JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan intruksi kepada seluruh pejabat negara agar memudahkan investasi yang akan masuk di daerah. Hal ini guna menopang naiknya ekonomi Indonesia di tengah ekonomi global yang sedang terpuruk.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol M Iqbal mengatakan, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dipastikan akan memberikan sanksi tegas kepada jajarannya di daerah yang kedapatan meminta jatah proyek maupun melakukan pemerasan kepada para pengusaha. Sanksi itu berupa pencopotaan keanggotan di Korps Bhayangkara.

“Prinsipnya kalau ada oknum, Pak Kapolri akan melakukan tindakan tegas. Terbukti, periksa dan copot,” kata Iqbal di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/11).

Iqbal menuturkan, pengawasan sudah dilakukan oleh polri kepada jajarannya di daerah sejak lama. Melalui Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam).

“Kita lakukan upaya pencegahan, jika ada niat kita lakukan pencegahan. Kalau sudah melakukan kriminal dan terbukti tidak segan akan melakukan pencopotan,” imbuhnya.

Mantan Wakapolda Jawa Timur itu memastikan polri mendukung penuh program pemerintah dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih baik. “Polri lembaga penting untuk menopang pembangunan nasional, iklim investasi seperti yang disampaikan pak Presiden,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengatakan, pentingnya sebuah kerjasama antara jajaran polri dan komponen pimpinan daerah. Oleh karena itu, dia berkomitmen mendukung pembangunan di setiap daerah.

Mantan Kabareskrim itu meminta kepada jajarannya di level bawah agar membantu proses pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat maupun daerah. Dia tak segan memberikan tindakan tegas kepada jajarannya yang justru menghambat proses tersebut.

“Saya juga minta Kapolres bukan menjadi bagian dari permasalahan di daerah. Misalnya kalau dia (Kapolres) minta proyek, kalau begitu, Kepala Daerah hubungi saya nanti saya carikan pemain cadangan,” ujar Idham dalam Rakornas Indonesia Maju di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).

Sumber: Jawapos.com

Editor: E Sulaiman

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan intruksi kepada seluruh pejabat negara agar memudahkan investasi yang akan masuk di daerah. Hal ini guna menopang naiknya ekonomi Indonesia di tengah ekonomi global yang sedang terpuruk.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol M Iqbal mengatakan, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dipastikan akan memberikan sanksi tegas kepada jajarannya di daerah yang kedapatan meminta jatah proyek maupun melakukan pemerasan kepada para pengusaha. Sanksi itu berupa pencopotaan keanggotan di Korps Bhayangkara.

“Prinsipnya kalau ada oknum, Pak Kapolri akan melakukan tindakan tegas. Terbukti, periksa dan copot,” kata Iqbal di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/11).

Iqbal menuturkan, pengawasan sudah dilakukan oleh polri kepada jajarannya di daerah sejak lama. Melalui Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam).

“Kita lakukan upaya pencegahan, jika ada niat kita lakukan pencegahan. Kalau sudah melakukan kriminal dan terbukti tidak segan akan melakukan pencopotan,” imbuhnya.

Mantan Wakapolda Jawa Timur itu memastikan polri mendukung penuh program pemerintah dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih baik. “Polri lembaga penting untuk menopang pembangunan nasional, iklim investasi seperti yang disampaikan pak Presiden,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengatakan, pentingnya sebuah kerjasama antara jajaran polri dan komponen pimpinan daerah. Oleh karena itu, dia berkomitmen mendukung pembangunan di setiap daerah.

Mantan Kabareskrim itu meminta kepada jajarannya di level bawah agar membantu proses pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat maupun daerah. Dia tak segan memberikan tindakan tegas kepada jajarannya yang justru menghambat proses tersebut.

“Saya juga minta Kapolres bukan menjadi bagian dari permasalahan di daerah. Misalnya kalau dia (Kapolres) minta proyek, kalau begitu, Kepala Daerah hubungi saya nanti saya carikan pemain cadangan,” ujar Idham dalam Rakornas Indonesia Maju di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).

Sumber: Jawapos.com

Editor: E Sulaiman

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan intruksi kepada seluruh pejabat negara agar memudahkan investasi yang akan masuk di daerah. Hal ini guna menopang naiknya ekonomi Indonesia di tengah ekonomi global yang sedang terpuruk.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol M Iqbal mengatakan, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dipastikan akan memberikan sanksi tegas kepada jajarannya di daerah yang kedapatan meminta jatah proyek maupun melakukan pemerasan kepada para pengusaha. Sanksi itu berupa pencopotaan keanggotan di Korps Bhayangkara.

“Prinsipnya kalau ada oknum, Pak Kapolri akan melakukan tindakan tegas. Terbukti, periksa dan copot,” kata Iqbal di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/11).

Iqbal menuturkan, pengawasan sudah dilakukan oleh polri kepada jajarannya di daerah sejak lama. Melalui Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam).

“Kita lakukan upaya pencegahan, jika ada niat kita lakukan pencegahan. Kalau sudah melakukan kriminal dan terbukti tidak segan akan melakukan pencopotan,” imbuhnya.

Mantan Wakapolda Jawa Timur itu memastikan polri mendukung penuh program pemerintah dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih baik. “Polri lembaga penting untuk menopang pembangunan nasional, iklim investasi seperti yang disampaikan pak Presiden,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengatakan, pentingnya sebuah kerjasama antara jajaran polri dan komponen pimpinan daerah. Oleh karena itu, dia berkomitmen mendukung pembangunan di setiap daerah.

Mantan Kabareskrim itu meminta kepada jajarannya di level bawah agar membantu proses pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat maupun daerah. Dia tak segan memberikan tindakan tegas kepada jajarannya yang justru menghambat proses tersebut.

“Saya juga minta Kapolres bukan menjadi bagian dari permasalahan di daerah. Misalnya kalau dia (Kapolres) minta proyek, kalau begitu, Kepala Daerah hubungi saya nanti saya carikan pemain cadangan,” ujar Idham dalam Rakornas Indonesia Maju di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).

Sumber: Jawapos.com

Editor: E Sulaiman

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan intruksi kepada seluruh pejabat negara agar memudahkan investasi yang akan masuk di daerah. Hal ini guna menopang naiknya ekonomi Indonesia di tengah ekonomi global yang sedang terpuruk.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol M Iqbal mengatakan, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dipastikan akan memberikan sanksi tegas kepada jajarannya di daerah yang kedapatan meminta jatah proyek maupun melakukan pemerasan kepada para pengusaha. Sanksi itu berupa pencopotaan keanggotan di Korps Bhayangkara.

“Prinsipnya kalau ada oknum, Pak Kapolri akan melakukan tindakan tegas. Terbukti, periksa dan copot,” kata Iqbal di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/11).

Iqbal menuturkan, pengawasan sudah dilakukan oleh polri kepada jajarannya di daerah sejak lama. Melalui Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam).

“Kita lakukan upaya pencegahan, jika ada niat kita lakukan pencegahan. Kalau sudah melakukan kriminal dan terbukti tidak segan akan melakukan pencopotan,” imbuhnya.

Mantan Wakapolda Jawa Timur itu memastikan polri mendukung penuh program pemerintah dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih baik. “Polri lembaga penting untuk menopang pembangunan nasional, iklim investasi seperti yang disampaikan pak Presiden,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengatakan, pentingnya sebuah kerjasama antara jajaran polri dan komponen pimpinan daerah. Oleh karena itu, dia berkomitmen mendukung pembangunan di setiap daerah.

Mantan Kabareskrim itu meminta kepada jajarannya di level bawah agar membantu proses pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat maupun daerah. Dia tak segan memberikan tindakan tegas kepada jajarannya yang justru menghambat proses tersebut.

“Saya juga minta Kapolres bukan menjadi bagian dari permasalahan di daerah. Misalnya kalau dia (Kapolres) minta proyek, kalau begitu, Kepala Daerah hubungi saya nanti saya carikan pemain cadangan,” ujar Idham dalam Rakornas Indonesia Maju di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).

Sumber: Jawapos.com

Editor: E Sulaiman