Senin, 8 Juli 2024

Wako Padang Meradang Lihat Penyaluran BLT

PADANG (RIAUPOS.CO) — Pembagian bantuan langsung tunai (BLT) dari Kemensos kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kantor Pos Padang Jalan Bagindo Aziz Chan menimbulkan kerumunan masyarakat sehingga penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diabaikan oleh masyarakat.

Melihat kondisi itu, Wali Kota (Wako) Padang, Mahyeldi kecewa dan meradang karena tidak sesuai dengan aturan PSBB. Kekecewaan itu disampaikan Mahyeldi saat sidak ke Kantor Pos Jalan Bagindo Aziz Chan No 7, Jumat (15/5).

- Advertisement -

Di katakan Mahyeldi, keputusan pemerintah pusat membagikan dan menyalurkan BLT Kemensos melalui Kantor Pos telah menimbulkan keramaian masyarakat. Padahal, saat ini Pemko Padang dan daerah lainnya di Indonesia tengah berjuang agar masyarakatnya melaksanakan PSBB guna memutus rantai penularan Covid-19. Malah pemerintah pusat membuat kebijakan yang secara tidak langsung melanggar PSBB tersebut.

Baca Juga:  PKB Belum Sodorkan Nama untuk Calon Menteri

"Ini salah satu bentuk keteledoran yang dibuat pemerintah pusat yang kurang bertanya dengan pemerintah daerah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos). Kita diminta untuk disiplin, tapi yang mencederai disiplin adalah pemerintah pusat itu sendiri," ungkapnya.

Mahyeldi menegaskan, pihaknya telah memanggil pihak Kantor Pos Padang untuk mempertanyakan soal pembayaran BLT Kemensos yang dilakukan di Kantor Pos.

- Advertisement -

"Beberapa waktu yang lalu, kita telah panggil pimpinan Pos Padang tentang pencairan BLT dari Kemensos ini, dan kami berikan masukan-masukan agar dalam penyelenggaraan pembayaran BLT ini tetap memperhatikan protokol kesehatan," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, Pemko Padang juga meminta dan menyarankan agar pihak Pos Padang membuka cabang-cabang mereka yang berada di kecamatan untuk bisa melakukan pembayaran BLT itu.

"Tindak lanjut dari Pos sendiri adalah membuka loket di Kantor Pos di Jalan Khatib Sulaiman. Namun itu saja tidak cukup dan harus ditambah lagi agar kerumunan tidak terjadi," tegasnya.

Baca Juga:  Pasien Suspect Covid-19 di Dumai Negatif

Terakhir kepada masyarakat, ia mengimbau agar menerapkan pola-pola pencegahan dan protokol guna mencegah penyebaran Covid-19. "Jangan sampai di Kantor Pos ini pula di saat pengambilan Bansos, masyarakat kita tertular oleh Covid-19 ini," ujarnya.

Sementara itu Satpol PP Kota Padang mengerahkan sejumlah personel untuk membantu proses penyaluran BLT tersebut. Kasatpol PP Padang, Alfiadi mengatakan petugas Satpol PP Padang nantinya akan mengatur jarak antar masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan Covid-19.

"Kita siagakan personel kita di kantor-kantor Pos. Masyarakat yang datang ke Kantor Pos diimbau agar menerapkan physical distancing untuk mencegah penyebaran virus Covid-19," ungkapnya.

Sumber: Padang Ekspres
Editor: Rinaldi

 

PADANG (RIAUPOS.CO) — Pembagian bantuan langsung tunai (BLT) dari Kemensos kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kantor Pos Padang Jalan Bagindo Aziz Chan menimbulkan kerumunan masyarakat sehingga penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diabaikan oleh masyarakat.

Melihat kondisi itu, Wali Kota (Wako) Padang, Mahyeldi kecewa dan meradang karena tidak sesuai dengan aturan PSBB. Kekecewaan itu disampaikan Mahyeldi saat sidak ke Kantor Pos Jalan Bagindo Aziz Chan No 7, Jumat (15/5).

Di katakan Mahyeldi, keputusan pemerintah pusat membagikan dan menyalurkan BLT Kemensos melalui Kantor Pos telah menimbulkan keramaian masyarakat. Padahal, saat ini Pemko Padang dan daerah lainnya di Indonesia tengah berjuang agar masyarakatnya melaksanakan PSBB guna memutus rantai penularan Covid-19. Malah pemerintah pusat membuat kebijakan yang secara tidak langsung melanggar PSBB tersebut.

Baca Juga:  PKB Belum Sodorkan Nama untuk Calon Menteri

"Ini salah satu bentuk keteledoran yang dibuat pemerintah pusat yang kurang bertanya dengan pemerintah daerah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos). Kita diminta untuk disiplin, tapi yang mencederai disiplin adalah pemerintah pusat itu sendiri," ungkapnya.

Mahyeldi menegaskan, pihaknya telah memanggil pihak Kantor Pos Padang untuk mempertanyakan soal pembayaran BLT Kemensos yang dilakukan di Kantor Pos.

"Beberapa waktu yang lalu, kita telah panggil pimpinan Pos Padang tentang pencairan BLT dari Kemensos ini, dan kami berikan masukan-masukan agar dalam penyelenggaraan pembayaran BLT ini tetap memperhatikan protokol kesehatan," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, Pemko Padang juga meminta dan menyarankan agar pihak Pos Padang membuka cabang-cabang mereka yang berada di kecamatan untuk bisa melakukan pembayaran BLT itu.

"Tindak lanjut dari Pos sendiri adalah membuka loket di Kantor Pos di Jalan Khatib Sulaiman. Namun itu saja tidak cukup dan harus ditambah lagi agar kerumunan tidak terjadi," tegasnya.

Baca Juga:  Pasien Suspect Covid-19 di Dumai Negatif

Terakhir kepada masyarakat, ia mengimbau agar menerapkan pola-pola pencegahan dan protokol guna mencegah penyebaran Covid-19. "Jangan sampai di Kantor Pos ini pula di saat pengambilan Bansos, masyarakat kita tertular oleh Covid-19 ini," ujarnya.

Sementara itu Satpol PP Kota Padang mengerahkan sejumlah personel untuk membantu proses penyaluran BLT tersebut. Kasatpol PP Padang, Alfiadi mengatakan petugas Satpol PP Padang nantinya akan mengatur jarak antar masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan Covid-19.

"Kita siagakan personel kita di kantor-kantor Pos. Masyarakat yang datang ke Kantor Pos diimbau agar menerapkan physical distancing untuk mencegah penyebaran virus Covid-19," ungkapnya.

Sumber: Padang Ekspres
Editor: Rinaldi

 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari