JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Setelah dinyatakan vaksin Covid-19 gratis untuk semua, kini muncul isu skema vaksin mandiri. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berharap skenario vaksin mandiri tidak mengganggu vaksin gratis yang dicanangkan di awal.
Jubir Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, hingga saat ini rencana vaksin mandiri masih dikaji.
’’Kita masih mendengarkan masukan dari berbagai pihak,’’ ujarnya dalam temu media perkembangan vaksinasi Covid-19 di Indonesia kemarin (23/1). Dari masukan tersebut, sudah ada beberapa alternatif yang masih dimatangkan.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum IDI Daeng M Faqih memberikan sejumlah catatan untuk pemerintah jika ingin merealisasikan rencana vaksin mandiri.
- Advertisement -
Pertama, implementasi vaksin mandiri atau berbayar tidak boleh mengganggu program vaksin gratis yang ditetapkan pemerintah sebelumnya.
’’Sehingga vaksin yang sudah disediakan untuk yang gratis ini tidak sampai masuk ke yang mandiri. Ini harus dijaga kuotanya,’’ katanya.
- Advertisement -
Kemudian, demi menjamin program vaksin gratis tetap berjalan dengan baik, dia mengusulkan merek vaksin dibedakan antara gratis dan mandiri. Dengan catatan, kedua vaksin memiliki kualitas yang sama sehingga tak terjadi ketimpangan.
Sumber: Jawapos.com
Editor: E Sulaiman
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Setelah dinyatakan vaksin Covid-19 gratis untuk semua, kini muncul isu skema vaksin mandiri. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berharap skenario vaksin mandiri tidak mengganggu vaksin gratis yang dicanangkan di awal.
Jubir Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, hingga saat ini rencana vaksin mandiri masih dikaji.
’’Kita masih mendengarkan masukan dari berbagai pihak,’’ ujarnya dalam temu media perkembangan vaksinasi Covid-19 di Indonesia kemarin (23/1). Dari masukan tersebut, sudah ada beberapa alternatif yang masih dimatangkan.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum IDI Daeng M Faqih memberikan sejumlah catatan untuk pemerintah jika ingin merealisasikan rencana vaksin mandiri.
Pertama, implementasi vaksin mandiri atau berbayar tidak boleh mengganggu program vaksin gratis yang ditetapkan pemerintah sebelumnya.
’’Sehingga vaksin yang sudah disediakan untuk yang gratis ini tidak sampai masuk ke yang mandiri. Ini harus dijaga kuotanya,’’ katanya.
Kemudian, demi menjamin program vaksin gratis tetap berjalan dengan baik, dia mengusulkan merek vaksin dibedakan antara gratis dan mandiri. Dengan catatan, kedua vaksin memiliki kualitas yang sama sehingga tak terjadi ketimpangan.
Sumber: Jawapos.com
Editor: E Sulaiman
