RENGAT (RIAUPOS.CO) – Pasar Sri Gading di Air Molek Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) masih saja terbengkalai, pasca kebakaran pada tahun 2013 lalu. Banyak pihak termasuk masyarakat, berharap Pasar Sri Gading kembali dibangun.
Karena di Pasar Sri Gading saat ini tidak lagi layak untuk bertransaksi, akibat fasilitas yang ada tidak lagi memadai. Sementara di Pasar Sri Gading Air Molek, setiap hari masih ramai dikunjungi warga, apalagi diakhir pekan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Inhu Bayu Nofyandri Subakti SH MKn. (KEPROTOKOLAN DAN HUMAS DPRD INHU FOR RIAUPOS.CO)
Kemudian, Pasar Sri Gading Air Molek merupakan pasar utama bagi warga Kecamatan Pasir Penyu. Sementara pasar induk disetiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Inhu sudah berdiri megah.
Dari berbagai keinginan sejumlah kalangan atas Pasar Sri Gading Air Molek, ternyata masih ada sejumlah permasalahan yang mengganjal untuk pembangunan ulang terhadap pasar tersebut. Walaupun sebelumnya, berbagai hal sudah sempat ditempuh tetapi belum membuahkan hasil.
Sehingga atas dasar itu pula, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Inhu Bayu Nofyandri Subakti SH MKn terus ngotot, agar Pasar Sri Gading Air Molek kembali dibangun. "Pembangunan Pasar Sri Gading belum bisa dilanjutkan akibat alas hak tanah atas lahan pasar yang belum ada titik terangnya," ujar Bayu Nofri Subakti yang juga berasal dari Dapil Inhu IV, Kamis (25/11/2021).
Menurutnya, alas hak atas bangun Pasar Sri Gading Air Molek merupakan berstatus Hak Guna Bangunan (HGB). Dimana lahan tersebut merupakan hibah dari PT Tunggal Perkasa Plantations (TPP) yang diserahkan beberapa waktu lalu.
Permasalahan untuk kelanjutan pembangunan Pasar Sri Gading Air Molek, terjadi akibat tidak ditemukannya surat asli penyerahan lahan dari PT TPP kepada Pemerintah Kabupaten Inhu. Dimana proses penyerahan lahan tersebut berlangsung pada tahun 2016 lalu.
Upaya untuk permasalahan atas alas hak tersebut, sejak beberapa tahun belakangan ini terus menjadi pembahasan di Komisi I DPRD Inhu. "Setidaknya dari tahun 2020 lalu, pembahasan atas masalah Pasar Sri Gading terutama untuk alas hak sudah menjadi prioritas," ungkap politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Inhu Bayu Nofyandri Subakti SH MKn didampingi Ketua Komisi I Daniel Eka Perdana (tengah), Wakil Ketua I Masyrullah SP saat pembahasan RAPBD tahun 2022. (KEPROTOKOLAN DAN HUMAS DPRD INHU FOR RIAUPOS.CO)
Untuk itu harapannya, agar permasalahan atas kendala yang dialami Pasar Sri Gading Air Molek, sudah seharusnya dilakukan duduk bersama antara sejumlah pihak. Dimana sejumlah pihak terkait yang dimaksudnya yakni antara lain, Pemerintah Kabupaten Inhu, Kantor Pertanahan, DPRD serta pihak PT TPP.
Dari pertemuan dengan sejumlah pihak itu, diharapkan dapat menemukan solusi atas alas hak tanah Pasar Sri Gading Air Molek. Karena yang selama ini tidak diketahui lagi surat penyerahan asli dari PT TPP kepada Pemerintah Inhu, tentunya akan ada solusi diberikan oleh pihak Kantor Pertanahan Inhu.
Bayu panggilan akrabnya, juga tidak hanya sekedar menyarankan untuk agenda duduk bersama antar pemangku kepentingan. Namun sejumlah anggaran sudah disetujui Komisi I saat pembahasan RAPBD tahun 2022 beberapa hari lalu. "Ada Rp 800 juta lebih dianggarkan pada Bagian Tata Pemerintahan untuk sejumlah kegiatan termasuk untuk pengurusan alas hak tanah Pasar Sri Gading," tambahnya.
Baginya, alasan yang mendasar untuk kelanjutan pembangunan Pasar Sri Gading disampaikannya yakni, kenyamanan masyarakat sudah mulai terganggu dan tidak nyaman untuk bertransaksi akibat fasilitas yang ada sudah tidak memadai. Kemudian, ketika pasar sudah memiliki fasilitas yang memadai akan berdampak kepada peningkatan ekonomi.
Tidak itu saja, melalui pasar tersebut juga akan muncul retribusi atau peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan pada akhirnya, pasar akan melambangkan suatu daerah dan menambah keindahan kota. "Pasar juga salah satu sumber retribusi seperti parkir. Sementara parkir yang ada saat ini tidak tertata dengan baik dan terlihat amburadul," sebutnya.
Suasana ruang Komisi I saat pembahasan RAPBD tahun 2022 bersama Bagian Tata Pemerintahan baru-baru ini. (KEPROTOKOLAN DAN HUMAS DPRD INHU FOR RIAUPOS.CO)
Bayu juga menyinggung fasilitas pendukung lainnya yang ada di Pasar Sri Gading Air Molek, yakni WC yang tidak memadai dan jauh dari pasar. Bahkan lebih parahnya, akibat bangunan utama yang terbakar, tidak ada lagi penataan untuk pasar basah dan pasar kering. "Ini sudah tahun pergantian (rolling) komisi, setidaknya kelanjutan pembangunan Pasar Sri Gading dapat menjadi kenangan saya saat di Komisi I," harapnya.
Apa yang menjadi harapan Wakil Ketua Komisi I DPRD Inhu ini juga sejalan dengan sejumlah fraksi yang ada. Dimana, dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Inhu, saat menyampaikan pandangan umum terhadap nota nota keuangan RAPBD tahun 2022 juga lebih banyak menyorot pembangunan Pasar Sri Gading Air Molek.
Dalam pada itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Inhu R Fachrurrozi S.Sos menyampaikan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pemangku kepentingan atas permasalahan pada Pasar Sri Gading. "Ada dua surat atas hibah perusahaan berstatus HGB yakni dengan nomor 83 dan 85," ujar R Fachrurrozi S.Sos.
Dua HGB itu tersebut untuk sejumlah pasilitas umum di Air Molek Kecamatan Pasir Penyu diantaranya, Pasar Sri Gading, bangunan sekolah dasar dan balai adat. Hanya saja, alas hak tersebut dinilai belum ada hitam diatas putihnya. Karena bukti pengeluaran lahan tersebut dari Hak Guna Usaha (HGU) yang dikantongi PT TPP belum diserahkan.
Untuk itu pihaknya lebih berharap dan mendukung agenda duduk bersama dengan pemangku kepentingan atas lahan tersebut. "Dalam waktu dekat atau setidaknya di tahun 2022, kami akan bersurat ke DPRD Inhu agar dapat diagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP)," katanya.(Adv)
