Jumat, 20 September 2024

Atasi Kelangkaan Minyak Goreng, Fahri Hamzah Minta Libatkan Perum Bulog

JAKARTA (JAKARTA) – Partai Gelora mempertanyakan kemampuan pemerintah mencegah terjadinya kelangkaan minyak goreng di pasaran. Sebab, kelangkaan produk penting seperti minyak goreng menandakan barang keperluan lainnya bisa juga terjadi kelangkaan.

"Inikan kalau minyak goreng saja terjadi (kelangkaan, red), kemungkinan terjadi juga di produk lain," kata Fahri Hamzah, Kamis (17/2/2022).

Fahri menilai kelangkaan minyak goreng terjadi akibat kurangnya antisipasi dari pemerintah. Seharusnya, kata dia, pemerintah melibatkan Perum Bulog untuk memenuhi keperluan minyak goreng dalam negeri.

"Pemerintah kita melalui BUMN yang bernama Bulog itu disiapkan untuk melakukan kesigapan pangan secara nasional," katanya.

- Advertisement -

Selain itu, Fahri menyarankan pemerintah membuat suatu regulasi yang kuat terkait dengan keperluan pokok dalam negeri.

"Pemerintah harus meramu keputusan agar kita memiliki daya tahan yang kuat dari sektor pangan terutama barang-barang konsumsi yang strategis ini. Sehingga masyarakat tidak terus menjadi korban ketidakstabilan," terangnya.

- Advertisement -
Baca Juga:  Tiga Mantan Pejabat Kampar Ini Kembali Diperiksa KPK di Mapolda Riau

Fahri kembali menegaskan, minyak goreng adalah keperluan pokok masyarakat yang akan berefek domino pada keperluan pokok lainnya. Keperluan pokok saat ini, kata dia, menjadi problem struktural yang tidak  diselesaikan pemerintah Indonesia.

"Tentu (kelangkaan ini-red) punya efek dan berkaitan dengan produk-produk lainnya atau kegiatan-kegiatan di sektor lainnya, seperti rumah tangga maupun bidang industri," ujarnya.

Karena itu, Fahri heran dengan kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Sebab, kelapa sawit sebagai bahan baku produk tersebut diproduksi secara masif dan surplus di tanah air. 

"Kenapa barang yang kita produksi dalam jumlah yang masif dan surplus justru mengalami kerawanan tadi," katanya.

Misalnya, pemerintah bisa melihat potensi peningkatan permintaan atau demand terhadap crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah.

Baca Juga:  Kepala BKPM Yakin Investasi Cina Tak Terganggu

Sebab, CPO yang dahulu dipakai sekadar konsumsi sekarang secara masif digunakan untuk keperluan energi terbarukan.

"Kita tahu presiden juga barusan meresmikan biofuel (biodesel) di Kalimantan Selatan yang salah satunya memakan banyak produk CPO," tutur Fahri.

Perluasan permintaan biofuel tersebut, lanjutnya, membuat potensi kelangkaan minyak goreng bisa terjadi. Hal seperti itu, seharusnya bisa diantisipasi pemerintah dengan menempuh diversifikasi.

"Sementara itu, diversifikasi dengan minyak kelapa, kita punya garis pantai terpanjang di dunia, itu tidak ada keseriusan melakukan antisipasi," pungkasnya.

Laporan: Yusnir (Jakarta)

Editor: Erwan Sani

JAKARTA (JAKARTA) – Partai Gelora mempertanyakan kemampuan pemerintah mencegah terjadinya kelangkaan minyak goreng di pasaran. Sebab, kelangkaan produk penting seperti minyak goreng menandakan barang keperluan lainnya bisa juga terjadi kelangkaan.

"Inikan kalau minyak goreng saja terjadi (kelangkaan, red), kemungkinan terjadi juga di produk lain," kata Fahri Hamzah, Kamis (17/2/2022).

Fahri menilai kelangkaan minyak goreng terjadi akibat kurangnya antisipasi dari pemerintah. Seharusnya, kata dia, pemerintah melibatkan Perum Bulog untuk memenuhi keperluan minyak goreng dalam negeri.

"Pemerintah kita melalui BUMN yang bernama Bulog itu disiapkan untuk melakukan kesigapan pangan secara nasional," katanya.

Selain itu, Fahri menyarankan pemerintah membuat suatu regulasi yang kuat terkait dengan keperluan pokok dalam negeri.

"Pemerintah harus meramu keputusan agar kita memiliki daya tahan yang kuat dari sektor pangan terutama barang-barang konsumsi yang strategis ini. Sehingga masyarakat tidak terus menjadi korban ketidakstabilan," terangnya.

Baca Juga:  Pabrik Masker Palsu Cilincing Digrebek Polisi

Fahri kembali menegaskan, minyak goreng adalah keperluan pokok masyarakat yang akan berefek domino pada keperluan pokok lainnya. Keperluan pokok saat ini, kata dia, menjadi problem struktural yang tidak  diselesaikan pemerintah Indonesia.

"Tentu (kelangkaan ini-red) punya efek dan berkaitan dengan produk-produk lainnya atau kegiatan-kegiatan di sektor lainnya, seperti rumah tangga maupun bidang industri," ujarnya.

Karena itu, Fahri heran dengan kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Sebab, kelapa sawit sebagai bahan baku produk tersebut diproduksi secara masif dan surplus di tanah air. 

"Kenapa barang yang kita produksi dalam jumlah yang masif dan surplus justru mengalami kerawanan tadi," katanya.

Misalnya, pemerintah bisa melihat potensi peningkatan permintaan atau demand terhadap crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah.

Baca Juga:  Polisi Sebut Nia Ramadhani Masih Dalam Pengaruh Sabu saat Ditangkap

Sebab, CPO yang dahulu dipakai sekadar konsumsi sekarang secara masif digunakan untuk keperluan energi terbarukan.

"Kita tahu presiden juga barusan meresmikan biofuel (biodesel) di Kalimantan Selatan yang salah satunya memakan banyak produk CPO," tutur Fahri.

Perluasan permintaan biofuel tersebut, lanjutnya, membuat potensi kelangkaan minyak goreng bisa terjadi. Hal seperti itu, seharusnya bisa diantisipasi pemerintah dengan menempuh diversifikasi.

"Sementara itu, diversifikasi dengan minyak kelapa, kita punya garis pantai terpanjang di dunia, itu tidak ada keseriusan melakukan antisipasi," pungkasnya.

Laporan: Yusnir (Jakarta)

Editor: Erwan Sani

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

Terbaru

spot_img

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari