JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Harus bisa bertemu presiden. Itulah yang ada di benak Eliza Ernawati. Dia ingin menyampaikan keluh kesahnya tentang sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi.

Persoalan zonasi memang membuat Liza, sapaan akrab Eliza, frustrasi. Betapa tidak, jarak rumahnya dengan sekolah menengah pertama (SMP) terdekat adalah 1,8 kilometer. Saat mendaftar, putranya tergeser. Sebab, jarak terdekat yang bisa diterima di sana adalah 600 meter.

Karena itu, saat Presiden Joko Widodo menghadiri pernikahan putri Rais Am NU KH Miftachul Akhyar di Jalan Kedung Tarukan, Surabaya, Kamis (20/6/2019), Liza bertekad menemuinya. Menurut dia, usaha menemui presiden itu merupakan cara terakhir. Sebab, solusi yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya saat ini belum memberikan titik terang.

Meski pengamanan VVIP untuk presiden sangat ketat, perempuan 39 tahun itu nekat. Dia menerobos kerumunan untuk bisa bertemu Jokowi. Imbauan petugas yang berusaha menariknya tak digubris. Meski berjubel, Liza tidak juga pindah posisi.

Tidak sia-sia. Liza akhirnya berkesempatan menyampaikan keluh kesahnya. Sambil menggenggam tangan Jokowi, dia menceritakan masalah zonasi yang membuat banyak orang tua gelisah. Bahkan hingga mengabaikan rutinitas lain hanya untuk mencari sekolah.

’’Saya sampaikan soal kesulitan kami, para orang tua, untuk mencari sekolah. Alhamdulillah, Pak Jokowi mau menerima keluh kesah saya. Ini diarahkan ke ajudan untuk menceritakan masalah saya dan segera ditanggapi,’’ ungkap ibu tiga anak itu sambil mengusap air matanya.

Di depan ajudan Jokowi, Liza menceritakan keluhannya. Namun, saat itu tidak banyak waktu. Akhirnya, dia diminta merumuskan poin apa saja yang menjadi keluhan para wali murid tersebut.

Setelah berunding dengan wali murid yang lain, ada sepuluh poin yang disampaikan. Di antaranya, sistem zonasi yang dirasa tidak tepat sasaran. Menurut para wali murid, nilai ujian nasional (UN) harus tetap dijadikan pertimbangan untuk mengikuti PPDB. ’’Kami juga berharap mitra warga yang tidak tepat sasaran dihapus,’’ ujar Holifa, wali murid yang lain.

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Harus bisa bertemu presiden. Itulah yang ada di benak Eliza Ernawati. Dia ingin menyampaikan keluh kesahnya tentang sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi.

Persoalan zonasi memang membuat Liza, sapaan akrab Eliza, frustrasi. Betapa tidak, jarak rumahnya dengan sekolah menengah pertama (SMP) terdekat adalah 1,8 kilometer. Saat mendaftar, putranya tergeser. Sebab, jarak terdekat yang bisa diterima di sana adalah 600 meter.

Karena itu, saat Presiden Joko Widodo menghadiri pernikahan putri Rais Am NU KH Miftachul Akhyar di Jalan Kedung Tarukan, Surabaya, Kamis (20/6/2019), Liza bertekad menemuinya. Menurut dia, usaha menemui presiden itu merupakan cara terakhir. Sebab, solusi yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya saat ini belum memberikan titik terang.

Meski pengamanan VVIP untuk presiden sangat ketat, perempuan 39 tahun itu nekat. Dia menerobos kerumunan untuk bisa bertemu Jokowi. Imbauan petugas yang berusaha menariknya tak digubris. Meski berjubel, Liza tidak juga pindah posisi.

Tidak sia-sia. Liza akhirnya berkesempatan menyampaikan keluh kesahnya. Sambil menggenggam tangan Jokowi, dia menceritakan masalah zonasi yang membuat banyak orang tua gelisah. Bahkan hingga mengabaikan rutinitas lain hanya untuk mencari sekolah.

’’Saya sampaikan soal kesulitan kami, para orang tua, untuk mencari sekolah. Alhamdulillah, Pak Jokowi mau menerima keluh kesah saya. Ini diarahkan ke ajudan untuk menceritakan masalah saya dan segera ditanggapi,’’ ungkap ibu tiga anak itu sambil mengusap air matanya.

Di depan ajudan Jokowi, Liza menceritakan keluhannya. Namun, saat itu tidak banyak waktu. Akhirnya, dia diminta merumuskan poin apa saja yang menjadi keluhan para wali murid tersebut.

Setelah berunding dengan wali murid yang lain, ada sepuluh poin yang disampaikan. Di antaranya, sistem zonasi yang dirasa tidak tepat sasaran. Menurut para wali murid, nilai ujian nasional (UN) harus tetap dijadikan pertimbangan untuk mengikuti PPDB. ’’Kami juga berharap mitra warga yang tidak tepat sasaran dihapus,’’ ujar Holifa, wali murid yang lain.