RIAUPOS.CO – Pelambatan pertumbuhan ekonomi global dan kesepakatan global untuk mengutamakan praktik keberlanjutan menciptakan paradoks yang harus diatasi oleh para pemangku kepentingan. Oleh karenanya butuh sebuah pemikiran khusus untuk menyikapinya.
Menurut laporan World Economic Forum, banyak negara maju yang mengalami penurunan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi mereka dari lebih dari 2 persen pada awal tahun 2000-an menjadi kurang dari 1,5 persen pada awal dekade ini. Di sisi lain, beberapa negara berkembang mengalami peningkatan pertumbuhan dari kurang dari 6 persen menjadi lebih dari 2 persen.
John Elkington dalam bukunya “Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business” menjelaskan tren kepemimpinan kini mulai berubah, dimana pemimpin harus mempunyai pikiran bahwa kesuksesan bisnis seharusnya tidak hanya diukur berdasarkan kinerja ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh Perusahaan, itulah muncul istilah Sustainable Leadership.
Pengelolaan paradoks antara pertumbuhan ekonomi dan praktik berkelanjutan, Sustainable Leadership dapat berperan sebagai kunci untuk memastikan bahwa bisnis tidak hanya bertahan dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan dampak positif dalam jangka Panjang (Badri, 2024). Salah satu poin yang perlu diperhatikan seorang pemimpin adalah dalam mengelola tantangan Enviromental, Sosial, and Economic atau yang sering disebut ESG (Polman, P, 2019).
Istilah “ESG” mulai diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui laporan bertajuk “Who Cares Wins”. Laporan tersebut menyampaikan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pengambilan keputusan investasi. Sejak itu, praktik pengintegrasian ESG dalam investasi telah berkembang pesat.
Dalam mengelola tantangan ESG, penting untuk mengadopsi mindset “Sustainable Leadership” dan pendekatan “Behavioral Theory”. Dengan demikian, para pemimpin dapat mencapai keunggulan kompetitif, menciptakan nilai jangka panjang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil juga merupakan kunci dalam mencapai tujuan ini. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat menjadi perhatian utama dalam laporan terbaru World Economic Forum. Laparan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar negara mengandalkan eksploitasi sumber daya alam sebagai motor penggerak pertumbuhan mereka
Namun, paradoks yang muncul adalah adanya kesepakatan global untuk mengutamakan praktik “sustainability”. Dalam konteks ini, penting bagi para pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan pendekatan “Sustainable Leadership” dalam mengelola tantangan lingkungan, sosial, dan ekonomi (ESG). Dalam hal ini, mindset yang berpusat pada keberlanjutan menjadi sangat penting untuk mencapai keunggulan kompetiti, bukan hanya sekedar berpikir keuntungan semata, namun merespon dampak sosial yang ditimbulkan.
Organisasi perlu merespons umpan balik isu-isu sosial dan juga respon para pemangku kepentingan perihal isu sustainable, karena meskipu organisasi berkinerja baik, namun tidak memberikan umpan balik terhadap isu social maka dapat mempengaruhi keberlanjutan bisnis kedepan (Robert, et.al 2015).
Pada kuliah tamu di Sekolah Pascasarjana UNAIR Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Bapak Ignasius Jonan menjelaskan pentingnya mengelola tantangan ESG dengan mindset yang berkelanjutan, artinya pemimpin harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan dan masyarakat. Organisasi harus memastikan bahwa praktik bisnis mereka tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkelanjutan dari perspektif lingkungan dan social.
Ini berarti mengurangi ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran dan mengadopsi strategi yang lebih berkelanjutan seperti efisiensi energi, penggunaan sumber daya terbarukan, dan pengelolaan limbah yang baik.
Selain itu, penting juga untuk mengedepankan pendekatan Behavioral Theory dalam mengelola tantangan ESG. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami perilaku manusia dan bagaimana perilaku ini dapat mempengaruhi keberlanjutan ekonomi (Robert, et.al 2015)
Para pemangku kepentingan harus mempertimbangkan motivasi, preferensi, dan kebiasaan manusia dalam merancang kebijakan dan praktik bisnis yang berkelanjutan. Ini termasuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan, memberikan insentif yang tepat, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku berkelanjutan.
Melalui pendekatan “Sustainable Leadership” dan pendekatan “Behavioral Theory”, para pemangku kepentingan dapat mencapai keunggulan kompetitif. Dengan memprioritaskan praktik bisnis yang berkelanjutan, mereka dapat menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan mereka dan pada saat yang sama menyumbangkan pada pertumbuhan ekonomi global yang seimbang. Praktik yang berkelanjutan juga dapat meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan daya tarik bagi investor dan pelanggan, serta meminimalkan risiko lingkungan dan sosial.
Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil juga bekerja sama untuk menciptakan kebijakan publik yang mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan.***
Oleh: Irfan Kharisma Putra, Dosen Universitas Brawijaya Malang
