MEDAN (RIAUPOS.CO) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan melaporkan oknum anggota DPRD Kabupaten Madina berinisial ES ke Polda Sumut. Pelaporan itu buntut pengancaman terhadap Shafron, seorang pejuang lingkungan hidup di Kabupaten Madina.
Pengancaman itu diketahui pada Jumat 15 November 2019 melalui pemberitaan sebuah media online. “Kalau Shafron tidak lari, maka pada Desember ini akan selesai,” demikian ancaman ES yang tertulis di media tersebut.
“Pengancaman itu bahkan menjadi judul di berita media online itu. Maka Shafron sebagai pelapor kasus perusakan hutan mangrove mengaku terancam karena indikasinya ada pengancaman terhadap keselamatan dirinya,” ungkap Kepala Divisi Sumber Daya Alam (SDA) LBH Medan, Alinafiah Matondang saat mendampingi Shafron yang meminta perlindungan hukum ke kantor LBH tersebut di Jalan Hindu Medan, Sabtu (23/11).
“Kenapa kami mengambil kesimpulan itu, karena ada keterkaitan laporan yang dilakukan Shafron. Hanya saja kami belum bisa pastikan ada keterikatan atau kepentingannya, ES, kepada perusahaan tersebut. Namun di berita secara jelas me nyebutkan kalau anggota dewan itu memiliki saham terbesar di perusahaan hutan sawit tersebut,” beber Ali.
Oleh sebab itu, LBH Medan sangat mengecam kalimat pengancaman seperti ini keluar dari mulut seorang wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat.
“Seharusnya apa yang dilakukan Shafron ini harus didukung penuh dan memang haknya sebagai masyarakat untuk melindungi kelestarian lingkungan dan dilindungi dalam Undang-undang,” jelasnya.
Makanya, LBH Medan mendampingi Shafron melaporkan ES ke Polda Sumut. Pengaduan Shafron diterima dengan Nomor: STTPL/1749/XI/2019/SUMUT/SPKT ‘III’ tanggal 21 November 2019.
“Kami berharap Polda Sumut serius dalam menindak lanjuti laporan Shafron ini. Kami juga meminta kepada Pemkab Madina agar serius menangani kerusakan lingkungan, khususnya lahan mangrove di Pantai Barat Madina. Apalagi ini bukan masalah baru namun sudah terjadi pada 2012 lalu,” pungkasnya.
Sementara, Shafron mengaku sedang melaporkan perusahaan, Tri Bahtera Srikandi (TBS) ke Polres Madina pada 15 November 2019.
“PT TBS telah mengalihfungsikan hutan mangrove menjadi tanaman sawit di Pantai Desa Sikara-kara Kecamatan Natal, Madina,” ujar warga Desa Kayu Laut, Kabupaten Madina yang concern dalam menjaga dan melestarikan kawasan mangrove di Madina.
Menurutnya, ada berkisar 400 hektar lebih sejak 2012 hingga 2016 terjadi penghancuran hutan mangrove menjadi alih fungsi hutan sawit.
“Ini jelas sudah terjadi pelanggaran terutama dalam UU Lingkungan Hidup. Saya menduga ini sudah terjadi kejahatan lingkungan,” beber Shafron.
“Mengapa ini seperti terbiarkan karena terjadi persengkokolan antara pejabat Pemkab Madina dengan pengusaha sawit. Sebab ini sudah berjalan hingga tanaman sawit itu sampai berbuah saat ini,” sambungnya. Shafron berharap, penegak hukum harus bertindak cepat. Sebab, nyawanya kini terancam pasca laporananya tersebut.
“Karena saya merasa tidak aman keselamatan hidup saya dan keluarga saya. Apalagi ancaman ini disampaikan oleh wakil rakyat dari dapil di mana saya lahir,” tandasnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: E Sulaiman
