JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bercerita, banyak masyarakat yang mengadu terkait penyelewengan penggunaan dana desa melalui akun media sosial. Sri Mulyani pun menilai, media sosial cukup efektif untuk menggali permasalahan pengelolaan dana desa.
"Kalau di sosmed (sosial media) banyak feedback ke saya. Bilang, "Ibu tolong diawasi dana desa, kepala desa saya baru beli rumah baru", dan semacamnya," ujarnya di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (29/1).
Sri Mulyani menuturkan, desa di Indonesia yang saat ini berjumlah sekitar 75 ribu, mendapatkan alokasi dana sebesar Rp900 juta hingga Rp3 miliar setiap tahunnya. Besarnya anggaran ini disadarinya menggelitik banyak oknum untuk memperkaya diri.
Dia menengarai, besarnya anggaran ini pula yang menyebabkan saat ini banyak orang ingin menjadi kepala desa. Pasalnya, di samping mendapatkan gaji, mereka juga punya kuasa untuk mengelola dana desa.
"Sekarang banyak yang kepingin jadi kepala desa, karena ternyata dapat gaji secara langsung dari pemerintah. Terus ada anggaran, pastinya. Jadi orang berpikir seneng jadi kepada desa," tuturnya.
Atas dasar itu, Sri Mulyani mengaku perlu dilakukan perbaikan formula penyaluran dan penggunaan dana desa. Agar lebih tepat sasaran.
"Jadi, kami memang juga harus terus memperbaiki formula maupun implementasi dari dana desa tersebut," terangnya.
Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp72 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Pencairan tahap pertama sebesar 40 persen akan dilakukan pada periode Januari-Juni.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
