DPR: PSBB Tidak Akan Efektif jika Tidak Ada Sanksinya

JAKARTA(RIAUPOS.CO) ‎- Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilai belum efektif lantaran masih banyak orang yang beraktivitas di luar rumah. Anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras menyampaikan PSBB dinilai belum efektif karena tidak ada sanksi yang tegas.

Tidak adanya sanksi, kata Andi, akhirnya membuat masyarakat tidak kunjung sadar betapa pentingnya aturan ini untuk memutus penyebaran Covid-19. “Tidak efektifnya PSBB ini tidak tunggal karena pemerintah dan kebijakannya yang kurang tegas, tapi kesadaran masyarakat untuk tetap di rumah itu masih rendah,” tambahnya.

Andi mengatakan, permasalahan wabah Covid-19 ini memang sangat dilematis. Sebab implikasi dari masalah ini bukan hanya terhadap kesehatan dan kemanusiaan warga masyarakat, tapi juga melemahnya ekonomi mikro dan makro, serta krisis nasional yang berkepanjangan.

“Tapi sekali lagi, mari kita semua menguatkan konsistensi untuk bersama-sama melawan Covid-19 dengan tetap di rumah. Dengan begitu kita bisa memutus atau paling tidak menekan penyebaran virus ini,” katanya.

Meski demikian, Andi memang merasa ada ketidaktegasan pemerintah dalam hal membuat kebijakan dalam rangka penanggulangan wabah ini. Hal itu disebabkan karena pemerintah bimbang dengan pertimbangan bahwa masyarakat akan sulit mematuhi PSBB, tetapi tidak bisa juga menerapkan karantina wilayah (lockdown) karena dampaknya merugikan banyak pihak.

“Lalu jika lockdown, ini juga merugikan semua pihak, baik rakyat, pemerintah, dan pengusaha. Semua dirugikan, rakyat tidak berpenghasilan tetap adalah korban rentan. Pengusaha juga merugi karena tetap harus membayar pekerjanya meski tidak dalam bekerja,” pungkasnya.

Sumber: JawaPos.com

Editor: Deslina

JAKARTA(RIAUPOS.CO) ‎- Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilai belum efektif lantaran masih banyak orang yang beraktivitas di luar rumah. Anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras menyampaikan PSBB dinilai belum efektif karena tidak ada sanksi yang tegas.

Tidak adanya sanksi, kata Andi, akhirnya membuat masyarakat tidak kunjung sadar betapa pentingnya aturan ini untuk memutus penyebaran Covid-19. “Tidak efektifnya PSBB ini tidak tunggal karena pemerintah dan kebijakannya yang kurang tegas, tapi kesadaran masyarakat untuk tetap di rumah itu masih rendah,” tambahnya.

Andi mengatakan, permasalahan wabah Covid-19 ini memang sangat dilematis. Sebab implikasi dari masalah ini bukan hanya terhadap kesehatan dan kemanusiaan warga masyarakat, tapi juga melemahnya ekonomi mikro dan makro, serta krisis nasional yang berkepanjangan.

“Tapi sekali lagi, mari kita semua menguatkan konsistensi untuk bersama-sama melawan Covid-19 dengan tetap di rumah. Dengan begitu kita bisa memutus atau paling tidak menekan penyebaran virus ini,” katanya.

Meski demikian, Andi memang merasa ada ketidaktegasan pemerintah dalam hal membuat kebijakan dalam rangka penanggulangan wabah ini. Hal itu disebabkan karena pemerintah bimbang dengan pertimbangan bahwa masyarakat akan sulit mematuhi PSBB, tetapi tidak bisa juga menerapkan karantina wilayah (lockdown) karena dampaknya merugikan banyak pihak.

“Lalu jika lockdown, ini juga merugikan semua pihak, baik rakyat, pemerintah, dan pengusaha. Semua dirugikan, rakyat tidak berpenghasilan tetap adalah korban rentan. Pengusaha juga merugi karena tetap harus membayar pekerjanya meski tidak dalam bekerja,” pungkasnya.

Sumber: JawaPos.com

Editor: Deslina