JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Penyaluran bantuan sosial belum tepat sasaran. Pascatemuan 31 ribu aparatur sipil negara (ASN) menerima bansos, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta agar mereka mengembalikan dana tersebut.
"Prosesnya biar diatur Kemensos," ujar Muhadjir. Dia menyatakan, ASN tidak berhak mendapatkan bansos. Sebab, ASN sudah menerima gaji dari negara secara rutin. Dia menilai, ada kesalahan dalam proses data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) penerima bansos. "Seharusnya itu dirapikan," kata mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu.
Kesalahan tersebut, menurut dia, tidak hanya terjadi pada PNS. "Ada beberapa yang sebenarnya tidak berhak, tapi mendapatkan," lanjutnya.
Dia menyatakan bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini dan jajarannya masih terus memperbaiki kesalahan tersebut. DTKS merupakan landasan dalam memberikan bantuan sosial. "Dalam DTKS ada namanya exclusion error dan inclusion error," katanya.
Muhadjir menjelaskan, masih ada penduduk yang dalam garis kemiskinan ekstrem. Pemerintah pun akan menangani kasus tersebut dengan hal khusus. Dia berharap agar DTKS bisa segera disempurnakan sehingga penyaluran dana bansos tepat sasaran.
Sebelumnya, Mensos menyebut ada 31.642 ASN yang mendapatkan bansos. Itu diketahui setelah kementerian tersebut melakukan verifikasi data. Risma mengaku telah menyerahkan temuan itu kepada Badan Kepegawaian Negara. Dari data yang dikroscek, 28.965 orang diketahui masih menjadi ASN aktif. Sisanya sudah pensiun.(lyn/c6/bay/jpg)