JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Para pegawai honorer dipastikan mendapat prioritas dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap kedua akhir tahun mendatang. Itu merupakan salah satu upaya untuk menuntaskan persoalan honorer yang berlarut-larut.
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menyatakan, pemerintah mencanangkan persoalan honorer bisa selesai pada 2023. Diharapkan, pada tahun itu tidak ada lagi pegawai honorer di instansi pemerintahan. ”Menurut PP 49 (PP 49 Tahun 2018, Red) harus sudah selesai 2023 masalah honorer,” ujarnya kemarin.
Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), ASN di Indonesia hanya terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan PPPK. Untuk itu, dalam perekrutan PPPK saat ini, honorer mendapat prioritas. Apalagi untuk pos-pos seperti tenaga pendidikan dan kesehatan.
Meski begitu, kata Ridwan, PPPK tak berarti sepenuhnya untuk honorer. Sebagaimana rumusannya, PPPK bisa diisi kalangan profesional. ”Jangan di PPPK honorer merasa sebagai satu-satunya unsur yang berhak,” jelasnya.
- Advertisement -
Menurut Ridwan, semua bergantung pada kebutuhan. Sebagai contoh, jika membutuhkan dokter spesialis di posisi PPPK, instansi pemerintah daerah tetap harus merekrut dari profesional. Namun, jika yang dibutuhkan tenaga biasa, honorer bisa diprioritaskan.
Sumber: Jawapos.com
- Advertisement -
Editor: Edwir
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Para pegawai honorer dipastikan mendapat prioritas dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap kedua akhir tahun mendatang. Itu merupakan salah satu upaya untuk menuntaskan persoalan honorer yang berlarut-larut.
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menyatakan, pemerintah mencanangkan persoalan honorer bisa selesai pada 2023. Diharapkan, pada tahun itu tidak ada lagi pegawai honorer di instansi pemerintahan. ”Menurut PP 49 (PP 49 Tahun 2018, Red) harus sudah selesai 2023 masalah honorer,” ujarnya kemarin.
Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), ASN di Indonesia hanya terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan PPPK. Untuk itu, dalam perekrutan PPPK saat ini, honorer mendapat prioritas. Apalagi untuk pos-pos seperti tenaga pendidikan dan kesehatan.
Meski begitu, kata Ridwan, PPPK tak berarti sepenuhnya untuk honorer. Sebagaimana rumusannya, PPPK bisa diisi kalangan profesional. ”Jangan di PPPK honorer merasa sebagai satu-satunya unsur yang berhak,” jelasnya.
Menurut Ridwan, semua bergantung pada kebutuhan. Sebagai contoh, jika membutuhkan dokter spesialis di posisi PPPK, instansi pemerintah daerah tetap harus merekrut dari profesional. Namun, jika yang dibutuhkan tenaga biasa, honorer bisa diprioritaskan.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Edwir
