Selasa, 2 Desember 2025
spot_img

Tingkatkan Sinergitas, BPKP dan Pemda Rakor Pengawasan Intern

PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, melaksanakan Rapat koordinasi (Rakor) pengawasan intern keuangan dan pembangunan tingkat provinsi Riau, bersama dengan Pemerintah provinsi Riau dan pemerintah Kabupaten/Kota, Selasa (30/3/2021). Dari provinsi Riau, dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution.

Dalam kesempatan tersebut, Wagubri mengatakan bahwa dengan rapat koordinasi tersebut, diharapkan bisa menciptakan sebuah kordinasi yang bagus dan bisa berkolaborasi antar berbagai elemen. 

"Apalagi diawal tahun seperti ini, pemerintah daerah akan mulai melaksanakan program-program yang sudah disusun sebelumnya," katanya.

Dengan pelaksanaan rapat koordinasi ini, Wagubri juga berharap dari pihak BPKP bisa melihat sekaligus mengawasi program-program yang dijalankan pemerintah daerah. Sehingga jika ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, bisa langsung dikawal.

Baca Juga:  Melejit, Cutra Andika Teratas

"Harapannya dengan semakin diawal dilakukan program koordinasi seperti ini, diharapkan tranparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kegiatan bisa tercipta," harapnya.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia mengatakan, selama ini pihak BPKP hubungannya selalu erat dengan pemerintah daerah dalam hal ini Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP). 

"Selama ini BPKP dan APIP hubungan erat untuk sama-sama mengawal pembangunan daerah. Tujuannya agar ada keselaran pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah," katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, selama ini Pemerintah provinsi Riau bersama BPKP perwakilan Provinsi Riau juga sudah menggunakan aplikasi Mata Bansos, yang sangat bermanfaat untuk mengetahui pergerakan penyaluran bantuan sosial. Terutama disaat kondisi pandemi Covid-19.

Baca Juga:  Untuk Pengguna iOS, Tokopedia Hadirkan Fitur Belanja Bersama

"Dangan adanya Mata Bansos, semua pihak dapat mengawasi, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat termasuk inspektorat sendiri. Mata Bansos ini juga sudah disebarkan ke seluruh Indonesia melalui perwakilan BPKP," ujarnya. (adv)

Laporan: Soleh Saputra
Editor: Eka G Putra

 

PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, melaksanakan Rapat koordinasi (Rakor) pengawasan intern keuangan dan pembangunan tingkat provinsi Riau, bersama dengan Pemerintah provinsi Riau dan pemerintah Kabupaten/Kota, Selasa (30/3/2021). Dari provinsi Riau, dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution.

Dalam kesempatan tersebut, Wagubri mengatakan bahwa dengan rapat koordinasi tersebut, diharapkan bisa menciptakan sebuah kordinasi yang bagus dan bisa berkolaborasi antar berbagai elemen. 

"Apalagi diawal tahun seperti ini, pemerintah daerah akan mulai melaksanakan program-program yang sudah disusun sebelumnya," katanya.

Dengan pelaksanaan rapat koordinasi ini, Wagubri juga berharap dari pihak BPKP bisa melihat sekaligus mengawasi program-program yang dijalankan pemerintah daerah. Sehingga jika ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, bisa langsung dikawal.

Baca Juga:  Ini Poin Tindak Lanjut Kerja Sama Ombudsman RI dan UIN Suska Riau

"Harapannya dengan semakin diawal dilakukan program koordinasi seperti ini, diharapkan tranparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kegiatan bisa tercipta," harapnya.

- Advertisement -

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia mengatakan, selama ini pihak BPKP hubungannya selalu erat dengan pemerintah daerah dalam hal ini Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP). 

"Selama ini BPKP dan APIP hubungan erat untuk sama-sama mengawal pembangunan daerah. Tujuannya agar ada keselaran pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah," katanya.

- Advertisement -

Lebih lanjut dikatakannya, selama ini Pemerintah provinsi Riau bersama BPKP perwakilan Provinsi Riau juga sudah menggunakan aplikasi Mata Bansos, yang sangat bermanfaat untuk mengetahui pergerakan penyaluran bantuan sosial. Terutama disaat kondisi pandemi Covid-19.

Baca Juga:  DPR Cecar Kapolri soal Harun dan PTIK

"Dangan adanya Mata Bansos, semua pihak dapat mengawasi, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat termasuk inspektorat sendiri. Mata Bansos ini juga sudah disebarkan ke seluruh Indonesia melalui perwakilan BPKP," ujarnya. (adv)

Laporan: Soleh Saputra
Editor: Eka G Putra

 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, melaksanakan Rapat koordinasi (Rakor) pengawasan intern keuangan dan pembangunan tingkat provinsi Riau, bersama dengan Pemerintah provinsi Riau dan pemerintah Kabupaten/Kota, Selasa (30/3/2021). Dari provinsi Riau, dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution.

Dalam kesempatan tersebut, Wagubri mengatakan bahwa dengan rapat koordinasi tersebut, diharapkan bisa menciptakan sebuah kordinasi yang bagus dan bisa berkolaborasi antar berbagai elemen. 

"Apalagi diawal tahun seperti ini, pemerintah daerah akan mulai melaksanakan program-program yang sudah disusun sebelumnya," katanya.

Dengan pelaksanaan rapat koordinasi ini, Wagubri juga berharap dari pihak BPKP bisa melihat sekaligus mengawasi program-program yang dijalankan pemerintah daerah. Sehingga jika ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, bisa langsung dikawal.

Baca Juga:  Ini Poin Tindak Lanjut Kerja Sama Ombudsman RI dan UIN Suska Riau

"Harapannya dengan semakin diawal dilakukan program koordinasi seperti ini, diharapkan tranparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kegiatan bisa tercipta," harapnya.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia mengatakan, selama ini pihak BPKP hubungannya selalu erat dengan pemerintah daerah dalam hal ini Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP). 

"Selama ini BPKP dan APIP hubungan erat untuk sama-sama mengawal pembangunan daerah. Tujuannya agar ada keselaran pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah," katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, selama ini Pemerintah provinsi Riau bersama BPKP perwakilan Provinsi Riau juga sudah menggunakan aplikasi Mata Bansos, yang sangat bermanfaat untuk mengetahui pergerakan penyaluran bantuan sosial. Terutama disaat kondisi pandemi Covid-19.

Baca Juga:  Untuk Pengguna iOS, Tokopedia Hadirkan Fitur Belanja Bersama

"Dangan adanya Mata Bansos, semua pihak dapat mengawasi, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat termasuk inspektorat sendiri. Mata Bansos ini juga sudah disebarkan ke seluruh Indonesia melalui perwakilan BPKP," ujarnya. (adv)

Laporan: Soleh Saputra
Editor: Eka G Putra

 

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari