Perlunya Kebijakan Strategis dan Penguatan Program Pemberdayaan

ROHUL (RIAUPOS.CO) — Perlunya kebijakan strategis dan penguatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kerakyatan yang harus menjadi prioritas oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) ke depan, dalam mengurangi angka kemiskinan terutama di daerah pinggiran yang masih minimnya infrastruktur.

Hal itu terungkap dari masukan, ide, saran, kritikan dan solusi yang ditawarkan oleh para audien dan panelis dalam acara diskusi Publik ‘’20 tahun Kabupaten Rokan Hulu, Masihkah kita Miskin’’ yang ditaja Universitas Pasir Pengaraian  di aula kampus UPP, Rabu (30/10).

Sesuai data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Rohul, bahwasanya, Rohul salah satu kabupaten di Riau yang terdata sebagai daerah miskin tahun 2018 pada angka 10.91 persen dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk Rohul.

Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  masih rendah yakni pada angka 68, sementara Provinsi Riau sudah pada angka 70 sesuai penyampaian  Bappeda  Rohul.

Diskusi  dihadiri Rektor UPP DR Adolf Bastian MPd bersama perwakilan para dosen dan mahasiswa UPP. Sebagai moderator Lufita Nur Alfiah MSi, panelis Sekda Rohul H Abdul Haris SSos MSi mewakili Bupati Rohul H Sukiman, Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra ST, Kepala BPS Rohul Harri Prasetyo SST MSi, akademisi dan tokoh masyarakat Prof DR Irwan Effendi, kandidat Phd Unisel Malaysia/Dekan Fakultas Ekonomi UPP Arrafiqur Rahman SE MM, mantan birokrat dan tokoh masyarakat H Masperi MSi

Kepala BPS Rohul Harri Prasetyo mengatakan, data angka kemiskinan yang saat ini yang menjadi bahan diskusi merupakan data yang sah, dari 780 rumah tangga yang dilakukan survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan BPS Rohul di 16 kecamatan.

Sekda H Abdul Haris SSos MSi mangakui data angka kemiskinan dan data tersebut tidak diragukan, karena BPS miliki kewenangan dalam melakukan survei sosial ekonomi nasional di wilayah Rohul.

Sesuai data, dari tahun 2014 persentase angka kemiskinan Rohul 12,03 persen, tahun 2011 10.66 persen, tahun 2012 menjadi 10,12 persen, tahun 2013 menjadi 10,56, tahun 2014 10,13 persen, tahun 2015 10,05 persen. 

Pada 2016 angka kemiskinan 11,05 persen, tahun 2017 diangka 10, 91 persen dan tahun 2018 naik 4 digit menjadi 10,95 persen.(adv)

ROHUL (RIAUPOS.CO) — Perlunya kebijakan strategis dan penguatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kerakyatan yang harus menjadi prioritas oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) ke depan, dalam mengurangi angka kemiskinan terutama di daerah pinggiran yang masih minimnya infrastruktur.

Hal itu terungkap dari masukan, ide, saran, kritikan dan solusi yang ditawarkan oleh para audien dan panelis dalam acara diskusi Publik ‘’20 tahun Kabupaten Rokan Hulu, Masihkah kita Miskin’’ yang ditaja Universitas Pasir Pengaraian  di aula kampus UPP, Rabu (30/10).

Sesuai data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Rohul, bahwasanya, Rohul salah satu kabupaten di Riau yang terdata sebagai daerah miskin tahun 2018 pada angka 10.91 persen dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk Rohul.

Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  masih rendah yakni pada angka 68, sementara Provinsi Riau sudah pada angka 70 sesuai penyampaian  Bappeda  Rohul.

Diskusi  dihadiri Rektor UPP DR Adolf Bastian MPd bersama perwakilan para dosen dan mahasiswa UPP. Sebagai moderator Lufita Nur Alfiah MSi, panelis Sekda Rohul H Abdul Haris SSos MSi mewakili Bupati Rohul H Sukiman, Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra ST, Kepala BPS Rohul Harri Prasetyo SST MSi, akademisi dan tokoh masyarakat Prof DR Irwan Effendi, kandidat Phd Unisel Malaysia/Dekan Fakultas Ekonomi UPP Arrafiqur Rahman SE MM, mantan birokrat dan tokoh masyarakat H Masperi MSi

Kepala BPS Rohul Harri Prasetyo mengatakan, data angka kemiskinan yang saat ini yang menjadi bahan diskusi merupakan data yang sah, dari 780 rumah tangga yang dilakukan survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan BPS Rohul di 16 kecamatan.

Sekda H Abdul Haris SSos MSi mangakui data angka kemiskinan dan data tersebut tidak diragukan, karena BPS miliki kewenangan dalam melakukan survei sosial ekonomi nasional di wilayah Rohul.

Sesuai data, dari tahun 2014 persentase angka kemiskinan Rohul 12,03 persen, tahun 2011 10.66 persen, tahun 2012 menjadi 10,12 persen, tahun 2013 menjadi 10,56, tahun 2014 10,13 persen, tahun 2015 10,05 persen. 

Pada 2016 angka kemiskinan 11,05 persen, tahun 2017 diangka 10, 91 persen dan tahun 2018 naik 4 digit menjadi 10,95 persen.(adv)