik sampai karakter. "Buktinya, korupsi makin merajalela, tawuran pelajar, peredaran narkoba, dan lainnya," kata dia.

Menurut Unifah, salah satu penyebab kemunduran pendidikan di tanah air adalah terlalu menekankan urusan administrasi. Mulai urusan kurikulum, penggunaan anggaran, sistem evaluasi dan kelulusan, hingga dana bantuan sekolah dan berbagai persoalan administrasi lainnya.

Bahkan, guru seakan terjebak urusan administrasi. Misalnya dikejar target kurikulum yang menguras tenaga. Kemudian juga dituntut membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), menentukan kriteria ketuntasan minimal (KKM), dan menjalankan analisis hasil ulangan (AHU). "Urusan tersebut menuntut konsentrasi tinggi,"ujarnya.(wan/c9/bay/jrr)

Laporan JPG, Jakarta